Ketika pungutan tak disertai penjelasan
Dugaan pungli PTSL adalah dugaan penarikan biaya dalam program pendaftaran tanah yang melampaui ketentuan atau tidak disertai dasar dan pertanggungjawaban yang jelas. Di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, warga mengaku membayar Rp740.000 hingga Rp792.000 per bidang, sementara SKB tiga menteri menetapkan biaya persiapan maksimal Rp150.000 untuk wilayah Jawa dan Bali. Kepala Desa Zainal Abidin dan Ketua Panitia PTSL Dani belum memberikan penjelasan resmi mengenai besaran pungutan tersebut. Perbedaan angka ini tentu menuntut pemeriksaan, bukan vonis terburu-buru. Namun, diamnya pihak yang mengelola program membuat warga sulit menilai apakah pungutan memiliki dasar, siapa yang menerima uang, dan untuk apa dana digunakan.
Rincian yang dihimpun menyebut biaya operasional Rp590.000 per bidang, materai Rp12.000, dan map dokumen Rp40.000, disertai komponen lain yang belum dijelaskan. Warga juga dilaporkan menerima kuitansi tanpa cap resmi pemerintah desa atau nomor kas, melainkan tanda tangan pribadi. Karena itu, pertanyaan utamanya bukan hanya mengapa totalnya lebih tinggi dari batas biaya persiapan, tetapi bagaimana setiap komponen ditetapkan dan dicatat. Batas waktu konfirmasi tertulis yang disebut dalam laporan masih berjalan hingga 23 September 2026; jika penjelasan resmi beserta dokumen pendukung tak disampaikan, dugaan pelanggaran direncanakan diteruskan kepada aparat penegak hukum dan instansi pembina wilayah. Warga berhak atas jawaban yang bisa diperiksa, bukan sekadar penyangkalan atau spekulasi.
Dana warga Kepau Jaya: angka yang saling bertentangan
Di Kepau Jaya, Kabupaten Kampar, polemik dana PSB berpusat pada perbedaan keterangan tentang uang yang dihimpun untuk pengurusan persoalan lahan. Ketua PSB sebelumnya menyebut panitia tidak menyerahkan Rp700 juta kepada Lembakum dan menyatakan dana yang dikirim hanya Rp25 juta untuk operasional. Sebaliknya, mantan pengurus Lembakum Dilly Wibowo mengaku pernah mendengar dalam rapat internal bahwa bendahara umum menerima Rp500 juta dari panitia. Selisih antara dua keterangan itu mencapai Rp475 juta. Pembina Lembakum Dadan Maryana membantah bahwa lembaganya menerima Rp700 juta atau Rp500 juta hingga Rp3 miliar, dan menegaskan bahwa penerimaan hanya Rp25 juta serta memiliki bukti transfer. Klaim-klaim ini belum menyelesaikan persoalan: dokumen transaksi dan catatan panitia perlu dibuka agar publik dapat membedakan dana yang terkumpul, yang diserahkan, dan yang masih tersimpan.
Besaran dana warga desa yang sesungguhnya juga belum terverifikasi. Seorang warga yang identitasnya dirahasiakan menyampaikan bahwa petani membayar Rp1,5 juta per hektare; bila dikalikan dengan luas lahan yang disebut sekitar 1.600 hingga 2.000 hektare, hitungan kasar mencapai Rp2,4 miliar hingga Rp3 miliar. Angka tersebut merupakan perhitungan berdasarkan keterangan yang masih perlu diuji dengan bukti pembayaran dan data resmi, bukan total yang telah dipastikan. Misngadi, menurut laporan, menyatakan uang yang diberikan masyarakat kepada PSB masih ada. Di tengah perbedaan ini, kepentingan warga harus ditempatkan di depan: mereka perlu tahu siapa menerima dana, berapa yang digunakan untuk pengurusan, dan apa status uang yang tersisa. Ketidakjelasan bukan perkara administratif belaka jika warga telah membayar untuk memperjuangkan lahan.
Keterbukaan harus menghasilkan tindak lanjut
Dua kasus ini berbeda, tetapi sama-sama memperlihatkan bahwa transparansi dana desa tidak cukup dijanjikan; ia harus terlihat dalam kuitansi yang sah, daftar penerimaan, dasar pungutan, dan laporan penggunaan yang dapat diperiksa. Di Pandansari, keterlambatan jawaban memperbesar kecurigaan atas biaya PTSL. Di Kepau Jaya, klaim yang bertentangan membuat warga sulit memastikan posisi dana PSB dan perkembangan urusan lahan. Warga Kepau Jaya berharap DPRD Kabupaten Kampar mengawal masalah ini agar mereka tidak kembali dirugikan. Dilly juga menyebut pimpinan DPRD siap membuka ruang pengaduan warga melalui Rapat Dengar Pendapat. Langkah itu dapat membantu, asalkan disertai permintaan dokumen dan catatan hasil yang terbuka, bukan berhenti pada forum dengar pendapat.
Pihak terkait seharusnya menjawab dengan kronologi, bukti transfer atau kuitansi, daftar penerima, serta rincian penggunaan dana. Jika angka-angka itu tidak cocok, selisihnya perlu dijelaskan secara terbuka dan diperiksa oleh pihak berwenang, dengan tetap memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan klarifikasi. Dalam kasus Pandansari, tindak lanjut ke aparat dan instansi pembina wilayah telah disebut sebagai rencana jika penjelasan beserta dokumen tak kunjung diberikan. Di Kepau Jaya, pengawalan pengaduan dan verifikasi pembayaran dapat membantu melindungi kepentingan warga. Kesimpulannya tegas: tanpa bukti yang bisa diperiksa dan jawaban yang konsisten, kepercayaan publik akan terus terkikis. Keterbukaan bukan formalitas, melainkan syarat agar pungutan dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.






