Permintaan maaf harus diikuti tindakan
Karhutla adalah kebakaran hutan dan lahan yang dapat meluas melampaui wilayah asalnya, merusak lingkungan, mengancam keselamatan petugas, dan menyebarkan kabut asap hingga mengganggu kehidupan masyarakat di negara tetangga. Di KTT ke-49 ASEAN di Manila pada Minggu, 15 November 2026, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap karhutla serta menegaskan komitmen pemerintah untuk mencegah dan menangani kebakaran. Permintaan maaf Prabowo penting sebagai pengakuan atas dampak lintas batas, tetapi nilainya akan diuji oleh hasil nyata: api harus dicegah sebelum meluas, dan pihak yang bertanggung jawab mesti menghadapi konsekuensi. Asap yang menyeberang negara bukan masalah diplomatik semata; dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, janji pencegahan dan penegakan hukum karhutla perlu berjalan berdampingan, bukan menjadi pernyataan seremonial yang muncul setiap kali asap kembali menyelimuti kawasan.

Angka penindakan besar, tetapi perlu pembuktian
Di hadapan para pemimpin ASEAN, Prabowo memaparkan bahwa 17 konsesi perusahaan telah dicabut, 26 perusahaan sedang diselidiki, 11 telah didakwa, dan 23 lainnya masuk daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, ia menyebut 104 perusahaan tengah diselidiki kepolisian terkait karhutla. Cakupan penindakan ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman, tetapi juga berupaya menindak dugaan tanggung jawab korporasi. Namun, banyaknya perusahaan dalam proses hukum bukan ukuran keberhasilan dengan sendirinya. Pemeriksaan harus menghasilkan proses yang transparan dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan; perusahaan yang terbukti bersalah perlu menerima konsekuensi, sementara dugaan tidak boleh diperlakukan sebagai vonis. Penegakan hukum karhutla akan lebih meyakinkan jika publik dapat melihat bahwa pencabutan konsesi dan perkara pidana benar-benar berujung pada akuntabilitas, bukan berhenti pada pengumuman angka.
Skala operasi di lapangan juga memperlihatkan beratnya krisis: pemerintah mengerahkan 71.000 personel untuk memadamkan kebakaran yang berlangsung hampir empat bulan. Prabowo menyebut 16 petugas meninggal dunia, sejumlah lainnya terluka, dan dua helikopter hilang dalam operasi. Pengorbanan itu patut dihormati, tetapi sekaligus menegaskan mengapa kebijakan tidak boleh terus bertumpu pada pemadaman setelah api menyala. Pemerintah menyatakan pendekatan akan bergeser menuju pencegahan sistematis, dengan lembaga baru dan program yang sedang disiapkan. Arah tersebut masuk akal: mencegah kebakaran berarti mengurangi ancaman terhadap warga dan petugas, sekaligus menekan kemungkinan kabut asap kembali melintasi perbatasan. Janji perubahan strategi baru akan berarti jika rencana pencegahan diterapkan konsisten dan hasilnya dapat dinilai.
Melacak jaringan bisnis lintas negara
Penindakan terhadap perusahaan terduga pelaku karhutla tidak selalu berhenti pada badan usaha yang beroperasi di dalam negeri. Dalam pertemuan trilateral di sela rangkaian ASEAN pada Jumat, 13 November 2026, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir membahas penguatan kerja sama dengan Malaysia dan Singapura untuk menelusuri kaitan perusahaan yang diduga melanggar dengan entitas bisnis di luar negeri. Indonesia dan Singapura telah menjalankan satuan tugas bersama untuk bertukar informasi dan memeriksa kemungkinan keberadaan perusahaan induk maupun pemegang saham di Singapura. Tujuannya, menurut Arrmanatha, adalah mengikuti aliran uang dan hubungan kepemilikan, agar jaringan bisnis yang terkait dugaan pelanggaran tidak luput dari pemeriksaan hanya karena beroperasi lintas batas.
Kerja sama itu memberi dimensi penting pada penegakan hukum karhutla: tanggung jawab perlu ditelusuri sampai ke struktur bisnis yang relevan, dengan tetap mengikuti hukum masing-masing negara. Arrmanatha menyatakan entitas yang berada di Singapura dapat ditindak menurut hukum setempat jika terbukti memiliki kaitan dengan perusahaan yang melanggar di Indonesia. Untuk Malaysia, kemungkinan mengembangkan kerja sama serupa masih akan dibahas. Ini langkah yang patut didukung, tetapi pertukaran informasi harus berujung pada pemeriksaan yang efektif dan proses hukum yang jelas. Pemerintah juga menyebut lebih dari 80 persen kebakaran telah ditangani, sementara strategi pencegahan baru sedang disiapkan. Kesimpulannya, permintaan maaf membuka ruang tanggung jawab diplomatik; pencegahan yang terukur dan penindakan yang tuntaslah yang dapat mencegah kabut asap berulang.







