Dana Rehab Rekon Aceh: Angka Besar, Kendali di Tangan Pusat
Dana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh adalah alokasi anggaran pascabencana yang dirancang untuk memulihkan rumah, sawah, rumah ibadah, sekolah, infrastruktur dasar, dan aktivitas ekonomi warga secara bertahap, dengan fokus bukan hanya membangun kembali fisik, tetapi juga menghidupkan kembali mata pencaharian dan layanan publik yang lumpuh akibat banjir bandang dan kerusakan luas lahan serta fasilitas umum. Pemerintah menetapkan total dana rehab rekon Aceh sebesar Rp25,65 triliun, sebuah angka yang mencerminkan skala kerusakan sekaligus besarnya tanggung jawab negara. Namun 92 persen dana tersebut—sekitar Rp24 triliun—dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat melalui puluhan kementerian/lembaga, sementara hanya Rp1,652 triliun mengalir lewat Transfer ke Daerah (TKD) untuk dikelola provinsi dan kabupaten/kota. Konsekuensinya, keberhasilan rehabilitasi pascabencana di Aceh sangat bergantung pada koordinasi vertikal, bukan sekadar kapasitas pemerintah daerah.
Sentralisasi Anggaran: Efisien di Atas Kertas, Rumit di Lapangan
Pertemuan Pemerintah Aceh dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Gedung Pusdalops BPBA pada 8 September menjadi simbol betapa rumitnya mengurai anggaran lintas kementerian dan TKD. Di satu sisi, sentralisasi 92 persen dana rehab rekon Aceh di pemerintah pusat menjanjikan standarisasi, pengawasan ketat, dan penggerakan sumber daya nasional. Di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tanpa pendataan akurat dan komunikasi intensif, mekanisme ini mudah tersendat. Tidak mengherankan bila Pemprov Aceh menekankan pentingnya memperkuat komunikasi agar percepatan realisasi anggaran bisa dilakukan, termasuk membuka posko informasi bersama bagi warga. Sikap ini patut diapresiasi, tetapi juga menegaskan kelemahan desain: daerah menunggu, pusat memverifikasi, sementara korban bencana mengisi jeda waktu dengan ketidakpastian, dari bantuan rumah hingga perbaikan jalan dan tanggul.
| Komponen | Pusat | Daerah |
|---|---|---|
| Porsi anggaran rehab-rekon Aceh | 92% (~Rp24 triliun) | 8% (Rp1,652 triliun) |
| Skema utama | 23 kementerian/lembaga | TKD dan bantuan keuangan antar daerah |
Dari Rumah Ibadah hingga Sawah: Realisasi yang Tidak Merata
Penggunaan dana rehab rekon Aceh tersebar ke berbagai sektor, tetapi realisasinya tampak timpang antar wilayah dan program. Di sektor keagamaan, rehabilitasi rumah ibadah dan sekolah minggu Buddha di Aceh dan Sumatera Utara sudah memasuki tahap akhir verifikasi dan persiapan pencairan; 7 rumah ibadah dan 2 sekolah minggu Buddha di Aceh menjadi penerima program ini. Direktorat terkait memantau progres secara berkala demi memastikan bantuan tepat sasaran dan menyentuh pihak yang membutuhkan. Pada saat yang sama, sektor pertanian dikejar lewat pemulihan sawah yang rusak akibat banjir bandang November 2025, dengan 28.610 hektare sudah rampung konstruksi per 14 September, termasuk 17.796 hektare di Aceh. Langkah ini penting karena penurunan produksi padi Aceh mencapai 11,92 persen pada semester pertama tahun berikutnya, setara hilangnya sekitar 74.350 ton beras. "Aceh kehilangan produksi beras senilai sekitar Rp1,167 triliun akibat banjir," menjadi pengingat bahwa rehabilitasi lahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan menyangkut ketahanan pangan jangka panjang.
Ekonomi Kreatif dan Infrastruktur: Menyambung Rantai Pemulihan
Jika pemulihan infrastruktur Aceh berhenti pada sawah dan jalan, rantai ekonomi warga akan tetap rapuh. Karena itu, program ekonomi kreatif hadir sebagai pelengkap penting dalam alokasi anggaran bencana. Di tiga provinsi terdampak, termasuk Aceh, dialokasikan Rp77,17 miliar untuk ekonomi kreatif, dengan Rp38,70 miliar untuk Aceh. Program ini menyasar pelaku usaha, perajin, komunitas, hingga anak-anak melalui dukungan fasilitas, pelatihan, sertifikasi, dan kegiatan seni yang juga membantu pemulihan psikososial. Ketua Satgas menekankan bahwa pemulihan bukan sekadar membangun kembali jalan dan rumah, tetapi mengembalikan kemampuan masyarakat untuk bekerja dan berusaha. Di Aceh, logika yang sama mestinya dipegang dalam pemulihan infrastruktur pertanian: tidak cukup hanya memperbaiki irigasi atau tanggul; seluruh mata rantai produksi—dari akses jalan untuk distribusi hasil panen hingga dukungan usaha kecil di desa—harus terhubung kembali.
Peran Satgas PRR: Mengawal TKD, Menguji Transparansi
Narasi besar dana rehab rekon Aceh tidak bisa dilepaskan dari peran Satgas PRR sebagai pengawal percepatan dan pengawas rehabilitasi pascabencana. Satgas ini mendorong percepatan desk, penyelesaian, dan verifikasi data agar tambahan TKD dan anggaran pusat cepat masuk ke DIPA dan bisa dieksekusi oleh pemda. Di sektor rumah ibadah, pemantauan mingguan dilakukan untuk memastikan proses administrasi berjalan hingga pencairan, dan akan terus dilanjutkan sampai bantuan terealisasi. Di lahan pertanian, Satgas merancang pembagian kategori kerusakan (ringan, sedang, berat) sebagai strategi memangkas birokrasi dan mempercepat penanganan, sekaligus merancang model penanganan di Pidie yang kelak diajukan ke kementerian teknis untuk direplikasi di kabupaten lain. Pendekatan ini membuka peluang transparansi, tetapi juga menguji konsistensi: tanpa laporan berkala yang mudah diakses publik dan posko informasi yang benar-benar aktif, warga tetap sulit menilai apakah Rp25,65 triliun itu berubah menjadi dampak nyata di desa mereka.
