Permintaan maaf di tengah dampak lintas batas
Kabut asap lintas batas adalah polusi udara dari kebakaran hutan dan lahan yang bergerak melewati wilayah nasional, merugikan kesehatan dan kehidupan masyarakat di negara tetangga. Karena dampaknya tidak berhenti di perbatasan, permintaan maaf perlu disertai pencegahan dan pertanggungjawaban yang nyata. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia kepada Malaysia dan Singapura dalam sesi pleno KTT ke-49 ASEAN di Manila, Minggu (15/11/2026). Ia mengakui kebakaran yang berlangsung hampir empat bulan membuat kabut asap dirasakan warga kedua negara, meski pemerintah telah mengerahkan upaya untuk mengendalikannya. Permintaan maaf itu tepat sebagai pengakuan atas dampak regional, tetapi tidak boleh menjadi pengganti jawaban atas pertanyaan yang lebih penting: mengapa kebakaran berlangsung begitu lama, dan siapa yang bertanggung jawab?
Krisis kabut asap ASEAN tahun ini dipicu kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan sejak Juli, yang memuncak pada Agustus hingga Oktober di tengah kondisi kering akibat El Niño. Di Malaysia, kualitas udara sempat masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya dan sekolah di sejumlah wilayah, termasuk Selangor, Johor, dan Sarawak, ditutup. Ini bukan gangguan diplomatik semata, melainkan beban langsung bagi keluarga dan kegiatan sehari-hari.

Besarnya operasi belum menghapus tuntutan hasil
Pemerintah mengerahkan sekitar 71.000 personel pemadam untuk menangani karhutla Indonesia, tetapi skala pengerahan saja belum cukup untuk membuktikan bahwa pencegahan berjalan baik. Operasi pemadaman menelan korban: 16 petugas meninggal, sejumlah lainnya terluka, dan dua helikopter hilang. Pengorbanan itu patut dihormati, namun juga menegaskan bahwa strategi yang hanya mengandalkan respons darurat membawa risiko manusia dan lingkungan yang besar. Prabowo mengatakan, “Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter.” Pernyataan tersebut menunjukkan beratnya operasi, bukan alasan untuk menerima kebakaran berulang sebagai keniscayaan. Ukuran keberhasilan berikutnya semestinya bukan hanya banyaknya personel yang dikerahkan, melainkan seberapa cepat titik api karhutla terdeteksi dan dicegah sebelum membesar.
Penegakan hukum harus menjangkau pemilik konsesi
Pemerintah menyatakan 104 perusahaan sedang diselidiki dan 17 konsesi telah dicabut sebagai bagian dari penegakan hukum karhutla. Rincian yang disampaikan Prabowo mencakup 26 perusahaan dalam penyelidikan, 11 telah didakwa, dan 23 lainnya masuk daftar yang akan didakwa. Angka-angka itu memperlihatkan jangkauan tindakan, tetapi penyelidikan dan pencabutan konsesi belum sama dengan pembuktian kesalahan atau putusan hukum. Karena itu, penindakan harus transparan: publik perlu mengetahui dasar pencabutan, perkembangan perkara, dan keterkaitan perusahaan dengan kebakaran tanpa mengabaikan proses hukum. Tuntutan transparansi data titik panas dan kepemilikan konsesi juga muncul dalam aksi masyarakat sipil di Kuala Lumpur pada awal September. Tanpa informasi yang bisa diperiksa, penegakan mudah terlihat sebagai respons sesaat, bukan perubahan perilaku yang mencegah kebakaran berikutnya.
Pencegahan dan kerja sama menjadi ujian berikutnya
Prabowo menekankan perlunya menggeser pendekatan dari pemadaman dan mitigasi menuju pencegahan sistematis. Pemerintah menyebut sedang menyiapkan lembaga baru dan program untuk memperkuat pencegahan kebakaran pada masa mendatang. Arah ini tepat, tetapi nilainya bergantung pada pelaksanaan: pengawasan konsesi, keterbukaan data, kesiapan menghadapi kondisi kering, dan tindak lanjut hukum harus berjalan sebelum asap kembali menyebar. Kerja sama lintas negara juga perlu menghasilkan tindakan, bukan sekadar pernyataan. Indonesia dan Singapura menyepakati pembentukan satuan tugas bersama pada 27 Oktober 2026 untuk bertukar data dan bukti guna menindak perusahaan yang terbukti membakar lahan. Malaysia dan Singapura turut mendorong penguatan kerja sama kawasan dalam pembahasan kabut asap di KTT ASEAN. Permintaan maaf Prabowo merupakan awal diplomatik yang penting; ukuran akhirnya adalah berkurangnya kebakaran, penegakan hukum yang dapat diuji, dan tidak terulangnya dampak bagi warga di dalam maupun luar negeri.






