Perubahan APBD NTB: Pendapatan Naik, Risiko Eksekusi Mengintai

Perubahan APBD NTB: Instrumen Fiskal, Bukan Sekadar Angka

Perubahan APBD NTB 2026 adalah penyesuaian struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah di tengah dinamika ekonomi, kekeringan berkepanjangan, serta kebutuhan percepatan pembangunan, yang dimaksudkan bukan hanya mengubah angka di atas kertas, tetapi mengarahkan ulang prioritas kebijakan fiskal agar lebih tepat sasaran bagi pelayanan publik dan pemecahan masalah riil masyarakat. Persetujuan DPRD atas Raperda Perubahan APBD menjadi Perda menandai babak baru pengelolaan fiskal di NTB, dengan pendapatan daerah disepakati sekitar Rp5,683 triliun dan belanja Rp6,053 triliun sehingga memunculkan defisit Rp369,617 miliar yang akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah. Di atas kertas, ini terlihat seperti ekspansi yang ambisius. Namun pertanyaan utamanya: mampu kah pemerintah daerah mengubah tambahan rupiah menjadi tambahan manfaat nyata dalam sisa waktu eksekusi yang sangat terbatas?

Ledakan Belanja dan Alarm Fraksi PKS

Kenaikan belanja dalam perubahan APBD NTB 2026 layak disebut dramatis dan memicu alarm politik. Bantuan sosial naik dari sekitar Rp3,7 miliar menjadi Rp40,0 miliar, lonjakan sekitar 980,95 persen. Belanja barang dan jasa meningkat dari sekitar Rp2,117 triliun menjadi Rp2,359 triliun, dengan tambahan Rp241,8 miliar. Fraksi PKS tidak menolak kenaikan ini, tetapi menuntut penjelasan yang tegas: urgensi penambahan, sasaran penerima, basis data, dan mekanisme yang menjamin bantuan tepat sasaran serta akuntabel. Sikap ini penting, karena tanpa pengawasan, belanja bantuan sosial bisa terjebak menjadi konsumsi sesaat, bukan strategi pengentasan kemiskinan. Kenaikan belanja modal dari sekitar Rp193,5 miliar menjadi Rp264,9 miliar juga dikritisi, dengan dorongan kuat agar diarahkan pada investasi yang memiliki multiplier effect bagi akses ekonomi, produktivitas pertanian, ketahanan pangan, dan pelayanan dasar. Di sini terlihat jelas: pertarungan bukan soal besar kecil anggaran, melainkan kualitas penggunaannya.

Eksekusi Anggaran: Sisa Empat Bulan dan Ancaman SiLPA

Masalah terbesar perubahan APBD NTB 2026 bukan pada besarnya angka, tetapi pada kemampuan eksekusi dalam sisa waktu sekitar empat bulan. Fraksi PKS mengingatkan, tambahan belanja berpotensi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) jika administrasi, pengadaan, dan pelaksanaan tidak siap. Ironisnya, SiLPA tahun sebelumnya sendiri melonjak dari asumsi Rp234 miliar menjadi sekitar Rp431,0 miliar. Artinya, daerah sudah punya catatan historis anggaran yang tidak terserap optimal. Dalam kondisi realisasi pendapatan baru 66,53 persen per 15 September, eksekusi anggaran daerah berhadapan dengan dua tekanan sekaligus: mengejar target pendapatan dan menyerap belanja yang naik signifikan. Tanpa monitoring berkala pada perangkat daerah dengan tambahan anggaran besar atau realisasi rendah, perubahan APBD berisiko hanya mengulang pola lama: menumpuk SiLPA dan meninggalkan janji pembangunan sebagai slogan.

Prioritas Belanja: Antara Kekeringan dan MotoGP

Di sisi kebijakan, pemerintah daerah mencoba menegaskan bahwa prioritas belanja pemerintah diarahkan ke masalah riil, bukan sekadar proyek simbolik. Salah satu fokus utama adalah penanganan dampak musim kemarau meluas yang membuat sejumlah kabupaten atau kota berstatus tanggap darurat kekeringan. Perubahan APBD diarahkan untuk menjamin ketersediaan Belanja Tidak Terduga, distribusi air bersih, dan penguatan program ketahanan pangan bagi puluhan ribu kepala keluarga terdampak. Di saat bersamaan, anggaran juga digeser untuk mendukung kesiapan infrastruktur MotoGP di Sirkuit Mandalika, termasuk tata kelola pariwisata yang inklusif serta pelibatan 100 persen talenta lokal sebagai volunteer dan marshal. Kombinasi prioritas ini menarik sekaligus problematis: jika desain program tidak cermat, belanja event berskala internasional bisa menelan porsi fiskal yang seharusnya menguatkan daya tahan warga yang sedang kesulitan air dan pangan.

Kesimpulan: APBD Perubahan Harus Menghasilkan Manfaat, Bukan Sekadar Belanja

Perubahan APBD NTB 2026 dengan pendapatan daerah Rp5,6 triliun lebih dan belanja yang melebar menempatkan daerah pada simpang jalan antara peluang dan risiko. Di satu sisi, ada ruang fiskal untuk merespons kekeringan, menguatkan ketahanan pangan, dan mempersiapkan MotoGP sebagai pengungkit ekonomi. Di sisi lain, defisit yang melebar dan SiLPA yang tinggi menunjukkan kesehatan fiskal yang sedang diuji. Sikap kritis Fraksi PKS soal eksekusi anggaran daerah dan kualitas belanja seharusnya dijadikan panduan, bukan sekadar catatan rapat. Pemerintah daerah perlu memaksimalkan digitalisasi pendataan serta pemanfaatan aset yang belum produktif sebagai sumber PAD berkelanjutan, sambil memastikan bahwa setiap tambahan rupiah belanja menghasilkan manfaat yang terukur bagi warga. Jika tidak, APBD perubahan akan berakhir sebagai dokumen penuh angka besar, tetapi minim transformasi sosial.