Koordinasi Forkopimda Sumatera: Dari Forum Seremonial Menjadi Mesin Stabilitas Ekonomi
Forkopimda Regional Sumatera adalah wadah koordinasi para pemimpin politik, aparat keamanan, dan unsur strategis daerah se-Sumatera yang dirancang untuk menyatukan kewenangan berbeda guna menyelesaikan persoalan lintas-sektor, mulai dari politik, hukum, keamanan, hingga pembangunan, sehingga stabilitas ekonomi daerah dan pengendalian inflasi dapat dikelola secara lebih terarah, cepat, dan terukur melalui keputusan bersama yang rutin disepakati. Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera di Balairung BP Batam menjadi momen ketika Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa setiap unsur Forkopimda memiliki “power” yang bila disatukan akan membuat pemerintah daerah jauh lebih tangguh menghadapi guncangan ekonomi maupun politik. Inilah pesan utama rakor: tanpa koordinasi yang hidup, otonomi daerah berubah menjadi pulau-pulau kebijakan yang saling menghambat, bukan saling menguatkan.
Ekonomi 5,29 Persen Bukan Garansi: Pentingnya Sinergi Menjaga Pertumbuhan
Mendagri mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,29 persen adalah capaian yang baik, tetapi belum otomatis dirasakan merata di seluruh daerah. Pernyataan ini penting: angka makro tidak akan menyelamatkan rumah tangga jika inflasi pangan tak terkendali. Tito menekankan krusialnya menjaga stabilitas harga barang dan jasa karena inflasi, terutama komoditas pangan, bisa langsung menekan taraf hidup dan bahkan memicu gangguan keamanan dan politik bila tidak diantisipasi. Di sinilah koordinasi Forkopimda Regional Sumatera menjadi instrumen pengendalian inflasi, bukan sekadar forum laporan kinerja. Instruksi agar Forkopimda rutin bersidang tiap satu hingga dua bulan—bahkan satu hingga tiga bulan—bukan formalitas; ini cara memaksa elite daerah duduk bersama, mengurai data harga, menata program, dan memastikan anggaran digerakkan tepat sasaran untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Sinkronisasi Pusat-Daerah: Kepri sebagai Laboratorium Sinergi Kebijakan
Di tengah tuntutan sinergi pemerintah pusat daerah, Kepulauan Riau tampil sebagai contoh bagaimana program prioritas nasional dapat terintegrasi dengan agenda lokal. Sekda Kepri menegaskan bahwa seluruh program prioritas nasional di provinsi ini telah tersinkronisasi dengan baik dengan program pembangunan daerah, sekaligus menghindari tumpang tindih anggaran. Rakor harmonisasi program prioritas dan pedoman penyusunan APBD 2027 menunjukkan satu hal: sinergi bukan slogan, tetapi proses teknokratis yang melelahkan—menyelaraskan RKPD, KUA-PPAS, dan arahan pusat agar pendapatan dan belanja fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat."Pertumbuhan ekonomi kami di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus" menjadi pernyataan yang hanya bermakna bila diikuti kemampuan daerah menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam APBD berkualitas, tertib, efisien, efektif, transparan, dan partisipatif seperti diingatkan Ditjen Bina Keuangan Daerah.
Keamanan, Komunikasi, dan Politik Lokal: Tiga Pilar yang Menentukan Efektivitas Forkopimda
Rakor Forkopimda Regional Sumatera tidak hanya membahas ekonomi; Menko Polkam mengangkat isu keamanan perbatasan, dinamika geopolitik, kondisi maritim, bencana, hingga pertambangan ilegal sebagai ancaman lintas-daerah yang menuntut respons kolektif. Untuk provinsi seperti Kepulauan Riau yang berada di garis depan dan berhadapan langsung dengan berbagai tantangan maritim, koordinasi dengan aparat keamanan bukan pilihan, melainkan kebutuhan dasar tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, kepala Badan Komunikasi Pemerintah menyoroti pentingnya komunikasi publik yang efektif, karena persepsi warga terhadap inflasi, keamanan, dan pembangunan sering dibentuk oleh pesan pemerintah yang tidak sinkron. Jika Forkopimda gagal membangun narasi yang konsisten, ruang kosong akan diisi kecemasan dan spekulasi. Artinya, stabilitas ekonomi daerah sangat bergantung pada tiga pilar: koordinasi keamanan, disiplin fiskal, dan komunikasi publik yang terarah—bukan sekadar konferensi pers reaktif.
Dari Rakor ke Aksi Nyata: Menjadikan Sumatera Etalase Stabilitas dan Pertumbuhan
Hadirnya 10 provinsi—dari Aceh hingga Bangka Belitung dan Kepulauan Riau—dalam Rakor Forkopimda Regional Sumatera menegaskan bahwa persoalan ekonomi dan keamanan di kawasan ini sudah melampaui batas administratif. Namun rakor hanya berguna bila menghasilkan kebiasaan baru: rapat rutin, komunikasi informal antar pemimpin, dan kesediaan berbagi sumber daya untuk mengatasi masalah bersama seperti inflasi, keamanan perbatasan, atau penyerapan anggaran yang lemah. Ke depan, keberhasilan Forkopimda Regional Sumatera akan diukur bukan dari banyaknya pertemuan, melainkan dari seberapa stabil harga di pasar, seberapa aman warga beraktivitas, dan seberapa cepat proyek infrastruktur strategis diselesaikan. Sinergi pusat-daerah yang sudah mulai terbangun di Kepri menunjukkan arah yang tepat; tantangannya adalah memperluas praktik baik ini ke seluruh Sumatera sehingga kawasan ini menjadi etalase stabilitas ekonomi daerah sekaligus motor pertumbuhan nasional.
