Pola yang paling serius: murid fiktif, dana membesar
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan publik untuk membiayai kebutuhan operasional satuan pendidikan, sehingga penyalurannya harus bertumpu pada data murid yang benar dan penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan penyimpangan di SMP Nasional dan SMKS Nasional Serangpanjang, Kabupaten Subang, memperlihatkan risiko ketika dua hal itu diduga dilanggar. Polda Jawa Barat mengungkap dugaan korupsi BOS senilai Rp1,65 miliar untuk tahun anggaran 2020 dan 2021. Penyidik menyebut data siswa dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dimanipulasi agar jumlah penerima bantuan meningkat. Puluhan hingga ratusan nama dalam sistem, menurut hasil klarifikasi di lapangan, berasal dari orang-orang yang mengatakan tidak pernah bersekolah di sana. Jika dugaan itu terbukti, dampaknya bukan sebatas angka administrasi: alokasi dana sekolah ikut membesar tanpa dasar murid yang nyata. Itulah sebabnya verifikasi Dapodik harus dipandang sebagai pengawasan atas uang publik, bukan urusan pengisian formulir semata.
Dalam kasus tersebut, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka: Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional Youries Raja Amallullah, kepala sekolah Wahyu Kurnia, dan Robby Sofyan Odi, yang disebut menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif. Berdasarkan perhitungan kerugian negara BPKP Provinsi Jawa Barat, total kerugian disebut mencapai Rp1.659.804.000. Dana yang dicairkan melalui Bank BJB diduga tidak dipakai untuk operasional sekolah, tetapi diserahkan kepada Youries dan keluarganya. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21, dan penyidik selanjutnya akan menyerahkan para tersangka serta barang bukti kepada jaksa untuk proses hukum berikutnya. Status tersangka dan dugaan tersebut tetap harus diuji di pengadilan; namun pola data siswa fiktif ditambah LPJ fiktif menegaskan pentingnya pemeriksaan silang antara data, kegiatan, dan bukti belanja.
Dokumen yang tak tersedia juga menuntut jawaban
Di SDN 5 Metro Timur, Kota Metro, Lampung, sorotan berpusat pada laporan dana BOS yang belum ditemukan atau belum diperoleh untuk tahun anggaran 2020, 2021, 2022, dan 2025. Sementara itu, laporan 2023–2024 disebut mencatat total anggaran Rp561,6 juta. Ketidaktersediaan dokumen itu belum dengan sendirinya membuktikan korupsi. Namun, bagi pengelola dana publik, laporan pertanggungjawaban bukan pelengkap yang boleh menyusul tanpa kepastian: dokumen tersebut memungkinkan masyarakat dan instansi berwenang menilai apakah belanja sesuai perencanaan dan aturan. Media yang mengangkat persoalan ini menyebut telah meminta konfirmasi kepada kepala sekolah, tetapi belum menerima tanggapan saat berita disusun; redaksi tetap membuka ruang bagi pihak sekolah dan bendahara untuk memberikan penjelasan serta bukti pendukung.
Langkah yang masuk akal bukan menyimpulkan kesalahan dari dokumen yang belum tersedia, melainkan meminta, mencocokkan, dan memeriksa dokumen secara terbuka. Pos pemeliharaan sarana dan prasarana, belanja perpustakaan, serta administrasi kegiatan sekolah disebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen. Dokumen untuk 2020, 2021, 2022, dan 2025 masih perlu diminta serta diverifikasi, termasuk melalui instansi pendidikan berwenang. Ketelitian ini penting karena laporan yang tidak bisa diperiksa melemahkan kepercayaan, sedangkan tuduhan yang tak disertai verifikasi juga berisiko merugikan pihak yang disebut. Transparansi berarti memastikan jejak belanja dapat diuji, bukan mengganti pemeriksaan dengan prasangka.
Laporan terhadap 13 SDN masih menunggu pemeriksaan
Di Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, sebanyak 13 SD negeri disebut telah dilaporkan aktivis antikorupsi kepada aparat penegak hukum atas dugaan persoalan pengelolaan dana BOS. Informasi yang dipublikasikan menyebut laporan itu masih dalam proses telaah; belum ada tanggapan dari sekolah-sekolah mengenai apakah mereka telah dipanggil. Karena itu, penyebutan nama sekolah dalam laporan bukan bukti bahwa penyimpangan terjadi, apalagi putusan hukum. Pelapor meminta pemeriksaan menyeluruh untuk menguji kesesuaian perencanaan, penggunaan, bukti pertanggungjawaban, dan realisasi anggaran. Sikap tersebut patut menjadi batas pemberitaan: dugaan perlu ditindaklanjuti, tetapi kesimpulan harus menunggu klarifikasi resmi dan pemeriksaan bukti.
Tiga sorotan ini menunjukkan pola risiko yang berbeda: data siswa fiktif diduga dipakai untuk memperbesar pencairan di Subang, laporan yang belum tersedia dipertanyakan di Metro Timur, dan dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran dilaporkan di Depok. Ketiganya tidak boleh disamaratakan, tetapi sama-sama memperlihatkan mengapa pengawasan dana BOS sekolah harus menghubungkan data penerima, rencana belanja, realisasi, dan bukti transaksi. Untuk kasus Depok, kebenaran laporan masih menunggu klarifikasi serta pemeriksaan resmi dari pihak berwenang. Kesimpulannya, dugaan korupsi BOS layak mendapat perhatian serius, tetapi akuntabilitas menuntut dua hal sekaligus: penyelidikan yang tuntas dan kehati-hatian agar dugaan tidak diperlakukan sebagai vonis.
