Pemulihan Pendidikan Gempa: Bergerak Maju, Belum Tuntas
Pemulihan pendidikan gempa adalah proses mengembalikan layanan belajar tatap muka dan infrastruktur sekolah yang rusak akibat gempa, melalui kombinasi penggunaan fasilitas sekolah darurat, pembangunan ruang kelas sementara, serta revitalisasi satuan pendidikan agar pembelajaran pasca-bencana dapat berlangsung aman, layak, dan berkelanjutan bagi siswa dan guru di wilayah terdampak. Dari tenda belajar yang penuh kebocoran hingga rencana kelas darurat berbahan lokal, perjalanan ini menunjukkan satu hal: hak belajar anak tidak boleh ditunda menunggu gedung megah. Sebanyak 2.447 sekolah telah kembali melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi mayoritas masih bertahan di fasilitas sementara. Fakta bahwa hanya 487 satuan pendidikan sudah kembali ke ruang kelas normal adalah pengingat tegas bahwa kita baru berada di awal jalan, bukan di garis akhir pemulihan.
Angka-angka Pemulihan: Harapan di Tengah Keterbatasan
Di atas kertas, pemulihan pendidikan gempa terlihat menjanjikan: 2.447 sekolah kembali belajar, 487 sudah memakai ruang kelas permanen, dan 1.960 sekolah masih mengandalkan fasilitas sekolah darurat berupa tenda, ruang terbuka, atau kelas sementara. Angka-angka ini mengungkap dua wajah pemulihan. Di satu sisi, pembelajaran pasca-bencana sudah bangkit; anak-anak tidak lagi terputus dari sekolah. Di sisi lain, kualitas ruang belajar masih timpang, dengan ribuan ruang kelas rusak gempa belum sepenuhnya tertangani. Pemerintah menyalurkan 672 ruang kelas sementara dengan anggaran Rp3,5 miliar, mencakup PAUD, SLB, SMK, SMP, dan SMA, dengan nilai bantuan Rp4 juta dan Rp15 juta per ruang sesuai jenjang. "Sebanyak 2.447 sekolah telah kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran, namun mayoritas masih menggunakan fasilitas darurat," ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
Dari Tenda ke Kelas Darurat: Musim Hujan Menguji Ketahanan
Tahap awal pemulihan bertumpu pada tenda belajar. Kemendikdasmen mendistribusikan 100 tenda kelas darurat senilai Rp5,5 miliar ke berbagai kabupaten, memanfaatkan juga pengalihan 40 tenda pengungsian menjadi ruang kelas. Namun, laporan dinas pendidikan menyatakan terang-terangan: tenda dan terpal tidak cukup mengantisipasi musim hujan berbulan-bulan ke depan. Tenda yang panas, bocor, dan berlantai tanah adalah simbol kompromi yang terlalu besar untuk kenyamanan dan keselamatan belajar. Menyadari kelemahan sekolah darurat berbasis tenda, pemerintah mengarahkan pembangunan ruang darurat yang lebih tahan, menggunakan bahan lokal dan atap kuat dengan daya tahan 4–6 bulan. Pihak sekolah dan masyarakat bahkan swadaya mendirikan ruang belajar sementara dari bambu, kayu, dan terpal, memanfaatkan dana BOSP dan Belanja Tidak Terduga daerah. Ketahanan pemulihan kini bergantung pada seberapa cepat tenda bisa diganti dengan struktur yang lebih layak.
Revitalisasi Sekolah: Investasi Jangka Panjang yang Tak Boleh Tertunda
Ruang kelas sementara hanya obat pereda nyeri, bukan penyembuh luka. Karena itu, revitalisasi 187 sekolah terdampak dengan anggaran Rp50 miliar menjadi tahap krusial pemulihan pendidikan gempa. Revitalisasi mencakup 140 satuan PAUD senilai Rp500 juta, lima SLB dengan Rp6,45 miliar, dua PKBM dan satu SKB senilai total Rp1 miliar, serta 39 SMK dengan porsi anggaran terbesar, Rp42,2 miliar. Jenjang SD, SMP, dan SMA masih menunggu hasil verifikasi dan validasi kebutuhan biaya sebelum rekonstruksi penuh dapat dimulai. Di sinilah tantangannya: semakin lama ruang kelas rusak gempa menunggu perbaikan, semakin panjang generasi yang belajar di ruang darurat. Pemerintah mengklaim pemulihan menunjukkan perkembangan positif dan berkomitmen memantau lapangan secara berkala. Namun tanpa kepastian garis waktu dan pengawalan anggaran yang ketat, revitalisasi berisiko berjalan lebih lambat dari kecepatan kebutuhan di lapangan.
Kesimpulan: Pemulihan Positif, Dukungan Harus Berkelanjutan
Gambaran besar pemulihan pendidikan pasca-gempa adalah paradoks harapan dan kekurangan. Di satu sisi, 2.447 sekolah sudah kembali menggelar pembelajaran pasca-bencana, ratusan ruang kelas permanen dibuka, dan ratusan ruang kelas sementara dibangun dengan dana khusus. Di sisi lain, 1.960 sekolah masih bergantung pada fasilitas darurat, tenda belajar terbukti rapuh menghadapi hujan, dan ribuan ruang kelas rusak gempa menunggu rekonstruksi lebih serius. Langkah-langkah yang ada menunjukkan arah positif, tetapi jelas belum cukup. Pemulihan pendidikan gempa tidak boleh berhenti pada bangga bahwa sekolah sudah “kembali belajar”; standar kita harus naik hingga setiap anak belajar di kelas yang aman dan layak. Dukungan berkelanjutan—dari pemerintah, masyarakat, dan mitra—menjadi penentu apakah perjalanan dari tenda belajar ke ruang kelas permanen selesai sebagai kisah sukses, atau tinggal catatan setengah jalan yang tak pernah tuntas.
