Kekurangan guru adalah masalah mutu belajar
Kekurangan guru adalah keadaan ketika jumlah tenaga pengajar tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah, sehingga beban mengajar dan mutu pembelajaran ikut terancam. Di Surabaya, skalanya sudah mendesak: kota itu dilaporkan kekurangan sekitar 1.800 guru. Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti kembali menyoroti persoalan tersebut setelah mengunjungi SMP Negeri 23 Surabaya di Rungkut pada Selasa, 27 Oktober 2026. Kunjungan itu memperlihatkan bahwa angka besar tersebut bukan sekadar urusan perencanaan tenaga kerja. Kekurangan guru sudah terasa di ruang kelas, dan tuntutan Reni agar pemenuhan dipercepat patut dibaca sebagai seruan untuk menjaga kualitas pendidikan, bukan hanya menambah jumlah pegawai.
Di SMP Negeri 23, kepala sekolah Mas’ulah menyebut 883 siswa belajar dalam 27 rombongan belajar, sementara sejumlah guru harus mengampu hingga tiga mata pelajaran dan sekolah hanya memiliki satu guru agama. Keadaan seperti ini membebani pendidik sekaligus membuat siswa berhadapan dengan pengajar yang sama berulang kali. Reni memperingatkan bahwa kekurangan tenaga dapat menurunkan kualitas pembelajaran serta menguras kondisi fisik dan mental guru. Ia mendesak agar solusi dicari dan pemenuhan guru dipercepat. Desakan itu tepat, tetapi harus diikuti rencana yang jelas: sekolah membutuhkan kepastian kapan guru tersedia, bukan sekadar pengakuan bahwa defisit guru Surabaya sudah besar.
Kudus menunggu kepastian, kampus menjadi opsi
Kudus menghadapi persoalan serupa, tetapi responsnya masih berada pada tahap menyiapkan pilihan. Penambahan guru di kabupaten itu menunggu kepastian pembukaan seleksi CASN dari pemerintah pusat. Sambil menanti, Pelaksana Tugas Kepala Disdikpora Kudus Anggun Nugroho menyampaikan rencana kerja sama kampus sebagai salah satu cara membantu sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Gagasan yang dibicarakan ialah melibatkan mahasiswa FKIP Universitas Muria Kudus melalui program pengabdian untuk mengajar, melampaui praktik pengalaman lapangan yang biasanya hanya berlangsung beberapa bulan.
Namun, kerja sama kampus itu belum menjadi solusi operasional. Komunikasi dengan perguruan tinggi masih informal, sedangkan mekanisme dan penempatan mahasiswa belum dibahas secara teknis. Anggun berharap keterlibatan mahasiswa dapat membantu mengurangi kekurangan tenaga pengajar jika rencana tersebut terealisasi. Sementara itu, rekrutmen guru Kudus melalui CASN tetap bergantung pada keputusan pusat; jika seleksi dibuka, Disdikpora akan mengusulkan kebutuhan sesuai kondisi daerah. Pemerintah kabupaten juga tidak dapat mengandalkan perekrutan honorer baru karena kebijakan setempat melarangnya.
Kemitraan membantu, tetapi tidak menggantikan rekrutmen
Perbandingan kedua daerah menunjukkan perbedaan skala dan tahap respons. Surabaya sudah menyebut kekurangan sekitar 1.800 guru dan memiliki contoh nyata dampaknya di sekolah; Kudus sedang menimbang cara menutup kekurangan sambil menunggu kepastian seleksi CASN. Kudus juga mengoptimalkan guru yang belum memenuhi ketentuan 24 jam mengajar per minggu, menerapkan kelas rangkap pada kelas rendah dalam kondisi tertentu, serta mengkaji kemungkinan penggabungan sekolah yang berada dalam satu kompleks. Langkah-langkah ini dapat membantu mengatur sumber daya yang tersedia, tetapi tidak sama dengan menghadirkan guru baru.
Kerja sama kampus layak dijalankan sebagai penyangga, dengan batas peran, pendampingan, dan penempatan yang terang. Mahasiswa yang terlibat dalam program pengabdian dapat memberi dukungan, tetapi kebutuhan jangka panjang tetap memerlukan jalur rekrutmen dan kepastian tenaga profesional. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu bergerak serentak: Surabaya harus mempercepat pemenuhan guru, sedangkan Kudus perlu menuntaskan pembicaraan teknis dengan kampus dan segera mengusulkan formasi ketika seleksi CASN dibuka. Tanpa tindak lanjut tersebut, solusi sementara berisiko menjadi alasan untuk menunda penyelesaian masalah utama.






