Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Tunjangan Guru MA Swasta Kudus Diupayakan Berlanjut

Tunjangan Guru MA Swasta Kudus Diupayakan Berlanjut
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Kelanjutan bantuan bergantung pada aturan

Tunjangan kesejahteraan guru swasta adalah bantuan yang ditujukan untuk mendukung kesejahteraan pendidik di sekolah swasta dan, di Kudus, mencakup guru Madrasah Aliyah. Pemkab Kudus mengupayakan perpanjangan HKGS bagi guru MA swasta pada 2027 setelah perwakilan guru meminta bantuan tersebut tetap diberikan. Aspirasi itu disampaikan dalam audiensi dengan Bupati Samani Intakoris di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu, 4 November 2026. Upaya pemerintah patut diapresiasi, tetapi janji perpanjangan belum sama dengan kepastian. Ketentuan Peraturan Bupati yang berlaku hanya mengakomodasi bantuan bagi kelompok ini sampai akhir 2026. Karena itu, nasib tunjangan guru swasta bukan semata soal dukungan politik atau ketersediaan dana: dasar hukum baru harus diselesaikan agar pembayaran pada 2027 dapat berjalan.

Usulan FPPMS dan jumlah penerima

Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta (FPPMS) Kabupaten Kudus mengusulkan agar TKGS tetap dilanjutkan pada 2027. Ketua FPPMS Misbakhudin juga mendorong bantuan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan perhatian khusus bagi guru MA, SMA, dan SMK swasta. Angka penerima yang disebut dalam keterangan berbeda: data per September 2026 mencatat 284 guru MA swasta menerima HKGS, turun dari 288 setelah empat guru memperoleh sertifikasi. Keterangan lain menyebut sekitar 280 penerima TKGS. Istilah HKGS dan TKGS memang berbeda dalam sumber: HKGS dijabarkan sebagai Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta, sedangkan TKGS sebagai Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta. Keduanya merujuk pada bantuan kesejahteraan yang sedang diperjuangkan bagi guru MA Kudus, tetapi sumber tidak menjelaskan apakah keduanya nama resmi berbeda atau penyebutan untuk program yang sama.

Perubahan Perbup menjadi ujian berikutnya

Bupati telah mengarahkan agar penerima lama tetap diakomodasi pada 2027, tanpa menambah penerima baru. Disdikpora Kudus akan menyusun draf perubahan Perbup dan mengonsultasikannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Langkah itu sejalan dengan tuntutan FPPMS: jika TKGS diteruskan, regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan perlu disesuaikan. Menurut keterangan FPPMS, dana disebut sudah tersedia, tetapi perubahan aturan tetap menjadi prasyarat penting. Seleksi dan verifikasi juga akan berlanjut; guru yang telah memperoleh sertifikasi tidak lagi memenuhi kriteria, sehingga jumlah penerima dan kebutuhan anggaran dapat menyusut. Mekanisme ini masuk akal untuk menjaga ketepatan sasaran, namun Pemkab perlu memastikan proses revisi dan verifikasi tidak berlarut-larut hingga mengganggu kepastian para guru.

Bagi penerima, keberlanjutan bantuan bukan sekadar urusan administrasi. FPPMS menyebut dukungan tersebut menjadi penyemangat bagi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjalankan peran mereka dalam membentuk generasi berkualitas. Namun, bantuan kesejahteraan tidak seharusnya menggantikan tanggung jawab jangka panjang terhadap kondisi guru swasta. TKGS 2027 baru akan memberi kepastian setelah revisi Perbup selesai dan kriteria penerima diterapkan secara jelas. Kesimpulannya, arah kebijakan Pemkab Kudus menjanjikan, tetapi ukuran keberhasilannya adalah aturan yang benar-benar disahkan dan bantuan yang berlanjut tepat sasaran.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!