Penyidikan harus mencapai pihak yang memberi perintah
Penyadapan Presiden adalah tindakan mengakses atau memantau komunikasi kepala negara tanpa kewenangan dan prosedur yang sah, dengan konsekuensi serius bagi keamanan negara serta kepercayaan publik. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini menuntut lebih dari sekadar penindakan terhadap pelaksana. Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta, meminta Polri menelusuri siapa yang memerintahkan, siapa aktor intelektual di baliknya, dan apa motifnya. Desakan itu tepat: tanpa menjawab rantai komando dan alasan tindakan, perkara berisiko berhenti pada tersangka lapangan, sementara sumber penyalahgunaan kewenangan tetap tersembunyi. Sudirta mempertanyakan apakah tindakan itu didorong manuver politik, sabotase ekonomi, atau agenda lain. Namun, semua itu masih berupa pertanyaan yang perlu dibuktikan, bukan kesimpulan tentang motif.
Sudirta menilai dugaan ini sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum dan keamanan informasi negara. Kekhawatiran itu melampaui perlindungan seorang presiden: jika komunikasi pemimpin dengan lapisan keamanan tertinggi diduga bisa disadap oleh aparat, warga patut bertanya seberapa aman privasi mereka. Karena itu, penyidikan harus menegakkan hukum sekaligus memulihkan rasa aman, tanpa membiarkan spekulasi menggantikan bukti.
Tersangka sudah ditetapkan, tetapi pertanyaan utama terbuka
Fakta yang disebut dalam materi sumber adalah Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka atas dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Per 4 November 2026, perkara berada pada tahap penyidikan mendalam dan pihak-pihak terkait ditahan di Rutan Mabes Polri. Status tersangka bukan putusan bersalah; dugaan tersebut tetap harus diuji melalui proses hukum dan alat bukti.
Yang belum terjawab sama pentingnya: siapa yang memesan tindakan itu, apakah ada aktor intelektual di atas para tersangka, bagaimana peran masing-masing pihak, dan apa motifnya. Sudirta meminta penyidikan Polri tidak berhenti pada dugaan pelaksana, melainkan menggali seluruh rantai tanggung jawab. Menjaga batas antara fakta dan pertanyaan bukan sikap lunak. Justru itulah cara mencegah nama atau dugaan yang belum terbukti berubah menjadi vonis di ruang publik.
Kepercayaan DPR harus diiringi keterbukaan
Komisi III DPR mempercayakan penanganan kasus penyadapan kepada Bareskrim Polri, dengan harapan penyidikan berlangsung tuntas, objektif, transparan, dan profesional. Kepercayaan itu bukan cek kosong. Polri perlu menunjukkan bahwa perkara ditangani berdasarkan fakta hukum dan alat bukti kuat, sebagaimana ditekankan anggota Komisi III Bimantoro Wiyono. Transparansi yang terukur dapat memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan publik, tanpa membuka informasi yang bisa mengganggu penyidikan.
Sudirta mengusulkan tim khusus dengan pengawasan eksternal independen, termasuk Komisi Kepolisian Nasional, serta keterangan pers berkala mengenai perkembangan perkara. Ia juga mendorong audit infrastruktur komunikasi VVIP oleh Badan Siber dan Sandi Negara bersama lembaga terkait agar celah keamanan tidak berulang. Langkah-langkah ini akan memberi isi nyata pada janji keterbukaan: pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan, pembaruan informasi yang bertanggung jawab, dan pencegahan.
Ukur keberhasilan dari jawaban dan akuntabilitas
Kasus penyadapan ini tidak akan tuntas hanya karena beberapa tersangka telah ditetapkan. Ukuran keberhasilannya ialah apakah penyidik dapat menjelaskan konstruksi perkara, membuktikan peran para pihak, mengungkap pemberi perintah dan motif, lalu membawa perkara ke proses hukum yang adil. Jika kesalahan terbukti, Sudirta meminta sanksi maksimal, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat atau hukuman pidana berat.
Kesimpulannya, publik patut memberi ruang bagi penyidikan Polri, tetapi juga berhak menuntut laporan berkala dan jawaban yang berbasis bukti. DPR telah menyatakan kepercayaan; kini tanggung jawab kepolisian adalah membuktikan kepercayaan itu layak. Mengungkap aktor intelektual bukan tambahan politis, melainkan bagian penting untuk memastikan perkara tidak berhenti pada pelaksana dan agar penyalahgunaan kewenangan tidak berulang.
