Aset tambang beralih fungsi
Alih guna lahan bekas tambang adalah perubahan pemanfaatan aset yang sebelumnya terkait kegiatan pertambangan menjadi lahan untuk kebutuhan lain setelah status penggunaannya dialihkan secara resmi. Dalam kasus ini, Kementerian ESDM menyerahkan 137,1 hektare lahan bekas tambang batu bara kepada Kementerian Pertahanan untuk mendukung fasilitas dan operasional Grup 4 Kopassus.
Serah terima ditandai penandatanganan berita acara pada Jumat, 6 November 2026, di kantor Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi di Jakarta. Langkah ini lebih dari perpindahan administrasi: aset negara yang berasal dari sektor energi kini diarahkan untuk kepentingan pertahanan. Namun, nilai strategis keputusan ini pada akhirnya bergantung pada pengelolaan yang tertib dan penggunaan yang sesuai tujuan, bukan semata-mata pada luas lahan yang dialihkan.

Luas, lokasi, dan nilai aset
Aset yang dialihkan terdiri atas 102 bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.371.227 meter persegi, atau sekitar 137,1 hektare. Lahan itu berada di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nilai perolehan aset disebut mencapai Rp70,68 miliar.
Tanah tersebut berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha MMS Group Indonesia. Angka luas dan jumlah bidang memberi gambaran skala aset, sementara nilai perolehan menjadi catatan penting dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Keduanya menuntut pertanggungjawaban yang jelas: status harus tercatat dengan baik dan pemanfaatannya perlu dapat ditelusuri setelah beralih kepada pihak penerima.
Pengalihan resmi, tanggung jawab berlanjut
Sebelum serah terima, MHU bersama Kementerian ESDM menelusuri dan memverifikasi dokumen perolehan tanah untuk memastikan kelengkapan administrasi aset. Pengalihan status penggunaan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/MK/KN/2026 tanggal 26 Agustus 2026. Rangkaian ini penting karena lahan bekas tambang yang berasal dari perjanjian pertambangan harus dikelola secara tertib dan sesuai ketentuan sebelum digunakan untuk fungsi baru.
Setelah berita acara ditandatangani, tanggung jawab pengelolaan dan pemanfaatan beralih kepada Kementerian Pertahanan c.q. Kopassus, yang harus menggunakan tanah sesuai tugas dan fungsinya. Dengan demikian, penyerahan bukan akhir proses, melainkan awal kewajiban penerima untuk memastikan aset digunakan sebagaimana direncanakan.
Manfaat strategis perlu dibuktikan
Kementerian ESDM menyebut optimalisasi Barang Milik Negara sebagai alasan pengalihan: aset negara tidak hanya dimanfaatkan di sektor energi dan sumber daya mineral, tetapi juga dapat mendukung kepentingan strategis nasional. Tujuan spesifiknya ialah menunjang fasilitas dan operasional Grup 4 Kopassus. Perubahan fungsi ini masuk akal jika lahan tersebut memang memenuhi kebutuhan penerima dan pengelolaannya berjalan akuntabel.
Pernyataan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara ESDM, Rakhmawati, menempatkan kerja sama antarkementerian sebagai bagian dari dukungan bagi pertahanan dan keamanan. Namun, klaim manfaat strategis sebaiknya diukur melalui pemanfaatan nyata, bukan berhenti pada penandatanganan dokumen. ESDM berharap aset digunakan optimal untuk mendukung tugas Kopassus dan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan semakin kuat.
Kesimpulannya, alih guna 137,1 hektare lahan MHU menawarkan fungsi baru bagi aset negara yang sebelumnya terkait tambang batu bara. Nilai dan luasnya membuat pengawasan, kepastian administrasi, serta kesesuaian penggunaan menjadi sama pentingnya dengan tujuan pertahanan yang diusung.






