Anggaran ESDM Rp27,37 Triliun: Energi sebagai Instrumen Pemerataan
Anggaran ESDM 2027 adalah kebijakan fiskal sektor energi yang menyalurkan Rp27,37 triliun untuk memperluas infrastruktur energi Indonesia, terutama jaringan listrik nasional, jaringan gas rumah tangga, dan pembangunan gas pipeline, dengan tujuan utama pemerataan akses energi dari Aceh hingga Papua melalui program yang menyasar desa, dusun, dan wilayah yang selama ini belum menikmati layanan kelistrikan.
Pagu anggaran ESDM 2027 ditetapkan sebesar Rp27,37 triliun tanpa perubahan setelah disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI. Yang menarik bukan sekadar besarnya angka, melainkan pilihan politik anggaran: sekitar Rp22,51 triliun atau 82 persen diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur energi, sementara Rp3,59 triliun untuk belanja operasional dan Rp1,27 triliun untuk program publik nonfisik. Ini menunjukkan pemerintah menjadikan infrastruktur energi Indonesia sebagai tulang punggung pemerataan, bukan hanya sebagai proyek teknis. Alih-alih memusatkan dana di kantor dan kajian, anggaran digeser ke lapangan agar langsung menyentuh rumah tangga dan desa yang masih gelap.
Fokus Listrik Desa: Menembus 10.068 Titik yang Masih Gelap
Keputusan mengalokasikan Rp9,32 triliun untuk infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi menegaskan bahwa jaringan listrik nasional bukan lagi proyek simbolik, melainkan misi pemerataan akses energi yang konkret. Di balik angka itu, terdapat realitas keras: masih ada sekitar 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan akses kelistrikan. Pemerintah memang sudah menangani 1.416 titik lewat program 2025 yang diresmikan pada 2026 dan sekitar 1.300 titik di program 2026, tetapi backlog ribuan titik menunjukkan kesenjangan yang belum selesai.
Sikap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa pemerataan akses listrik tidak hanya menyasar wilayah 3T, tetapi juga desa dan dusun yang belum mendapatkan layanan kelistrikan, menggeser narasi dari sekadar "wilayah prioritas" menjadi "hak warga". Kutipan kuncinya menggambarkan arah kebijakan: “Maka kita akan melakukan secara adil dari Aceh sampai Papua. Jadi, tapi proporsionalnya adalah daerah-daerah yang memang membutuhkan kecepatan.” Itu artinya, desa di Aceh dan dusun di Papua dipandang dalam satu kerangka hak yang sama, dengan kecepatan pembangunan ditentukan oleh kebutuhan, bukan oleh kedekatan politik.
Jargas dan BPBL: Energi Masuk Rumah, Bukan Hanya Masuk Peta
Anggaran ESDM 2027 tidak berhenti di tiang listrik dan gardu; fokusnya masuk ke dapur dan ruang keluarga melalui jaringan gas rumah tangga dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Pemerintah menyiapkan Rp5,21 triliun untuk pembangunan jargas bagi 959.232 sambungan rumah serta Rp949 miliar untuk BPBL bagi 400.000 rumah tangga. Di sini terlihat orientasi yang lebih sosial ketimbang sekadar infrastruktur fisik: sambungan gas dan listrik diperlakukan sebagai layanan dasar, bukan komoditas premium.
Dalam BPBL, pemerintah memang memperhatikan mekanisme penetapan penerima manfaat agar tepat sasaran, tetapi Bahlil mengingatkan agar prosedur tidak mengorbankan hak warga atas listrik. “Desil itu penting. Tapi jangan kita tunggu desil dulu baru orang lampu nyala. Janganlah. Kita lakukan terobosan. Ini untuk rakyat kok,” ujarnya. Pernyataan ini penting karena menolak birokrasi sebagai alasan keterlambatan. Secara politik, pesan tersebut mengakui bahwa di banyak rumah, persoalan bukan hanya ketersediaan jaringan, tetapi kemampuan finansial dan kerumitan administrasi. BPBL menjembatani keduanya, selama komitmen untuk tidak mempersulit warga dipegang konsisten.
Pipa Gas Bumi: Menghubungkan Koridor Industri dan Desa Energi
Selain listrik dan jargas rumah tangga, anggaran infrastruktur energi Indonesia juga mencakup pembangunan gas pipeline besar yang berfungsi sebagai tulang punggung suplai energi ke kawasan industri dan kota-kota yang berkembang. Pipa Gas Bumi Dumai–Sei Mangkei mendapat alokasi Rp3,95 triliun, Pipa Transmisi Gas Semarang–Solo–Yogyakarta Rp702,38 miliar, dan Pipa Transmisi Gas Cirebon–Bandung Rp577,56 miliar. Meski terlihat berorientasi industri, jaringan pipa ini adalah bagian dari ekosistem yang sama dengan listrik desa dan jargas rumah tangga: menurunkan biaya energi, memperkuat pasokan, dan membuka peluang investasi.
Program tambahan seperti 14.000 paket konverter kit bagi petani, tiga unit PLTMH, program kompor listrik, konversi 63.000 unit sepeda motor listrik, serta pembangunan Kapal Geomarin V menunjukkan bahwa anggaran ESDM 2027 tidak sekadar membangun beton dan baja, tetapi juga memodernisasi cara masyarakat menggunakan energi. Namun, setiap program ini akan diuji bukan oleh angka dalam dokumen, melainkan oleh dampak di lapangan: apakah petani merasakan penghematan, apakah rumah tangga dapat kompor listrik tanpa menambah beban tagihan, dan apakah motor listrik benar-benar menggantikan motor konvensional. Tanpa pengawasan ketat, gas pipeline bisa menguntungkan hanya kawasan industri, meninggalkan desa di jalur yang sama tetap bergantung pada bahan bakar mahal.
Kesimpulan: Energi sebagai Hak, Bukan Sekadar Proyek
Dengan 82 persen anggaran ESDM 2027 digelontorkan ke infrastruktur, pemerintah jelas memilih jalur berat: menutup jarak antara rumah gelap di dusun terpencil dan koridor industri yang haus energi. Listrik desa, jargas rumah tangga, BPBL, dan gas pipeline adalah bagian dari satu narasi: energi sebagai hak warga dan prasyarat aktivitas ekonomi, bukan sekadar proyek fisik untuk laporan tahunan. Secara kebijakan, fokus dari Aceh sampai Papua menandai pengakuan bahwa ketimpangan akses energi adalah ketimpangan sosial.
Namun, keberanian angka belum tentu berujung pada keberhasilan di lapangan. Ribuan titik desa dan dusun yang belum terang menunjukkan pekerjaan rumah yang panjang. Tanpa eksekusi yang disiplin, transparansi data penerima manfaat, dan kemampuan memotong birokrasi penghambat BPBL, pagu Rp27,37 triliun bisa berhenti di papan infografis. Pilihan politik anggaran sudah berpihak pada pemerataan akses energi; tantangannya kini adalah memastikan setiap rupiah benar-benar berubah menjadi lampu yang menyala, kompor yang aman, dan jaringan gas yang membuat hidup lebih layak di seluruh ruas negeri, dari Aceh hingga Papua.
