Transparansi Anggaran Sekolah Bukan Bonus, Tapi Hak Publik
Transparansi anggaran sekolah adalah kewajiban lembaga pendidikan untuk membuka secara rinci rencana, sumber, besaran, dan penggunaan setiap rupiah dana publik, sehingga orang tua, komite sekolah, dan masyarakat dapat mengawasi, mengajukan pertanyaan kritis, serta menilai kewajaran belanja pendidikan tanpa harus dicurigai sebagai pihak yang mengganggu atau menghambat program. Di tengah gelombang dana pendidikan dari APBD dan APBN, sikap terbuka ini bukan soal kenyamanan birokrasi, melainkan soal kepercayaan. Dua kasus yang belakangan disorot – pengadaan Smart TV di sebuah SMA dan pembangunan TK dengan dana revitalisasi – menunjukkan bahwa ketika informasi tidak jelas, orang tua bergerak dari penerima kebijakan menjadi pengawas aktif. Dan itu seharusnya dianggap sehat, bukan mengancam.
Rp147 Juta Smart TV di SMAN Bareng: Ketika Sekolah Sendiri Tak Paham Rincian Anggaran
Pengadaan Smart TV berukuran 55 inci di SMAN Bareng, Jombang, tercatat dalam Rencana Umum Pengadaan dengan pagu Rp147.384.000, bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Angka ini memicu pertanyaan publik: berapa unit yang dibeli, berapa harga per unit, akan dipasang di ruang mana, dan apa dasar kebutuhannya. Ironisnya, ketika tim media datang pada 11 Agustus 2026, wakil kepala sekolah Tri Wahjuni mengakui belum memahami detail rencana pengadaan tersebut. Jika pihak sekolah saja belum memegang rincian, bagaimana orang tua diminta percaya? Metode e‑Purchasing yang digunakan seharusnya memudahkan penelusuran spesifikasi, penawaran, dan harga, bukan menjadi selimut baru bagi data yang tidak dibuka ke publik. Di titik ini, tuntutan transparansi anggaran sekolah bukan sikap sinis, tetapi reaksi normal terhadap komunikasi yang minim.
Rp597 Juta untuk TK Aisyiyah Banyuwangi: Renovasi Tanpa Data Teknis yang Jelas
Pembangunan TK Aisyiyah Bustanul Athfal di Pekon Banyuwangi, Kecamatan Banyumas, Pringsewu, menjalankan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan dana APBN senilai Rp597.020.000 dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Sorotan muncul setelah peninjauan lapangan menemukan bahwa pekerja di lokasi tidak dapat menjelaskan ukuran bangunan, spesifikasi tulangan, komposisi material sesuai dokumen teknis, maupun identitas pengawas pekerjaan. Ketika bangunan pendidikan anak usia dini dibiayai ratusan juta, publik berhak menuntut penjelasan: berapa luas bangunan, apa saja komponen pekerjaan, volume setiap item, serta harga satuannya. Ketidaktahuan pekerja mungkin soal komunikasi internal, namun bagi orang tua, kondisi ini menandakan lemahnya pengawasan teknis dan administratif. Dana yang besar tanpa kejelasan detail pekerjaan adalah kombinasi yang mengundang audit dana pendidikan, sebelum risiko mutu bangunan dan potensi kerugian negara muncul ke permukaan.
Hak Orang Tua Mengawasi: Dari Keterbukaan Informasi ke Audit Dana Pendidikan
Kedua kasus di atas memperlihatkan satu pola: informasi anggaran dan teknis tidak otomatis mengalir ke publik, padahal setiap orang memiliki hak untuk melihat, mengetahui, dan memperoleh salinan informasi publik sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik. Hak ini melekat pada orang tua siswa, komite sekolah, dan warga sekitar, terutama ketika menyangkut dana pendidikan. Dalam pengadaan Smart TV, suara kritis M. Djali sebagai mantan aktivis yang mengawal tata kelola anggaran pendidikan menegaskan bahwa rencana belanja harus bisa dijelaskan secara terbuka, dari jenis barang hingga urgensi pemanfaatannya. Di proyek TK, kondisi lapangan yang kabur dinilai cukup menjadi alasan bagi instansi berwenang melakukan verifikasi dan audit teknis menyeluruh. Di sinilah audit dana pendidikan berperan bukan sekadar mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap rupiah memenuhi tujuan: mutu belajar, keselamatan bangunan, dan keadilan bagi peserta didik.
Memperkuat Mekanisme Pelaporan: Agar Dana Publik Tidak Hilang di Ruang Kelas
Tanpa mekanisme pelaporan dan audit yang kuat, transparansi anggaran sekolah mudah berhenti di dokumen formal yang tak pernah dibaca. Kasus pengadaan dan pembangunan yang disorot menunjukkan perlunya standar baru: sekolah wajib mempublikasikan ringkasan RUP, rincian jumlah barang, spesifikasi, dan harga satuan dalam bahasa yang mudah dipahami orang tua. Di sisi lain, dinas pendidikan, inspektorat, dan aparat penegak hukum perlu menegaskan alur: verifikasi perencanaan, pemeriksaan pelaksanaan, hingga kemungkinan menyerahkan penanganan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi kerugian negara dan unsur pidana. Tanpa tekanan sosial dari orang tua dan komite sekolah, aturan ini sering berhenti di atas kertas. Transparansi anggaran sekolah seharusnya menjadi budaya: orang tua merasa wajar menanyakan detail, sekolah terbiasa menjawab, dan pengawas siap mengaudit ketika jawaban tidak masuk akal.
