Lonjakan OTT KPK: Prestasi atau Alarm Bahaya?
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dalam konteks pemberantasan korupsi adalah periode ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 36 operasi tangkap tangan (OTT), dengan 19 kepala daerah hasil Pilkada 2024 ikut terjerat, sehingga memunculkan pertanyaan apakah lonjakan penindakan ini mencerminkan penegakan hukum yang makin tegas atau justru menunjukkan betapa mengakar korupsi kepala daerah dan rapuhnya tata kelola kekuasaan di tingkat lokal. Lonjakan KPK operasi tangkap tangan mudah dipuji sebagai bukti komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum dan ketahanan nasional. Namun, angka yang tinggi tidak otomatis berarti sistem bekerja sehat. Ketika korupsi kepala daerah tetap marak, publik berhak curiga: apakah negara sedang membersihkan rumah, atau sekadar memadamkan api di ruangan yang terus dibiarkan penuh bensin? Pemberantasan korupsi Indonesia tidak boleh berhenti pada statistik OTT; ia harus menyentuh akar kekuasaan yang melahirkan para koruptor Pilkada 2024 korupsi.
36 OTT dan 19 Kepala Daerah: Cermin Buram Pilkada 2024
Data KPK menunjukkan total 36 OTT dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, lebih dari dua kali lipat dibanding 14 OTT pada dua tahun pertama periode kedua pemerintahan sebelumnya. Dari jumlah itu, 11 OTT terjadi pada 2025 dan 23 OTT hingga 20 Oktober 2026, dengan 34 di antaranya berlangsung di era kepemimpinan Setyo Budiyanto. Kutipan yang layak dicermati: "Sebanyak 19 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK". Ini bukan sekadar angka; ini adalah tamparan keras bagi kualitas rekrutmen politik lokal. Korupsi kepala daerah yang melibatkan suap proyek, jual beli jabatan, pemerasan terhadap jajaran pemerintah daerah, hingga pengondisian temuan audit BPK menunjukkan bahwa Pilkada 2024 korupsi bukan anomali, melainkan gejala sistemik. Jika kepala daerah yang baru terpilih cepat terseret kasus, maka proses politik yang melahirkan mereka jelas sedang sakit.
Janji Ketahanan Nasional dan Penegakan Hukum: Di Mana Konsistensinya?
Prabowo-Gibran datang dengan janji besar: memperkuat ketahanan nasional, menghadirkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, dan menegakkan hukum yang adil. Dalam teori, ketahanan nasional bukan hanya soal militer dan pangan, tetapi juga ketahanan institusi hukum dari korupsi. Namun, publik masih mempertanyakan apakah pemberantasan korupsi Indonesia benar-benar semakin efektif. Lonjakan KPK operasi tangkap tangan bisa dibaca sebagai dukungan pemerintah terhadap penindakan; Ketua KPK bahkan menyatakan optimistis pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan dukungan pemerintah sekarang. Masalahnya, keadilan tidak diukur dari seberapa sering aparat menggelar konferensi pers, melainkan dari konsistensi proses hukum dan independensi lembaga. Ketika korupsi kepala daerah terus muncul, janji penegakan hukum tampak seperti pagar tinggi yang mengelilingi rumah dengan fondasi keropos: terlihat kokoh dari luar, tetapi mudah runtuh saat diguncang.
OTT Tinggi, Kepercayaan Publik Rendah
Ukuran paling mendasar keberhasilan pemerintah adalah apakah hukum semakin adil, lapangan kerja mudah diakses, kebutuhan pokok terjangkau, korban bencana terlindungi, dan anggaran negara menghasilkan kesejahteraan. Dalam kerangka itu, lonjakan OTT KPK belum otomatis menjawab kegelisahan rakyat. Laporan evaluasi satu tahun pemerintahan yang dikutip menunjukkan kritik serius responden terhadap kualitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, tingginya jumlah penindakan berjalan beriringan dengan persoalan korupsi di berbagai sektor. Artinya, operasi tangkap tangan masih bersifat reaktif, belum mengubah perilaku elite secara signifikan. Ketika kepala daerah hasil Pilkada 2024 korupsi tetap bermunculan, warga kecil kembali menyaksikan paradoks: negara tampak garang di layar televisi, tetapi di kantor-kantor pemerintahan lokal, praktik suap dan pemerasan tetap hidup. Tanpa reformasi politik dan birokrasi, OTT hanya menjadi tontonan rutin, bukan titik balik.
Dari OTT ke Reformasi: Apa yang Harus Didesak Publik?
Pemerintah suka menonjolkan angka penindakan, tetapi rakyat membutuhkan perubahan yang terasa di kehidupan sehari-hari. Program besar seperti Makan Bergizi Gratis, misalnya, menyerap anggaran Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026. Tanpa tata kelola yang bersih, anggaran sebesar itu rawan menjadi ladang korupsi baru di daerah. Jika pelaksanaan program menimbulkan persoalan kualitas makanan, distribusi, atau pengawasan, pemerintah wajib melakukan evaluasi terbuka. Di titik ini, pemberantasan korupsi Indonesia harus bergeser dari sekadar KPK operasi tangkap tangan ke pencegahan sistemik: reformasi pendanaan politik Pilkada, transparansi pengadaan, penguatan perlindungan pelapor, dan pembukaan informasi penanganan perkara. Kesimpulannya tegas: dua tahun pemerintahan ini menunjukkan kemauan menindak, tetapi belum membuktikan keberanian mengubah struktur yang melahirkan korupsi kepala daerah. Tanpa itu, janji besar akan terus kalah oleh beban nyata rakyat.
