Akuntabilitas BOS tak cukup berhenti di pemeriksaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah anggaran negara untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan, yang penggunaannya wajib dikelola sesuai aturan dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Karena itu, akuntabilitasnya tidak cukup dibuktikan dengan dokumen setelah masalah muncul: pengawasan, pengembalian kewajiban, dan pelaporan tepat waktu harus berjalan sebagai satu rangkaian.
Di Binjai, pemerintah kota bersama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat awal pemeriksaan untuk mengevaluasi pengelolaan dana pendidikan tahun anggaran 2025 hingga semester pertama 2026. Pemeriksaan kinerja ini menilai upaya pemerintah daerah mengatasi persoalan yang dapat menghambat efektivitas dana BOSP dalam mendukung layanan pendidikan. Artinya, ukuran keberhasilan bukan sekadar apakah anggaran terserap, tetapi apakah tata kelolanya membantu sekolah dan masyarakat.
Langkah evaluasi patut dipandang sebagai kesempatan memperbaiki sistem, bukan seremoni kepatuhan. Hasil pemeriksaan diharapkan mendorong pengelolaan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Bagi warga, dampaknya nyata: dana yang tertib dikelola lebih berpeluang menopang layanan pendidikan, bukan tersendat oleh administrasi yang lemah.
Pengembalian dana menutup kewajiban, bukan pertanyaan
Kasus SMPN 2 Ngamprah memperlihatkan konsekuensi ketika pertanggungjawaban anggaran bermasalah. Mantan kepala sekolah di Kabupaten Bandung Barat mengembalikan Rp159 juta ke kas daerah setelah pemeriksaan Inspektorat menemukan persoalan dalam pertanggungjawaban Dana BOS tahun anggaran 2024–2025. Setoran itu dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran tertanggal 29 Oktober 2026, setelah kasus tersebut menjadi sorotan publik.
Namun, pengembalian dana BOS tidak boleh dibaca sebagai bukti otomatis bahwa uang dipakai untuk kepentingan pribadi. Dinas Pendidikan setempat menyatakan temuan pemeriksaan tidak serta-merta menunjukkan hal tersebut, meski kewajiban pengembalian tetap harus dituntaskan. Ada batas waktu 60 hari untuk memenuhi kewajiban; jika tidak diselesaikan sesuai ketentuan, perkara dapat berlanjut ke ranah hukum.
Pelajaran yang lebih penting adalah memperkuat pencegahan. Pengelolaan dana BOS semestinya dilakukan secara tim, dibahas melalui rapat kerja tahunan, dan diketahui warga sekolah. Pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas dan pengawas: keterbukaan di lingkungan sekolah membantu memastikan setiap pengeluaran punya alasan dan bukti pertanggungjawaban.
SPJ BOS 2026 perlu dituntaskan sebelum pergantian tahun
Di Sumenep, Dinas Pendidikan meminta seluruh kepala sekolah dasar mempercepat penyelesaian SPJ BOS 2026 agar administrasi tuntas sebelum pergantian tahun. Imbauan itu disampaikan dalam agenda Refleksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2026 pada 3 November 2026, dengan dukungan narasumber teknis dari Inspektorat Daerah untuk memperkuat kemampuan penatausahaan keuangan sekolah.
Tanggung jawab penyusunan laporan berada pada kepala sekolah dan juga mencakup anggaran program revitalisasi sekolah. Menunda SPJ hingga mendekati tenggat hanya menambah beban administrasi dan menyulitkan kesiapan menghadapi pemeriksaan. Penyelesaian lebih awal, sebaliknya, memberi ruang bagi pimpinan sekolah untuk berfokus pada mutu dan inovasi pembelajaran saat memasuki tahun ajaran 2027.
Setiap rupiah dana BOS dapat diperiksa Inspektorat maupun BPK, sehingga laporan yang rapi bukan urusan kertas belaka. Ia menjadi bukti bahwa keputusan belanja dapat ditelusuri dan dijelaskan kepada publik. Tiga contoh ini menegaskan satu standar yang seharusnya berlaku di semua sekolah: audit dana BOS harus mendorong perbaikan, temuan harus diselesaikan, dan pelaporan harus tuntas tepat waktu. Akuntabilitas baru bermakna ketika seluruh tahap itu melindungi layanan pendidikan.
