Dari aset tambang menjadi aset pertahanan
Pengalihan lahan bekas tambang adalah perubahan status penggunaan aset negara yang mengubah tanah dari bekas kegiatan pertambangan menjadi sarana untuk mendukung tugas pertahanan. Di Kutai Kartanegara, ESDM menyerahkan 102 bidang tanah bekas tambang batu bara seluas 137,1 hektare kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk digunakan mendukung operasional Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Prosesnya ditandai penandatanganan Berita Acara Serah Terima pada 6 November 2026.
Perubahan ini masuk akal sebagai upaya memakai kembali aset negara, bukan membiarkan tanah terkait kegiatan tambang kehilangan fungsi. Namun, nilai kebijakannya tidak berhenti pada serah terima: manfaat bagi pertahanan bergantung pada pengelolaan yang jelas dan pemanfaatan yang sesuai dengan tugas Kopassus. Tanah bekas tambang tersebut kini beralih dari portofolio aset sektor energi ke kebutuhan strategis pertahanan.

Skala dan nilai aset yang dialihkan
Lahan itu berada di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Luas keseluruhannya tercatat 1.371.227 meter persegi atau 137,1 hektare, terbagi dalam 102 bidang. Aset tersebut berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Multi Harapan Utama (MHU) dan berstatus Barang Milik Negara. Nilai perolehannya mencapai Rp70,68 miliar.
Angka tersebut memberi gambaran tentang besarnya aset publik yang kini dialihkan untuk kepentingan berbeda. Karena yang berubah adalah status penggunaan, bukan sekadar kepemilikan, perhatian semestinya tertuju pada hasil pemanfaatannya: apakah lahan seluas itu benar-benar mendukung kebutuhan operasional, dan apakah pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan luasan dan nilai yang tercatat, transparansi setelah serah terima penting agar pengalihan lahan tambang ini menghasilkan manfaat nyata.
Tanggung jawab baru bagi Kemhan dan Kopassus
Setelah serah terima, pengelolaan dan pemanfaatan tanah menjadi tanggung jawab Kemhan dan Kopassus, sesuai kebutuhan serta tugas pokok penerima. Langkah berikutnya bukan hanya mencatat aset dalam administrasi, melainkan memastikan setiap bidang digunakan secara tepat dan terpelihara. Sumber yang tersedia belum merinci bentuk fasilitas atau kegiatan operasional yang akan ditempatkan di sana; karena itu, klaim tentang fungsi spesifik lahan sebaiknya menunggu penjelasan resmi.
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara ESDM, Rakhmawati, menyebut ketahanan energi sebagai salah satu faktor yang menunjang keamanan nasional, terutama di wilayah perbatasan. Argumen itu menempatkan pengalihan aset dalam agenda yang lebih luas, tetapi keberhasilannya tetap perlu dinilai dari penggunaan nyata, bukan dari simbol serah terima semata. Bagi masyarakat, pertanggungjawaban atas pemanfaatan aset negara menjadi tolok ukur penting agar lahan bekas tambang tidak berganti status tanpa hasil yang terukur.
Penggunaan optimal harus menjadi ukuran
Keputusan mengalihkan 137,1 hektare lahan bekas tambang batu bara kepada Kemhan menunjukkan bahwa aset negara dapat dialihkan untuk mendukung kepentingan di luar sektor asalnya. Dasar kebijakannya jelas: menyediakan dukungan bagi operasional Kopassus sekaligus mengoptimalkan Barang Milik Negara. Akan tetapi, luas lahan dan nilai perolehan Rp70,68 miliar juga membuat pengelolaan yang tertib dan terbuka semakin penting.
Kesimpulannya, pengalihan ini baru dapat disebut berhasil ketika tanah di Kutai Kartanegara benar-benar digunakan sesuai kebutuhan pertahanan dan dikelola secara bertanggung jawab. Pemerintah telah menetapkan penerima dan tujuan umumnya; tahap selanjutnya adalah menunjukkan bahwa aset tersebut memberi manfaat operasional yang nyata. Itulah ukuran yang lebih berarti daripada perubahan status administratif belaka.






