Dua sorotan, status yang berbeda
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana publik untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan, yang penggunaannya harus dicatat, dilaporkan, dan dapat diperiksa. Karena itu, dugaan manipulasi penerima maupun laporan yang belum tersedia layak ditelusuri, tetapi keduanya tidak boleh diperlakukan sebagai perkara dengan status hukum yang sama. Di Subang, Polda Jawa Barat mengungkap dugaan korupsi dana BOS Rp 1,65 miliar pada SMP Nasional dan SMKS Nasional Serangpanjang untuk tahun anggaran 2020 dan 2021; penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Di SDN 5 Metro Timur, Kota Metro, Lampung, yang menjadi sorotan adalah laporan penggunaan dana untuk beberapa periode yang belum ditemukan atau belum diperoleh. Perbedaan ini penting: penetapan tersangka merupakan perkembangan penegakan hukum, sedangkan dokumen yang belum tersedia adalah alasan untuk meminta klarifikasi dan verifikasi, bukan bukti bahwa korupsi telah terjadi.
Di Subang, data siswa menjadi pintu dugaan penyimpangan
Menurut keterangan Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Ade Mulyana, dugaan penyimpangan di Subang melibatkan manipulasi data siswa dalam Data Pokok Pendidikan untuk memperbesar jumlah penerima dana BOS. Penyidik menyebut data kelulusan siswa dari sekolah lain digunakan untuk mendongkrak jumlah murid secara fiktif. Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional Youries Raja Amallullah, kepala sekolah Wahyu Kurnia, dan Robby Sofyan Odi, yang diduga menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif. Menurut perhitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi Jawa Barat yang disampaikan penyidik, nilainya mencapai Rp 1.659.804.000. Rangkaian dugaan itu memperlihatkan celah berbahaya ketika data penerima, pencairan, penggunaan dana, dan LPJ tidak diuji secara silang. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21; penyidik selanjutnya akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa untuk proses hukum berikutnya.
Dokumen Metro perlu diminta dan diverifikasi
Di SDN 5 Metro Timur, laporan dana BOS untuk tahun anggaran 2020, 2021, 2022, dan 2025 disebut belum ditemukan atau belum diperoleh. Sementara itu, laporan 2023–2024 disebut mencatat total anggaran Rp561,6 juta. Informasi yang tersedia belum membuktikan adanya penyimpangan; dokumen untuk periode yang disorot masih perlu diminta dan diverifikasi, termasuk melalui instansi pendidikan berwenang. Kepala sekolah belum memberikan tanggapan saat media menghubunginya, sementara ruang untuk penjelasan dan dokumen pendukung tetap dibuka. Sikap yang tepat bukan mengubah kekosongan dokumen menjadi vonis, tetapi juga bukan membiarkannya tanpa tindak lanjut. Pos pemeliharaan sarana, belanja perpustakaan, dan administrasi kegiatan perlu dicocokkan dengan bukti transaksi serta kegiatan yang benar-benar tercatat. Bantuan revitalisasi sekolah yang disebut sedang diterima juga harus dikonfirmasi dan ditelusuri terpisah agar tidak tercampur dengan pemeriksaan BOS.
Transparansi harus menjadi standar, bukan formalitas
Pengelolaan dana sekolah yang akuntabel menuntut lebih dari sekadar menyimpan LPJ: pencatatan penggunaan, dokumen pendukung, dan akses informasi harus memungkinkan pemeriksaan setiap tahun anggaran. Aturan pengelolaan BOS mengharuskan pencatatan, penyusunan pertanggungjawaban, serta penyediaan informasi sesuai ketentuan transparansi. Pemeriksaan yang layak membandingkan rencana kegiatan dan anggaran sekolah dengan kuitansi, rekening, daftar penerima, serta bukti bahwa belanja memang mendukung kegiatan sekolah. Kasus Subang menunjukkan risiko ketika data siswa dan LPJ diduga dimanipulasi; sorotan Metro menunjukkan mengapa ketiadaan dokumen pun harus dijawab melalui verifikasi, bukan asumsi. Masyarakat dan organisasi sipil telah mendorong instansi terkait menelusuri kelengkapan laporan serta memastikan pengelolaan anggaran berlangsung transparan. Kesimpulannya, kepercayaan terhadap dana BOS bergantung pada bukti yang bisa diuji: dugaan harus diselidiki secara adil, dan setiap sekolah perlu mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara terbuka.
