Pencegahan dimulai dengan pemahaman
Judi online adalah aktivitas taruhan yang berlangsung melalui platform digital dan menjanjikan peluang menang, tetapi dapat menimbulkan kerugian finansial serta dampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial. Karena itu, sekolah perlu mengajarkan cara mengenali risikonya, bukan hanya meminta siswa menjauhinya. Langkah ini kian penting saat teknologi digital menjadi bagian sehari-hari kehidupan remaja. Pada Jumat, 23 Oktober, penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat memberikan edukasi kepada siswa kelas X dan XI SMKN 4 Mataram tentang bahaya judi online, game online, dan etika bermedia sosial. Materi tersebut menempatkan penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab sebagai bagian dari kesadaran hukum. Pendekatan itu tepat: larangan tanpa bekal memahami cara kerja ajakan digital berisiko membuat siswa sulit mengambil keputusan ketika berhadapan langsung dengan tautan, iklan, atau tekanan teman.
Kepala kantor wilayah, Risman Somantri, menekankan pentingnya membangun kesadaran hukum sejak usia sekolah di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pesan ini seharusnya menjadi prinsip literasi digital sekolah: siswa perlu mampu memilah informasi dan aktivitas daring, bukan sekadar menghafal bahwa judi dilarang.
Literasi digital perlu menyentuh pilihan sehari-hari
Pada Senin, 26 Oktober, Kanwil Kemenkum NTB memberikan pemahaman hukum dan literasi digital kepada siswa kelas VII SMPN 15 Mataram. Kegiatan di aula sekolah itu ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mencegah dampak negatif game online dan judi online. Tiga penyuluh hukum menyampaikan materi bertajuk “Menjadi Remaja Keren tanpa Judi Online” dan “Bijak Bermain Game Online”. Pesan tersebut relevan bagi siswa SMP karena pencegahan lebih berguna ketika dikaitkan dengan keputusan konkret: membedakan permainan dari taruhan, berhenti sebelum terlibat, serta menggunakan internet dengan tanggung jawab. Edukasi hukum siswa pada jenjang ini juga menunjukkan bahwa pembekalan tidak perlu menunggu sampai remaja menghadapi masalah.
Siswa diajak mengenali risiko aktivitas digital agar lebih bertanggung jawab dalam menggunakan internet. Namun, literasi digital tidak cukup bila berhenti pada ceramah. Sekolah dan keluarga perlu membiasakan percakapan terbuka tentang ajakan bermain, iklan mencurigakan, dan cara meminta bantuan. Dengan begitu, pengetahuan hukum dapat menjadi keterampilan untuk menghindari keterlibatan, bukan sekadar informasi yang terlupakan setelah kegiatan.
Mahasiswa hukum memberi sudut pandang yang lebih dekat
Di jalur yang berbeda, mahasiswa Ilmu Hukum Alif Ramadhani Rusmaneka mengajak siswa SMK Gajah Mada memahami cara kerja judi online, iming-iming keuntungan cepat, serta konsekuensi hukumnya. Sosialisasi ini merupakan kontribusi mahasiswa hukum, bukan bagian dari penyuluhan Kanwil Kemenkum NTB. Materinya juga menghubungkan risiko judi online dengan keseharian pelajar: kehilangan uang, konsentrasi belajar yang terganggu, dan masalah dalam hubungan dengan keluarga maupun teman. Siswa diingatkan agar tidak mudah tergoda iklan, tautan, atau ajakan berjudi di media sosial.
Alif mendorong siswa menolak ajakan berjudi, menghindari permainan yang mengandung unsur taruhan, dan melaporkan aktivitas perjudian melalui saluran pengaduan yang sesuai. Dibandingkan pendekatan lembaga pemerintah yang menyampaikan penyuluhan hukum sekaligus etika media sosial dan penggunaan game, kegiatan mahasiswa ini lebih menyoroti penjelasan langsung tentang daya tarik, dampak, dan konsekuensi hukum judi online. Keduanya berbeda bentuk dan penyelenggara, tetapi sama-sama menegaskan bahwa pencegahan harus berangkat dari pemahaman.
Pengetahuan harus berujung pada keberanian menolak
Rangkaian edukasi di sekolah-sekolah Mataram memperlihatkan bahwa bahaya judi online tidak dapat ditangani dengan satu pesan umum. Siswa perlu memahami iming-iming keuntungan cepat, mengenali risiko kehilangan uang dan gangguan belajar, serta mengetahui bahwa perjudian memiliki konsekuensi hukum. Mereka juga membutuhkan langkah praktis: jangan mengeklik tautan atau mengikuti ajakan, berani menolak, dan mencari bantuan ketika menemukan aktivitas mencurigakan.
Penyuluhan pemerintah dan sosialisasi mahasiswa hukum bukan program yang sama, tetapi masing-masing dapat memperkaya bekal siswa dari sudut berbeda. Ukuran keberhasilan edukasi hukum siswa bukan banyaknya materi yang disampaikan, melainkan kemampuan pelajar mengenali risiko dan bertindak aman saat berhadapan dengan bujukan di ruang digital. Sekolah yang menggabungkan pemahaman hukum dengan literasi digital yang dekat dengan pengalaman siswa memberi mereka alasan sekaligus keberanian untuk berkata tidak.
