Revitalisasi besar, ukuran keberhasilan bukan sekadar bangunan
Revitalisasi sekolah adalah upaya memperbaiki atau membangun fasilitas pendidikan agar kegiatan belajar berlangsung di lingkungan yang lebih layak, sekaligus memperluas akses dan mutu pembelajaran. Kemendikdasmen mencatat revitalisasi dan pembangunan menjangkau 55.451 satuan pendidikan sejak 2025 hingga 20 Oktober 2026. Pada revitalisasi sekolah 2025, program mencakup 16.167 satuan pendidikan, melampaui target 10.440, dengan tingkat penyelesaian 99,96 persen. Hingga 20 Oktober 2026, cakupan mencapai 39.284 sekolah dari target 31.744 atau 123,75 persen. Skala ini penting, tetapi jumlah bangunan yang disentuh bukan bukti otomatis bahwa mutu belajar meningkat. Skema swakelola melibatkan lebih dari 58 ribu UMKM lokal dan menyerap sekitar 238 ribu tenaga kerja, sehingga manfaatnya turut mengalir ke masyarakat sekitar. Di wilayah terdampak bencana, pemulihan sekolah juga menjadi kebutuhan langsung: 3.134 dari 3.178 sekolah sasaran di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah direvitalisasi. Pemerintah mengalokasikan Rp1,4 triliun agar murid dapat kembali belajar di lingkungan yang layak.
Digitalisasi dan pemerataan harus berjalan beriringan
Perbaikan fisik akan lebih berarti jika sekolah juga memiliki perangkat dan konektivitas untuk mendukung pembelajaran. Kemendikdasmen memperluas digitalisasi sekolah melalui papan interaktif digital (PID) dan perangkat pendukung. Pada 2025, sebanyak 288.865 sekolah menerima PID, laptop, dan diska keras; pada 2026, distribusi PID mencapai 72.258 unit dari target 742.536 unit. Kesenjangan dasar masih perlu ditangani: akses listrik disediakan bagi 2.389 sekolah dan internet bagi 8.152 sekolah, sementara pendampingan penggunaan PID telah menjangkau 126.097 sekolah. Perangkat tanpa listrik, jaringan, dan kemampuan guru berisiko menjadi fasilitas yang jarang dipakai. Pemerataan pendidikan juga ditempuh lewat Sekolah Nasional Terintegrasi: 17 sekolah telah beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027 dan menerima 1.360 murid baru di 13 provinsi. Sebanyak 20 kabupaten/kota masuk rencana pembangunan berikutnya, dan pemerintah merencanakan 100 sekolah pada 2027. Keberhasilan akan bergantung pada pemerataan dukungan, bukan hanya jumlah perangkat atau gedung.
Tunjangan dan bantuan murid melengkapi pembenahan
Infrastruktur tidak akan menghasilkan pembelajaran yang kuat tanpa pendidik yang sejahtera dan didukung untuk berkembang. Sejak 2025, TPG guru non-ASN non-inpassing naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sedangkan insentif bulanan meningkat dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu. Pada 2026, penerima TPG non-ASN berjumlah 804.788 orang dan penerima Tunjangan Khusus Guru 31.131 orang; hingga September, tunjangan bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN tersalurkan Rp16,64 triliun kepada 890.280 penerima. Kenaikan tunjangan guru patut dibaca sebagai bagian dari profesionalisme, bukan pengganti pengembangan kompetensi: sebanyak 868.615 guru mengikuti Pendidikan Profesi Guru pada 2025–2026. Dukungan untuk murid juga penting. Program Indonesia Pintar menjangkau sekitar 19 juta murid pada 2025 dan menargetkan 19,48 juta pada 2026; bantuan ini terintegrasi dengan BOSP, perlengkapan sekolah, dan buku bacaan bermutu. Abdul Mu’ti menyebut capaian tersebut bukan hasil akhir, melainkan tolok ukur perbaikan berkelanjutan. Kesimpulannya, program ini menjanjikan fondasi yang lebih adil, tetapi ukurannya harus berupa pengalaman belajar yang membaik bagi murid dan guru.
