Pajak daerah 2026: lomba maraton, bukan sprint
Pajak daerah 2026 adalah pungutan yang dipungut pemerintah daerah dari berbagai aktivitas ekonomi dan properti untuk membiayai layanan publik, sekaligus menjadi indikator kemampuan fiskal dan kualitas tata kelola pendapatan asli daerah. Dalam konteks ini, pendapatan asli daerah (PAD) bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi tolok ukur apakah target pajak kota realistis, dikelola dengan strategi, dan berdampak nyata ke warga. Karena itu, realisasi penerimaan pajak di pertengahan tahun memberi sinyal awal: mana pemerintah daerah yang punya mesin pemungutan pajak terawat, dan mana yang masih mengandalkan harapan tanpa strategi jelas menuju akhir tahun.
Gambaran tengah tahun memperlihatkan peta yang timpang. Ada kota yang sudah mendekati garis finis, ada yang masih tertahan di paruh pertama lomba. Makassar, Semarang, Pekanbaru dan Sumsel memperlihatkan pola optimisme berbasis data. Sebaliknya, Palembang mengirim alarm fiskal dini: target tinggi, waktu menipis, strategi perlu dibedah ulang. Pertanyaannya, siapa yang sedang mengelola pajak daerah 2026 sebagai maraton terencana, dan siapa yang masih berlari tanpa peta?
Makassar surplus, Semarang agresif: dua wajah PAD yang ofensif
Makassar dan Semarang menunjukkan bahwa target pajak kota bisa dikelola ofensif tanpa kehilangan kendali. Di Makassar, realisasi penerimaan sudah tembus lebih dari 49 persen dengan surplus sekitar Rp130 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala Bapenda menegaskan capaian ini sebagai indikator bahwa penerimaan daerah bergerak sesuai target yang telah ditetapkan. Ini bukan sekadar soal angka, tetapi bukti bahwa konsolidasi pajak barang dan jasa tertentu—mulai hotel, restoran, hiburan hingga parkir—memberi efek skala.
Semarang mengambil jalur berbeda: mengandalkan sektor perumahan dan retribusi layanan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat realisasi 74 persen dari target Rp6,3 miliar pada pertengahan Agustus, setelah menutup semester I di 64 persen. Sembilan puluh persen target itu disumbang pengelolaan rusunawa, sementara layanan seperti sedot WC, pemotongan pohon, IPAL, hingga ambulans menjadi pelengkap. Pendekatan ini agresif namun terukur: tidak menambah unit rusunawa sembarangan, tetapi mengoptimalkan penagihan dan memanfaatkan basis aset yang sudah ada.
Palembang dan Sumsel: alarm kota, pelajaran provinsi
Palembang adalah contoh kota yang sedang tertinggal dalam lomba pajak daerah 2026. Realisasi pajak baru 43,30 persen atau Rp850,4 miliar. Anggota Banggar DPRD menyebut angka ini sebagai “alarm keras” karena sisa waktu tahun kian sempit. PBB-P2 baru 25,81 persen, pajak reklame 24,52 persen, BPHTB 32,30 persen, pajak parkir 33,70 persen. Kontrasnya, pajak jasa perhotelan dan beberapa PBJT sudah di atas 54–66 persen. Artinya, masalah bukan pada semua sektor, melainkan pada titik-titik lemah yang diabaikan terlalu lama.
Di level provinsi, Sumsel memberi kontras menarik: PAD hingga Juni mencapai Rp2,15 triliun, dengan pajak daerah menyumbang Rp1,87 triliun atau sekitar 86,9 persen. Namun retribusi daerah hanya Rp2,55 miliar atau 0,1 persen. Asisten II bidang ekonomi menekankan bahwa optimalisasi PAD butuh kerja sama lintas OPD dan pemetaan potensi oleh masing-masing perangkat daerah sebelum dikonsolidasikan Bapenda. Pesannya jelas: tanpa kolaborasi dan eksplorasi sumber baru—termasuk pemanfaatan aset seperti stadion—ketergantungan berlebihan pada pajak akan menjadi risiko fiskal jangka panjang.
Pekanbaru dan Makassar: menggoda kepatuhan, bukan sekadar menagih
Pekanbaru memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pajak bisa digenjot dengan kombinasi pengawasan dan insentif. PAD kota ini sudah menembus lebih dari Rp700 miliar hingga Juli, dengan pertumbuhan signifikan di berbagai pajak kota. Pajak makanan dan minuman mencapai Rp105 miliar, tumbuh 30 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya karena lonjakan usaha kuliner dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Pajak air tanah bahkan sudah 143 persen dari target, sementara reklame hampir menyentuh 100 persen.
Strateginya tidak berhenti pada penagihan. Pemerintah kota mengeluarkan program penghapusan denda pajak daerah Juni–Agustus yang menyasar wajib pajak PBB menunggak, agar warga terdorong melunasi kewajiban tanpa terbebani sanksi. Di Makassar, pendekatan serupa diterapkan lewat percepatan penagihan dengan dukungan kejaksaan dan rencana tim gabungan turun ke lapangan untuk mengejar penunggak. Ini pesan politik fiskal yang lugas: pemerintah siap tegas, tetapi juga memberi ruang bagi wajib pajak untuk kembali patuh tanpa merasa dimusuhi.
Risiko bagi warga: ketika PAD kuat atau melemah
Kinerja pajak daerah bukan isu teknis bagi pejabat keuangan saja; dampaknya langsung dirasakan warga. Di Semarang, sekitar 2.700 unit rusunawa dikelola Disperkim, namun 60 unit belum bisa ditarik retribusinya karena belum layak huni. Artinya, setiap rupiah retribusi yang berhasil dikumpulkan menentukan seberapa cepat perbaikan fisik dilakukan dan seberapa terjangkau hunian bagi warga berpenghasilan rendah. Di sisi lain, dominasi pajak dalam PAD Sumsel menunjukkan masih banyak layanan publik yang belum didanai dari sumber alternatif, sehingga setiap pelemahan pajak bisa menggerus kualitas layanan.
Pekanbaru terang-terangan mengaitkan pajak dengan manfaat publik: jalan yang diaspal, drainase, hingga kebijakan seragam sekolah gratis didanai dari pendapatan asli daerah. Ini cara sehat mengikat kepercayaan warga: pajak yang dibayar kembali dalam bentuk layanan. Sebaliknya, peringatan DPRD Palembang soal risiko PAD yang lemah dan ruang fiskal menyempit adalah peringatan bagi kota lain: jika target pajak kota dibiarkan meleset, pilihan pemangkasan belanja atau menumpuk utang akan berujung ke kualitas layanan publik yang menurun. Warga pada akhirnya akan menilai bukan dari pidato, tetapi dari lampu jalan, sekolah, dan layanan dasar yang mereka rasakan.
