Kabut Asap Menjadi Ujian Penegakan Hukum
Kabut asap lintas batas adalah pencemaran udara yang berasal dari satu wilayah, tetapi terbawa hingga melampaui batas negara dan mengganggu wilayah lain. Karena dampaknya tidak berhenti di lokasi kebakaran, penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab pun tidak seharusnya terhenti pada batas yurisdiksi. Singapura kini memperkeras langkah terhadap perusahaan yang diduga terkait karhutla di Indonesia, setelah kabut asap kembali menjadi persoalan. Menteri Senior K Shanmugam mengatakan pada 19 Oktober bahwa pemerintah akan memakai instrumen hukum dan regulasi untuk menekan perusahaan, baik yang memiliki kehadiran di Singapura maupun yang tidak. Sikap ini tepat: perusahaan tidak boleh menganggap kabut yang mereda sebagai tanda bahwa penyelidikan ikut selesai. Namun, ketegasan harus dibarengi bukti yang dapat diuji dan proses yang adil. Tanpa itu, ancaman penindakan berisiko menjadi gertakan; dengan penegakan konsisten, ia dapat mendorong tanggung jawab lingkungan melampaui batas negara.
Tujuh Perusahaan Masuk dalam Sorotan
Pemerintah Singapura mengidentifikasi tujuh perusahaan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan: Golden Agri Resources, Bumitama Agri, First Resources, Wilmar International Limited, Kencana Agri, Indofood Agri, dan TSH Resources. Pemerintah mengancam dapat menutup izin usaha mereka di Singapura, sementara Shanmugam menegaskan bahwa perusahaan yang tidak bekerja sama dapat menghadapi langkah lanjutan terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan mereka. Ancaman pencabutan izin memberi penegakan hukum lingkungan daya tekan yang lebih nyata daripada kecaman diplomatik semata. Meski demikian, daftar perusahaan yang diselidiki bukan bukti bahwa semuanya telah terbukti bersalah. Pembedaan ini penting agar penindakan tidak berubah menjadi vonis tanpa proses. Pemerintah juga menyatakan akan meminta penjelasan dari Asia Pulp and Paper dan First Borneo Plantations; dugaan hubungan yang disebutkan masih perlu ditelusuri. Sikap yang tegas sekaligus cermat akan lebih kuat daripada ancaman besar yang tidak diikuti pembuktian.
Penyelidikan Bergerak, Aturan Akan Diperkuat
Langkah penegakan sudah bergerak dari peringatan menuju permintaan informasi. Pada 23 Oktober, Badan Lingkungan Nasional Singapura mengirim pemberitahuan kepada 10 perusahaan berbasis di Singapura untuk meminta dokumen dan informasi; ini merupakan pertama kalinya badan tersebut mengambil langkah itu sejak Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas berlaku. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor kelapa sawit atau kehutanan dan memiliki konsesi di Indonesia, atau terafiliasi dengan pemilik konsesi. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu menyatakan Singapura berencana memperkuat undang-undang tersebut dan menyusun aturan baru jika diperlukan. Shanmugam juga membuka kemungkinan mengubah aturan yang berlaku atau memperkenalkan undang-undang baru demi memastikan kerja sama. Arah ini masuk akal jika tujuannya menutup celah penyelidikan dan memperjelas pertanggungjawaban. Namun, regulasi pencemaran udara yang lebih keras hanya akan efektif bila kewajiban perusahaan, mekanisme permintaan data, serta konsekuensi ketidakpatuhan dirumuskan dengan jelas.
Tekanan Harus Berujung pada Akuntabilitas
Pemerintah Singapura menyebut kabut asap sebagai masalah yang dapat dicegah dan tidak dapat diterima, serta menuntut perusahaan bertanggung jawab atas dampak operasional dan rantai pasok mereka. Pesan itu penting karena kebakaran tidak selalu berhenti pada lahan yang dikelola langsung oleh satu badan usaha; hubungan kepemilikan dan rantai pasok juga perlu diperiksa secara cermat. Singapura telah memakai beragam instrumen hukum, regulasi, dan ekonomi untuk meningkatkan tekanan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab. Pengawasan dari investor, lembaga pembiayaan, pelanggan, dan masyarakat dapat memperkuat kerja regulator, tetapi tidak boleh menggantikan penyelidikan resmi. Ukuran keberhasilan bukan seberapa keras ancaman disampaikan, melainkan apakah bukti dikumpulkan, kerja sama diperoleh, dan pelanggaran ditindak secara konsisten. Singapura patut memperluas perangkat hukumnya, asalkan prosesnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, penindakan terhadap perusahaan karhutla tidak berhenti sebagai respons saat kabut muncul, melainkan menjadi pencegah yang kredibel.
