Inflasi terkendali perlu dijaga menjelang liburan
Pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru adalah upaya bersama pemerintah dan lembaga keuangan untuk menjaga harga kebutuhan pokok, pasokan, distribusi, serta daya beli masyarakat selama masa liburan. Pemprov Jawa Timur, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan memperkuat sinergi tersebut melalui pertemuan tingkat tinggi TPID, TP2DD, dan TPAKD di Surabaya pada 18 November 2026. BI Jawa Timur juga meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah ini tepat, sebab lonjakan mobilitas dan konsumsi dapat menggerakkan perdagangan dan jasa sekaligus menambah tekanan harga. Inflasi Jawa Timur tercatat 3,32 persen pada triwulan III 2026, lalu turun menjadi 3,09 persen pada Oktober, masih dalam sasaran nasional 2,5 persen dengan toleransi 1 persen. Angka yang membaik bukan alasan untuk lengah: bagi rumah tangga, kenaikan harga saat liburan segera terasa pada kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pasokan cukup, tetapi pengawalan harga menentukan
Pemerintah menyatakan stok kebutuhan pokok mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama Nataru, berdasarkan koordinasi dengan dinas terkait, Bulog, dan Pertamina. Namun, stok yang cukup tidak otomatis menjamin stabilitas harga Nataru. Distribusi yang tersendat atau pasokan yang tidak merata dapat membuat barang sulit dijangkau di wilayah tertentu. Karena itu, Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota menerapkan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkahnya mencakup Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, pemantauan harga dan pengawasan pasar, serta kerja sama antarwilayah surplus dan defisit. Tiga komoditas yang perlu dicermati berdasarkan pola inflasi 2023–2025 adalah cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras. Pengawasan rutin atas barang-barang ini lebih berarti bagi warga daripada sekadar pengumuman bahwa stok tersedia.
Daya beli menjadi ukuran keberhasilan
Menjaga harga bukan sekadar mengejar angka inflasi yang rendah. Kebijakan harus melindungi konsumen tanpa menekan kesejahteraan produsen, terutama petani dan pelaku usaha yang memasok kebutuhan selama periode sibuk. Gubernur Khofifah menekankan bahwa pengendalian inflasi perlu menyeimbangkan kesejahteraan produsen dengan keterjangkauan harga bagi konsumen. Itulah ukuran yang semestinya dipakai untuk menilai apakah koordinasi lintas lembaga benar-benar berhasil: masyarakat tetap mampu berbelanja, sementara produsen tidak dirugikan. Menurut Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Ibrahim, TPID menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara; TP2DD mendorong transaksi yang lebih efisien, sedangkan TPAKD memperluas akses pembiayaan dan layanan keuangan, termasuk bagi UMKM. Kaitan ini penting bagi ekonomi Jawa Timur, yang tumbuh 5,82 persen secara tahunan pada triwulan III 2026. Ketahanan konsumsi rumah tangga ikut menentukan apakah kegiatan ekonomi selama liburan memberi manfaat luas.
Koordinasi harus berlanjut hingga layanan normal
Sinergi tidak boleh berhenti setelah rapat. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berencana terus memperkuat komunikasi lintas sektor serta segera mencari solusi bersama jika muncul hambatan pasokan atau distribusi. OJK bersama industri jasa keuangan juga berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan pembiayaan dan tabungan agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu selama libur. Sementara itu, digitalisasi keuangan daerah telah mencapai sekitar 98,3 persen, capaian yang perlu disertai kesiapan ekosistem agar transaksi pemerintah berjalan efektif dan akuntabel. Bagi warga, hasil akhirnya harus tampak dalam barang yang tersedia, harga yang terjangkau, dan layanan keuangan yang tetap berfungsi. Nataru memang periode musiman, tetapi pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli bukan pekerjaan musiman. Konsistensi pelaksanaan di lapangan akan menentukan apakah koordinasi ini memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.






