Anggaran Pemulihan Aceh Rp25,65 Triliun: Siapa Mengendalikan Rehab-Rekon?

Rehab-Rekon Aceh: Anggaran Besar, Kendali Utama di Pusat

Anggaran rehab-rekon Aceh adalah paket pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dirancang untuk memperbaiki infrastruktur rusak, memulihkan layanan dasar, dan menghidupkan kembali kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Aceh, termasuk wilayah yang sempat terisolasi akibat bencana alam. Dalam skema ini, uang publik diarahkan untuk membiayai perbaikan jalan, jembatan, fasilitas sosial, hunian warga, serta sektor produktif seperti pertanian dan pariwisata, dengan tujuan mengembalikan daya saing daerah dan mengurangi dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan penduduk. Kunci persoalannya: total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh tahun 2026 mencapai Rp25,65 triliun, dan 92 persen berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Artinya, kecepatan pemulihan ekonomi Aceh sangat bergantung pada birokrasi di Jakarta. Daerah menerima hanya 8 persen melalui skema Transfer ke Daerah, sementara kebutuhan di lapangan menyangkut akses harian warga terhadap jalan, listrik, dan layanan publik. Ketimpangan kendali ini membuat diskusi tentang pemulihan ekonomi Aceh tidak bisa dilepaskan dari tata kelola anggaran nasional.

Dari Isolasi Aceh Tengah ke Target Pemulihan 2026–2028

Gambaran nyata dampak bencana terlihat jelas di Aceh Tengah. Akhir November 2025 menjadi titik balik bagi kabupaten ini ketika bencana alam memutus lima ruas jalan nasional yang menghubungkannya dengan Bireuen, Bener Meriah, Nagan Raya, dan Gayo Lues. Listrik padam, jaringan komunikasi lumpuh, dan selama hampir sepekan Aceh Tengah nyaris terisolasi total dari dunia luar. Inilah konteks mengapa anggaran rehab-rekon Aceh menjadi krusial: tanpa infrastruktur jalan jembatan, roda ekonomi lokal otomatis terhenti. Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, bersama Wakil Bupati Muchsin Hasan, harus bekerja siang dan malam selama masa tanggap darurat untuk memastikan masyarakat tetap terlayani. Di sisi lain, masyarakat Gayo memilih tidak menunggu; mereka membuka jalan tertutup longsor, berbagi beras panen, dan memanfaatkan internet satelit pinjaman sekolah untuk tetap terhubung. Ekonomi mulai bergeliat lewat pemulihan kopi Gayo, hortikultura, ekspor, dan pariwisata, dengan program pemulihan bencana ditargetkan berlangsung bertahap pada 2026–2028. Semua ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Aceh bukan wacana abstrak, melainkan kebutuhan mendesak yang sangat bergantung pada akses fisik dan dukungan pendanaan.

Struktur Anggaran: Ketergantungan Tinggi pada Pemerintah Pusat

Pertemuan antara pemerintah Aceh dan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kemendagri di Gedung Pusdalops BPBA pada 8 September 2026 menegaskan satu hal: kendali terbesar atas pemulihan Aceh ada di tangan pemerintah pusat. Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, T Robby Irza, merinci bahwa dari total Rp25,65 triliun anggaran rehab-rekon Aceh, Rp24 triliun atau 92 persen dikelola oleh 23 kementerian/lembaga di pusat, sementara Rp1,652 triliun atau 8 persen disalurkan ke provinsi dan kabupaten/kota melalui Transfer ke Daerah. Dari porsi TKD itu, Rp824 miliar dialokasikan untuk pemerintah provinsi dan Rp827 miliar untuk 23 pemerintah kabupaten/kota se-Aceh. Aceh juga menerima bantuan keuangan dari pemerintah daerah Sumut dan Sumbar sebesar Rp285 miliar. Angka-angka ini menegaskan ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat pengelolaan dana. Tanpa percepatan proses di level nasional, kabupaten seperti Aceh Tengah akan terus menunggu pembenahan infrastruktur dasar, padahal akses jalan dan jembatan adalah syarat minimal bagi pemulihan ekonomi Aceh yang berkelanjutan.

Risiko Lambatnya Realisasi dan Dampaknya ke Ekonomi Lokal

Masalahnya bukan hanya siapa memegang dana, tetapi seberapa cepat dana itu turun ke lapangan. Dari Rp24 triliun anggaran pusat yang tercantum dalam Rencana Induk, hingga 4 September 2026 baru sekitar Rp18 triliun yang teridentifikasi dalam DIPA kementerian/lembaga, dengan selisih Rp5,5 triliun untuk 1.161 kegiatan yang belum masuk DIPA. Ini bukan sekadar angka administrasi; setiap kegiatan yang tertunda berarti infrastruktur tetap rusak, usaha kecil tetap terhambat, dan pemulihan ekonomi Aceh tersendat. Perwakilan Tim Satgas PRR dari Kemendagri menyoroti bahwa realisasi anggaran Transfer ke Daerah di Aceh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masih rendah. Ia berharap melalui APBN Perubahan, anggaran bisa terpenuhi, sambil meminta pemda mempercepat serapan agar program segera jalan. Plt Sekda Aceh Taufik menekankan pentingnya pendataan akurat dan penguatan komunikasi dengan pusat, kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota agar realisasi lebih cepat. Jika koordinasi lemah, warga di daerah terdampak akan tetap bergantung pada swadaya dan solidaritas lokal, seperti yang terjadi di Aceh Tengah saat bencana, alih-alih mendapat dukungan terstruktur dari program rehab-rekon.

Mengembalikan Roda Ekonomi: Perlu Sinergi, Bukan Sekadar Dana Besar

Program rehab-rekon dirancang untuk mengembalikan roda ekonomi dan daya saing wilayah pascabencana, bukan hanya mengganti bangunan yang runtuh. Di Aceh Tengah, pendataan yang presisi dari masyarakat, kepala dusun, kepala desa, hingga camat menjadi dasar penyusunan program skala prioritas karena kebutuhan tiap desa berbeda. Pendataan itu mencakup infrastruktur sekolah, jembatan, hingga pemukiman warga. Di tingkat provinsi, pemprov berencana membuka posko bersama sebagai pusat informasi bagi masyarakat, dengan alasan masih banyak informasi penanganan pascabencana yang belum sampai ke warga. Intinya, pemulihan ekonomi Aceh membutuhkan sinergi: kapasitas lokal yang terbukti tangguh saat krisis, dikombinasikan dengan anggaran rehab-rekon Aceh yang besar. Tanpa ruang kendali yang lebih luas bagi daerah dan percepatan realisasi oleh pemerintah pusat pengelolaan dana, potensi kopi Gayo, hortikultura, ekspor, dan pariwisata yang mulai bergeliat akan terhambat oleh keterlambatan proyek dan birokrasi yang bertele-tele. Kesimpulannya, uang pusat harus mengikuti peta kebutuhan lokal, bukan sebaliknya, agar pemulihan Aceh benar-benar terasa sampai ke desa-desa yang pernah terputus dari dunia luar.