Perubahan APBD Sebagai Strategi Politik Anggaran Daerah
Perubahan APBD adalah penyesuaian ulang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah di tengah tahun anggaran untuk merespons dinamika pembangunan, koreksi target pendapatan, dan kebutuhan mendesak yang tidak terakomodasi dalam APBD awal, sehingga pemerintah daerah dapat menggeser prioritas ke program yang dianggap paling strategis dan mendesak bagi warganya. Dalam konteks ini, perubahan APBD 2026 menggambarkan pilihan politik anggaran yang cukup berani: daerah cenderung menaikkan belanja, terutama belanja modal dan belanja terkait kesejahteraan aparatur, walau pendapatan tidak selalu mengikuti secara seimbang. Pola ini tampak dari Pemalang yang justru menurunkan target pendapatan namun tetap menjaga belanja tinggi, Padang Pariaman yang menggenjot belanja modal, Jambi yang memperlebar jarak antara pendapatan dan belanja, serta Kepri yang menambah belanja untuk kebutuhan darurat dan tunjangan ASN. Pilihannya jelas: pertumbuhan dan layanan publik didahulukan, risiko defisit ditangani lewat pembiayaan.
Pemalang: Koreksi Pendapatan, Defisit Ditutup Lewat Pembiayaan
Kabupaten Pemalang memilih strategi konservatif di sisi pendapatan namun tetap ekspansif di sisi belanja. Setelah ketuk palu Raperda Perubahan APBD disetujui legislatif dan eksekutif pada 14 September, pendapatan daerah dikoreksi turun cukup tajam, dari Rp2.667.466.672.000 menjadi Rp2.548.913.939.000. Penurunan sekitar Rp118,55 miliar ini mencerminkan realisme fiskal: target yang terlalu optimistis pada APBD murni disesuaikan dengan tren penerimaan yang lebih rendah. Belanja daerah juga sedikit dipangkas dari Rp2.944.643.010.000 menjadi Rp2.882.543.466.000, namun tetap menyisakan defisit Rp56.453.189.000. Alih-alih memotong belanja lebih dalam, Pemalang memilih memperkuat sisi pembiayaan: penerimaan pembiayaan dinaikkan menjadi Rp343.629.527.000 dan pengeluaran pembiayaan ditekan ke Rp10.000.000.000, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp333.629.527.000. Ini keputusan politis: mempertahankan program prioritas meskipun harus menanggung beban pembiayaan lebih besar, dengan janji bahwa pergeseran anggaran berikutnya akan segera dikonsolidasikan bersama perangkat pengelola keuangan daerah.
Padang Pariaman: Agresif Menggenjot Belanja Modal untuk Infrastruktur
Berbeda dengan Pemalang yang menyesuaikan target pendapatan ke bawah, Padang Pariaman tampil agresif dengan menambah ruang fiskal dan menjadikannya bensin untuk belanja modal daerah. Pendapatan daerah dinaikkan dari Rp1.300.983.073.311 menjadi Rp1.367.111.580.628, sementara belanja melonjak dari Rp1.438.770.593.590,57 menjadi Rp1.538.238.482.095,96, sehingga total belanja tembus sekitar Rp1,53 triliun. Poin paling menarik adalah pilihan memompa belanja modal: dari Rp112,29 miliar menjadi Rp207,70 miliar, atau naik hampir 85 persen. "Belanja modal yang pada APBD murni dialokasikan sebesar Rp112,29 miliar, dalam rancangan perubahan meningkat menjadi Rp207,70 miliar," tulis nota keuangan. Kenaikan terbesar diarahkan ke jalan, jaringan, dan irigasi, dengan lonjakan anggaran dari Rp24,05 miliar menjadi Rp87,27 miliar. Secara politis, ini sinyal bahwa pemerintah daerah lebih memilih investasi jangka panjang dalam infrastruktur ketimbang bermain aman di neraca jangka pendek. Padang Pariaman memanfaatkan perubahan APBD 2026 sebagai momentum untuk mengunci proyek fisik prioritas, walau konsekuensinya adalah defisit yang tetap harus dikelola lewat pembiayaan dan disiplin pelaksanaan program.
Jambi dan Kepri: Anggaran Provinsi Menguat, Fokus ke Infrastruktur dan ASN
Di tingkat anggaran provinsi, Jambi dan Kepri menunjukkan pola yang mirip: menaikkan pendapatan daerah 2026, namun menaikkan belanja lebih tinggi lagi. Gubernur Jambi menargetkan pendapatan Rp3,97 triliun, naik dari Rp3,75 triliun, dengan PAD didorong hingga Rp2,11 triliun dan pajak daerah menjadi salah satu motor kenaikan. Belanja provinsi Jambi dipatok Rp4,04 triliun, terdiri antara lain dari belanja operasi Rp2,98 triliun dan belanja modal Rp275,22 miliar. Ini menegaskan komitmen pada layanan publik dan penambahan aset, meski jarak pendapatan–belanja melebar. Kepri mengadopsi strategi serupa: belanja daerah naik Rp81 miliar dari Rp3,544 triliun menjadi Rp3,625 triliun, sementara pendapatan naik Rp82,188 miliar dari Rp3,312 triliun menjadi Rp3,394 triliun. Tambahan belanja diarahkan ke penanganan kerusakan jalan, rehabilitasi pelabuhan, serta insentif bagi guru non-ASN, di samping penyelesaian tunda bayar dan pemberian THR serta gaji ke-13 ASN. Di sini terlihat jelas motif politik anggaran: menggabungkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan aparatur sebagai dua wajah utama kinerja pemerintah provinsi.
Implikasi Tren: APBD Makin Pro-Belanja, Risiko Kesehatan Fiskal Mengintai
Jika ditarik garis besar, perubahan APBD 2026 di Pemalang, Padang Pariaman, Jambi, dan Kepri menggambarkan tren yang sama: prioritas pada belanja modal daerah dan pembiayaan kesejahteraan ASN, sekaligus penerimaan bahwa pendapatan daerah belum cukup kuat untuk menutup seluruh ambisi tersebut. Padang Pariaman memimpin dari sisi keberanian meningkatkan belanja modal, terutama infrastruktur jalan dan irigasi. Kepri menyeimbangkan antara penanganan infrastruktur dan insentif guru non-ASN serta THR ASN. Jambi memposisikan PAD sebagai tulang punggung dengan target tinggi, namun tetap memperluas belanja di berbagai pos, termasuk belanja operasi dan modal. Sementara Pemalang memilih menyesuaikan target pendapatan ke bawah dan menutup defisit lewat pembiayaan yang lebih besar. Secara politis, ini mencerminkan keengganan kepala daerah untuk memangkas program yang menyentuh publik secara langsung. Namun risiko kesehatan fiskal tidak boleh disepelekan: semakin agresif belanja tanpa diimbangi penguatan basis pajak dan PAD yang berkelanjutan, semakin besar ketergantungan pada transfer dan pembiayaan. Kesimpulannya, keberanian menambah belanja harus diikuti keberanian yang sama dalam reformasi pendapatan dan efisiensi belanja operasi agar anggaran tetap sehat.
