Dua kawasan rentan, dua respons aparat
Tambang timah ilegal di kawasan hutan adalah kegiatan penambangan tanpa izin yang mengancam fungsi perlindungan ekologis, termasuk hutan lindung dan ekosistem pesisir. Dugaan aktivitas di HLP Ulim Membalong kini menjadi sorotan setelah aktivis antikorupsi Dr Marshal Imar mendesak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung mengusutnya. Di tempat lain, personel Polsek Jebus menghentikan aktivitas tambang liar di hutan bakau Sungailalang, Parittiga, Bangka Barat. Perbedaan pentingnya bukan pada tingkat kerusakan—bukti yang tersedia tidak menjelaskan skala kedua kegiatan—melainkan pada respons yang tampak: satu kasus memunculkan tuntutan agar aparat turun tangan, sedangkan kasus lain telah ditangani melalui imbauan dan penghentian aktivitas. Perbandingan ini semestinya mendorong penegakan hukum yang konsisten, bukan memberi kesan bahwa perlindungan bergantung pada lokasi atau siapa yang pertama bersuara.

Dugaan di HLP Ulim menuntut penyelidikan
Di Desa Lassar, Kecamatan Membalong, dugaan tambang timah ilegal di kawasan Hutan Lindung Pantai Ulim memicu desakan kepada Kejati Babel untuk menyelidiki dugaan perambahan. Marshal menilai aparat tidak boleh membiarkan kegiatan pertambangan di hutan lindung dan menyebut perlindungan kawasan sebagai tanggung jawab negara. Desakan itu penting, tetapi penyelidikan harus menentukan fakta: apakah kegiatan benar berlangsung di dalam kawasan, siapa yang terlibat, dan apakah ada pelanggaran hukum. Menyebut dugaan sebagai fakta sebelum pemeriksaan tuntas berisiko mengaburkan proses; membiarkannya tanpa pemeriksaan justru melemahkan kepercayaan publik. Sorotan ini muncul ketika Belitung berupaya mempromosikan pariwisata. Jika dugaan tersebut terbukti, ancamannya bukan hanya pada kelestarian hutan, tetapi juga pada citra destinasi yang bergantung pada lingkungan yang terjaga.
Penghentian di Sungailalang belum menjadi akhir
Di hutan bakau Sungailalang, Bhabinkamtibmas Desa Bakit menyampaikan imbauan langsung kepada warga agar menghentikan penambangan tanpa izin. Polsek Jebus menyatakan langkah itu dilakukan untuk mencegah kerusakan dan menjaga ekosistem pesisir. Kepolisian juga menyebut pemantauan berkala akan dilakukan; jika pelanggaran ditemukan lagi, tindakan akan diambil sesuai hukum. Itu memberi arah tindak lanjut yang lebih jelas daripada imbauan sekali saja, tetapi hasilnya tetap perlu dinilai dari kepatuhan dan penanganan pelanggaran, bukan dari pernyataan semata. Hutan bakau membantu menjaga keseimbangan lingkungan pesisir, sehingga kegiatan tambang liar di sana berisiko merugikan warga yang bergantung pada lingkungan pesisir yang sehat. Edukasi masyarakat berguna sebagai pencegahan, namun harus berjalan bersama pengawasan yang berkelanjutan dan penindakan ketika pelanggaran terulang.
Ukuran keberhasilan adalah konsistensi
Kedua kasus memperlihatkan tahap respons yang berbeda: di HLP Ulim Membalong, aktivis meminta Kejati Babel mengusut dugaan tambang; di hutan bakau Sungailalang, polisi menyatakan aktivitas telah dihentikan dan menjanjikan pemantauan berkala. Perbedaan itu bukan alasan untuk menyamakan hasil atau menganggap kedua perkara sudah selesai. Justru, publik patut menuntut kejelasan tindak lanjut di masing-masing lokasi. Penegakan yang meyakinkan perlu memastikan dugaan di kawasan lindung diperiksa, kegiatan tanpa izin tidak kembali, dan setiap pelanggaran ditangani menurut hukum. Dampaknya nyata bagi masyarakat: kerusakan hutan dan pesisir dapat mengancam kualitas lingkungan sekaligus merugikan kepentingan pariwisata dan kehidupan warga. Kesimpulannya, imbauan adalah langkah awal, bukan pengganti penegakan. Perlindungan kawasan rentan hanya berarti bila penyelidikan, pengawasan, dan tindakan hukum diterapkan konsisten.






