Ilegal tidak otomatis berarti korupsi
Tambang timah ilegal adalah kegiatan mengambil atau mengolah timah tanpa izin yang diwajibkan, termasuk ketika asal-usul, lokasi, pengangkutan, atau penjualannya tidak memenuhi ketentuan pertambangan. Persoalan hukumnya bukan sekadar apakah kegiatan itu melanggar aturan, melainkan apakah pelanggaran tersebut juga memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan. Perdebatan ini kembali mengemuka setelah muncul kecenderungan perkara yang semula ditangani dalam ranah Undang-Undang Mineral dan Batubara ditarik ke ranah korupsi. Perbedaan pandangan dalam sejumlah putusan mengenai pertanggungjawaban, pembuktian, dan penghitungan kerugian negara membuat batas kedua rezim hukum itu perlu dijaga. Dalam opini yang terbit pada 1 November 2026, Apri Anggara, mahasiswa magister hukum Universitas Bangka Belitung, mengajukan pertanyaan yang tepat: apakah setiap bijih hasil tambang tanpa izin otomatis merupakan kerugian keuangan negara?
Jawabannya tidak boleh ditentukan hanya dari status ilegalnya. Pasal 158 UU Minerba mengatur pidana bagi penambangan tanpa izin, tetapi dakwaan korupsi mensyaratkan pembuktian unsur-unsur delik yang diterapkan, termasuk kerugian keuangan negara. Menyamakan nilai seluruh bijih yang diambil dengan kerugian negara tanpa metode dan dasar yang jelas berisiko mengaburkan perbedaan antara pelanggaran pertambangan dan korupsi. Penegakan hukum yang kuat bukan yang memilih dakwaan paling berat, melainkan yang membuktikan unsur secara cermat.
Nilai bijih bukan satu-satunya ukuran kerugian
Kerugian negara dapat berkaitan dengan penerimaan yang hilang, tetapi nilainya tidak otomatis sama dengan harga atau nilai produksi bijih yang ditambang. Negara perlu menunjukkan komponen kerugian, hubungan sebab akibat, dan metode penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan yang tak tercatat, biaya pemulihan lingkungan, dan kerugian sosial merupakan hal berbeda; menjumlahkannya begitu saja akan menghasilkan angka yang sulit diuji. Meski demikian, kehati-hatian menghitung bukan alasan untuk mengecilkan dampak. Tambang tanpa izin dapat menghindari kewajiban penerimaan, keselamatan kerja, pengelolaan limbah, dan pemulihan lahan. Produksi yang tak tercatat juga merusak mutu data pertambangan dan menciptakan persaingan tidak seimbang bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan. Jadi, pertanyaan yang lebih tepat bukan hanya berapa nilai bijih yang keluar, melainkan kewajiban apa yang dilanggar dan kerugian apa yang nyata-nyata timbul.
Pembedaan ini penting bagi masyarakat penambang di pertambangan Bangka Belitung. Menghukum aktivitas tanpa izin melalui aturan Minerba tidak sama dengan menyatakan setiap pelakunya koruptor. Sebaliknya, menggunakan rezim Minerba saja juga tidak cukup apabila bukti menunjukkan adanya unsur korupsi. Penuntut dan pengadilan perlu menguraikan dasar hukum serta pembuktian secara terang, agar penindakan tegas tidak berubah menjadi perluasan pertanggungjawaban tanpa dasar yang memadai.
Rantai bisnis memindahkan beban ke warga
Menghentikan penggalian di satu lokasi belum tentu memutus tambang timah ilegal. Kegiatan ini ditopang oleh pemodal, penyedia peralatan dan bahan bakar, pengangkut, perantara, serta pembeli yang bersedia menampung hasilnya. Jika penertiban hanya menyasar pekerja atau operator lapangan, pihak yang menggerakkan modal dan pasar dapat tetap bekerja; ketika pengawasan surut, kegiatan bisa muncul kembali atau berpindah tempat. Karena itu, penyelidikan perlu mengikuti aliran dana, kepemilikan manfaat, jaringan pembelian, dan asal-usul komoditas.
Ketimpangan itu tampak pada dampak tambang ilegal: keuntungan dari mineral dapat mengalir kepada sejumlah pihak, sedangkan biaya kerusakan dibagi bersama. Warga sekitar menghadapi risiko pencemaran air, jalan rusak, lahan yang kurang produktif, serta gangguan kesehatan. Lubang bekas tambang dapat membahayakan masyarakat; erosi, sedimentasi, penurunan kualitas air, dan kerusakan habitat pun dapat berlangsung setelah kegiatan berhenti. Rehabilitasi lahan bisa membutuhkan biaya besar, sementara masyarakat turut menanggung hilangnya keselamatan dan sumber penghidupan. Kerusakan semacam ini nyata, tetapi tetap harus dibedakan dari kerugian keuangan negara dalam pembuktian perkara.
Ada pula kenyataan bahwa sebagian warga masuk ke penambangan informal karena pilihan kerja terbatas atau sulit mengakses pertambangan rakyat yang legal. Kondisi ekonomi itu perlu dipahami, bukan dijadikan pembenaran untuk membiarkan bahaya. Penegakan yang adil mesti membedakan pekerja, pengelola, pemodal, dan pihak yang mengambil keuntungan terbesar—serta memberi perhatian pada keselamatan warga dan pemulihan lingkungan.
Penindakan harus menyasar sistem
Penegakan hukum perlu tegas pada penambangan tanpa izin, sekaligus cermat ketika perkara dibawa ke ranah korupsi. Bukti harus menjelaskan siapa melakukan apa, bagaimana bijih diperoleh dan diperdagangkan, kewajiban negara mana yang tidak dipenuhi, serta bagaimana kerugian dihitung. Standar ini melindungi kepentingan publik tanpa menghapus perbedaan unsur pidana atau menjadikan nilai komoditas sebagai angka kerugian secara otomatis.
Namun, operasi penertiban tidak akan menyelesaikan masalah jika sistem yang memungkinkan kegiatan ilegal tetap utuh. Pengawasan atas distribusi dan pembeli, keterlacakan asal mineral, akses yang nyata ke jalur pertambangan rakyat yang sah, perlindungan bagi masyarakat, serta pemulihan lahan harus berjalan beriringan. Tanpa pembenahan itu, pekerja lapangan mudah menjadi sasaran terlihat, sementara modal dan pasar yang menjaga rantai bisnis tetap hidup.
Kesimpulannya, bijih timah hasil tambang tanpa izin bukan otomatis kerugian negara dalam pengertian hukum tindak pidana korupsi. Kerugian harus dibuktikan dan dihitung dengan dasar yang dapat diuji; pelanggaran izin tetap dapat ditindak melalui hukum pertambangan. Ketegasan yang disertai pembuktian, pemutusan rantai bisnis, dan pemulihan lingkungan lebih adil daripada sekadar menyamakan nilai bijih dengan kerugian. Itulah cara penegakan hukum melindungi negara sekaligus warga yang menanggung akibat tambang.
