Alih fungsi aset untuk kebutuhan pertahanan
Lahan bekas tambang adalah bidang tanah yang sebelumnya menjadi bagian dari kegiatan pertambangan dan kini dapat dialihkan untuk pemanfaatan lain setelah berstatus sebagai aset negara. Di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ESDM mengalihkan 102 bidang seluas 137,1 hektare kepada Kementerian Pertahanan untuk mendukung operasional Kopassus.
Keputusan ini lebih dari sekadar perubahan administrasi: aset yang semula terkait pertambangan batu bara kini diarahkan untuk kepentingan pertahanan. Pengalihan status penggunaan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/MK/KN/2026 pada 26 Agustus 2026. Langkah tersebut menunjukkan bahwa aset negara dapat memiliki fungsi strategis di luar sektor asalnya, asalkan pengelolaan berikutnya jelas dan sesuai tujuan.
Nilai aset dan tanggung jawab pengelolaan
Aset tersebut berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Multi Harapan Utama dan telah berstatus Barang Milik Negara. Nilai perolehannya tercatat Rp70,68 miliar. Angka itu memberi gambaran skala aset yang dialihkan, tetapi nilai administratif saja belum membuktikan keberhasilan pemanfaatannya. Ukuran penting berikutnya ialah apakah lahan dapat dikelola dengan tertib dan mendukung tugas yang ditetapkan.
Setelah serah terima, pengelolaan dan pemanfaatan tanah menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan dan Kopassus. Karena itu, alih aset ESDM perlu diikuti pengawasan dan penggunaan yang sejalan dengan kepentingan pertahanan. Tanah Kementerian Pertahanan ini bukan lagi sekadar catatan inventaris; keberhasilannya bergantung pada tanggung jawab pengelola baru dalam mengoptimalkan fungsi lahan.
Konteks strategis dan pekerjaan setelah serah terima
ESDM mengaitkan langkah ini dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional, terutama dalam konteks wilayah strategis dan ketahanan energi. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara ESDM, Rakhmawati, menyebut keberlanjutan dan ketahanan energi sebagai faktor penting bagi keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan. Alasan itu memberi konteks kebijakan, tetapi manfaat nyata bagi operasional tetap perlu ditentukan oleh cara lahan tersebut digunakan.
Pihak perusahaan asal aset juga berharap lahan dimanfaatkan untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan, khususnya Grup 4 Kopassus. Dengan demikian, fokus setelah pengalihan bukan lagi pada asal-usul tambang, melainkan pada pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan. Kopassus Kutai Kartanegara menjadi tujuan pemanfaatan yang disebut, sementara hasil akhirnya bergantung pada penggunaan lahan secara optimal dan terarah.






