Pendapatan daerah melampaui target sebagai cermin disiplin fiskal
Pendapatan daerah melampaui target adalah kondisi ketika kinerja keuangan entitas publik—baik perusahaan daerah maupun badan pajak—berhasil melampaui sasaran resmi yang ditetapkan dalam tahun anggaran melalui kombinasi efisiensi biaya, peningkatan produktivitas, serta penguatan sistem pemungutan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan warga. Dalam konteks sekarang, laba PDAM Makassar dan pajak daerah Sumatera Selatan tidak sekadar deretan angka, tetapi indikator bahwa sebagian pemerintah lokal mulai mampu mengelola sumber daya dengan disiplin. Di tengah ekonomi yang dinamis, capaian ini menunjukkan bahwa strategi keuangan yang berfokus pada efisiensi dan penggalian potensi lokal bisa memberikan ruang fiskal lebih besar untuk layanan dasar, mulai dari air bersih hingga infrastruktur, jika dijaga dengan konsisten dan transparan.
PDAM Makassar: laba tinggi lahir dari efisiensi, bukan kenaikan tarif
PDAM Makassar mencatat laba Rp17,3 miliar hingga akhir Juli, lebih dari dua kali lipat target tahunan Rp8,4 miliar. Fakta bahwa laba sepanjang 2026 sudah menyamai capaian setahun penuh sebelumnya menunjukkan lonjakan kinerja yang bukan kebetulan. Peningkatan ini jelas ditopang pembenahan manajemen di bawah tiga Pelaksana Tugas: Andi Syahrum, Andi Taufiq Aris, dan Wirda Fauzah. Menurut Wirda, lonjakan laba adalah hasil pengendalian belanja dan efektivitas operasional yang dilakukan serentak. Kutipan paling penting di sini: "Efisiensi belanja dan rasio pegawai menjadi bagian yang sangat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan". Fokus pada pengeluaran yang terkait langsung dengan operasional dan mutu pelayanan membuat PDAM mampu menyehatkan neraca tanpa mengorbankan publik. Bagi pelanggan, kinerja ini seharusnya diterjemahkan menjadi pelayanan air bersih yang lebih andal, bukan sekadar angka laba di laporan.
Pajak daerah Sumatera Selatan: kuat di PBB-KB, rapuh di sektor lain
Di Sumatera Selatan, penerimaan pajak daerah sudah menyentuh Rp2,45 triliun per 14 Agustus, atau 60,34 persen dari target Rp4,07 triliun, dengan sisa waktu lebih dari empat bulan. Angka ini patut diapresiasi, namun struktur kontribusinya mengungkap ketergantungan besar pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang sudah menyumbang Rp1,13 triliun atau 73,23 persen dari target. Pajak air permukaan, alat berat, BBN-KB, dan rokok berada di atas 50 persen, tetapi PKB baru di kisaran 49,63 persen dan opsen mineral bukan logam serta batuan berada di titik paling rendah, 28,55 persen. Kepala Bapenda Achmad Rizwan mengaitkan rendahnya opsen MBLB dengan proses penyerapan pajak galian di kabupaten/kota yang masih berjalan. Artinya, capaian pajak daerah Sumatera Selatan tampak kuat secara agregat, tetapi rapuh di fondasi tertentu yang bisa menghambat pencapaian target bila tidak segera dibenahi.
Strategi penagihan dan ruang fiskal: pelajaran bagi kinerja keuangan pemerintah lokal
Baik PDAM Makassar maupun Bapenda Sumsel sama-sama menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah lokal bergantung pada kombinasi disiplin internal dan pendekatan ke warga. PDAM mengendalikan belanja sekaligus mengarahkan pengeluaran untuk mutu layanan pelanggan. Hasilnya, laba yang sehat memberi ruang memperkuat operasional dan keberlanjutan layanan air bersih. Di sisi lain, Sumsel memilih strategi penagihan aktif melalui program Siguntang Menyapa yang digelar setiap Selasa di pusat aktivitas masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sekitar 30 ribu penunggak pajak didata, dan 3.600 sudah diingatkan secara persuasif. Pendekatan ini bukan sekadar mengejar angka pajak, tetapi menumbuhkan budaya taat pajak yang penting bagi pendapatan daerah melampaui target ke depan. Namun, tanpa perbaikan sektor lemah seperti PKB dan opsen MBLB, ruang fiskal Sumsel tetap terancam jebol.
Sisa waktu empat bulan: momentum atau jebakan rasa puas diri?
Masih ada sekitar lima bulan bagi PDAM Makassar dan lebih dari empat bulan bagi pajak Sumsel untuk menguji apakah tren positif ini berkelanjutan. Proyeksi laba PDAM sekitar Rp20 miliar bergantung pada kemampuan mempertahankan efisiensi dan efektivitas operasional sampai akhir tahun. Di Sumsel, pekerjaan rumahnya jelas: mengejar Rp1,62 triliun sisa target, mempercepat PKB, opsen MBLB, dan penagihan tunggakan. Keduanya menghadapi risiko yang sama—rasa puas diri. Bila laba PDAM hanya diperlakukan sebagai prestise tanpa peningkatan nyata di jaringan dan pelayanan, publik akan kehilangan manfaat riil. Bila pajak Sumsel mengejar target dengan cara yang mengabaikan keadilan dan transparansi, kepercayaan wajib pajak akan terkikis. Kesimpulannya, pendapatan daerah melampaui target hanya layak dirayakan bila angka-angka itu dikonversi menjadi layanan publik yang lebih baik dan tata kelola yang lebih akuntabel.
