Sekolah Pasca Gempa: Pendidikan yang Menolak Berhenti
Sekolah pasca gempa adalah satuan pendidikan yang tetap menyelenggarakan proses belajar-mengajar di tengah kerusakan bangunan, perpindahan warga ke pengungsian, dan keterbatasan infrastruktur, dengan memanfaatkan tenda, ruang terbuka, serta kelas sementara untuk menjaga hak belajar peserta didik sekaligus memastikan keselamatan seluruh komunitas sekolah. Di NTT, gambaran itu sangat nyata: 2.447 sekolah terdampak gempa berkekuatan 7,7 magnitudo tetap menjalankan pembelajaran dalam kondisi darurat hingga 10 September, melibatkan 287.864 peserta didik dan 32.585 guru serta tenaga kependidikan. Fakta bahwa proses belajar tidak dihentikan adalah pernyataan politik pendidikan yang kuat: hak atas pendidikan tidak boleh menjadi korban kedua setelah bangunan runtuh. Keputusan mempertahankan pembelajaran darurat menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan NTT dipandang sama pentingnya dengan pemulihan fisik wilayah terdampak.
Tenda, Ruang Terbuka, dan 1.960 Cerita Pembelajaran Darurat
Di lapangan, istilah pembelajaran darurat bukan slogan melainkan realitas sehari-hari. Dari 2.447 sekolah pasca gempa, 1.960 satuan pendidikan harus mengajar melalui moda darurat di tenda, ruang terbuka, maupun ruang kelas sementara karena ruang kelas permanen belum aman digunakan. Anak-anak belajar di bawah terpal, di lantai tanah, dengan papan tulis seadanya. Guru mengajar sambil waspada terhadap cuaca dan getaran susulan. Sebanyak 62.722 warga satuan pendidikan sempat mengungsi, termasuk 54.494 peserta didik dan 8.228 guru serta tenaga kependidikan, sehingga sekolah harus berfungsi sekaligus sebagai ruang pemulihan psikologis. Di sini terlihat bahwa pembelajaran darurat bukan sekadar memindahkan lokasi kelas, melainkan mengubah cara sekolah memaknai tugasnya: bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi menahan kejatuhan harapan.
Dari 478 Ruang Kelas Aman ke Revitalisasi Infrastruktur Sekolah Bencana
Transisi dari tenda ke ruang kelas permanen berlangsung bertahap dan penuh kompromi. Sebanyak 478 sekolah sudah kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara normal setelah bangunannya dinyatakan aman, sementara 1.960 lainnya masih bergantung pada fasilitas sementara. Keputusan kembali ke kelas tidak bisa serampangan karena kerusakan infrastruktur sekolah bencana sangat besar: 730 satuan pendidikan mengalami kerusakan berat dan 8.728 dari 13.750 ruang kelas yang dilaporkan dinyatakan rusak. Bangunan sekolah diklasifikasi hijau, kuning, dan merah; ruang kelas kuning dan merah dilarang digunakan hingga ada pernyataan aman. Pendekatan ini patut diapresiasi: pemerintah menolak kompromi terhadap keselamatan hanya demi tampilan normal. Revitalisasi infrastruktur sekolah bencana menjadi ujian apakah standar keamanan bangunan pendidikan akan berubah permanen, atau kembali longgar ketika sorotan media mereda.
Peran Pemerintah: Menjaga Kontinuitas, Bukan Sekadar Mengirim Tenda
Pemulihan pendidikan NTT tidak mungkin bertumpu pada daya juang sekolah saja. Pemerintah pusat menyiapkan bantuan ruang kelas darurat dan infrastruktur pembelajaran untuk menjaga kontinuitas pendidikan: 100 tenda kelas darurat didistribusikan ke tujuh kabupaten terdampak sebagai respons awal atas kerusakan masif. Selain itu, bantuan tahap pertama senilai Rp 3,5 miliar diarahkan untuk pembuatan 672 ruang kelas sementara di PAUD, SLB, dan SMP, dengan dukungan lanjutan bagi SMP dan SMA. Kebijakan ini berangkat dari surat edaran yang menegaskan tiga prinsip: keselamatan sebagai prioritas, fleksibilitas moda dan waktu pembelajaran, serta dukungan psikososial. Namun, kehadiran tenda dan dana saja tidak cukup. Pemerintah daerah dan sekolah memanfaatkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan belanja tidak terduga untuk mendirikan ruang belajar sementara dari bambu, kayu, dan terpal — inisiatif lokal yang menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan harus berbasis komunitas, bukan hanya proyek anggaran.
Momentum Mengubah Konsep “Sekolah Aman Bencana” Jadi Praktik Sehari-hari
Gempa besar yang memaksa ribuan sekolah pasca gempa beroperasi dalam pembelajaran darurat seharusnya dibaca sebagai alarm kebijakan. Simulasi evakuasi dan pembekalan kesiapsiagaan kini dijalankan sebelum peserta didik kembali ke ruang kelas, melibatkan guru dan tenaga kependidikan sebagai garda terdepan. Asesmen bangunan oleh kementerian terkait, BNPB, tim perguruan tinggi, dan tim revitalisasi menunjukkan bahwa konsep sekolah aman bencana mulai diterjemahkan ke prosedur konkret, bukan hanya modul pelatihan. Pertanyaannya: apakah praktik ini akan bertahan ketika semua sekolah sudah berganti dari tenda ke tembok? Jawabannya bergantung pada pilihan politik pendidikan ke depan. Kalau pemulihan pendidikan NTT berhenti pada membangun ulang infrastruktur sekolah bencana, maka pelajaran besar dari 2.447 sekolah yang menolak berhenti belajar akan hilang. Jika sebaliknya, simulasi, asesmen, dan desain aman bencana dijadikan standar permanen, maka dari tenda-tenda ini lahir generasi yang belajar bahwa keselamatan dan pendidikan tidak boleh dipisah.
