Banjir Padang Berulang dan Lahirnya Strategi Rp955,7 Miliar
Strategi pengendalian sungai Padang dari hulu hingga hilir adalah rencana terpadu untuk menata aliran sungai, memperkuat infrastruktur, dan membangun sistem peringatan dini agar banjir Padang berulang dapat ditekan melalui kombinasi rekayasa teknis, tata ruang, serta penguatan mitigasi bencana hidrometeorologi yang menyasar kawasan rawan utama kota. Banjir besar yang melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026 menjadi titik balik: banjir ini bukan insiden tunggal, melainkan pengulangan setelah bencana hidrometeorologi pada November 2025, sehingga memperjelas bahwa pola penanganan lama tidak memadai lagi.
Menanggapi situasi tersebut, Satgas PRR Sumatera bergerak cepat. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev), Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, memimpin tim turun ke sejumlah kawasan terdampak banjir, didahului audiensi dengan Wali Kota Padang Fadly Amran dan jajaran di Gedung Putih pada 11 Agustus. Dari proses ini, kebutuhan penanganan banjir yang dirangkum dalam pembaruan dokumen R3P mencapai sekitar Rp955,771 miliar, mencerminkan skala rehabilitasi infrastruktur banjir yang dibutuhkan. Di sini, pesan politik kebencanaan menjadi jelas: kota tidak lagi sekadar meminta bantuan, tetapi menawarkan paket rencana jangka panjang yang harus direspons pemerintah pusat.
Mengapa Hulu–Hilir Jadi Kunci: Dari Batang Guo ke Batang Maransi
Fokus baru Satgas PRR Sumatera adalah pengendalian sungai Padang secara menyeluruh, bukan tambal sulam titik kerusakan. Monev pada 11 Agustus menemukan bahwa sejumlah lokasi kembali terdampak meski sudah pernah mendapat penanganan pascabencana, menandakan rehabilitasi yang dilakukan belum menurunkan risiko banjir secara nyata. Di Sungai Guo, jebolnya tanggul memicu genangan di sekitar 30 hektare lahan sawah—contoh keras bahwa kapasitas sungai dan perlindungan sempadan tidak boleh lagi dianggap cukup.
Sedimentasi dan material batu di banyak segmen sungai mengerosi kemampuan aliran untuk menampung debit tinggi, terutama di Batang Maransi, Batang Belimbing, dan Batang Kuranji. Karena itu, Satgas mendorong penanganan sistem sungai secara terpadu dari hulu hingga hilir, termasuk pengerukan, pengendalian sedimen, dan penataan kembali tanggul. Salah satu pesan paling tajam Monev adalah bahwa rehabilitasi tidak boleh berhenti pada mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi harus mengurangi risiko agar kerusakan yang sama tidak terus berulang. Ini kritik terbuka terhadap pendekatan proyek yang hanya mengejar kecepatan, bukan ketahanan.
R3P, Proyek Fisik, dan Agenda Mitigasi Jangka Panjang
Pembaruan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang diajukan Pemko Padang pada dasarnya adalah proposal politik kebijakan: kota ingin memastikan setiap rupiah rehabilitasi infrastruktur banjir mengarah pada mitigasi bencana hidrometeorologi jangka panjang, bukan sekadar perbaikan kosmetik. Menurut Fadly Amran, total kebutuhan dalam dokumen tersebut sekitar Rp955,771 miliar, mencakup pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase di kawasan Bypass depan Kantor Wali Kota, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart, dan normalisasi Batang Maransi.
Usulan lain termasuk pembangunan pengendali banjir dan pengendalian sedimen Batang Guo, geoportal, serta sensor banjir di Batang Kuranji. “Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” ujar Fadly. Ini menempatkan teknologi informasi dan pemantauan risiko sebagai komponen setara dengan beton dan bronjong. Namun, Monev juga menemukan hambatan klasik: pembebasan lahan, keterbatasan anggaran, dan ketidakpastian kebijakan untuk pengerukan sedimentasi. Tanpa keberanian politik untuk menuntaskan isu-isu ini, skema hulu–hilir hanya akan menjadi kata kunci di dokumen perencanaan.
Koordinasi Lintas Stakeholder: Peluang dan Risiko dalam Pengendalian Sungai
Strategi pengendalian sungai Padang yang diusung Satgas PRR Sumatera bertumpu pada koordinasi lintas lembaga. Audiensi di Gedung Putih dihadiri Forkopimda, pimpinan OPD, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V, menandakan bahwa pengendalian banjir tidak lagi dipandang sebagai urusan teknis satu dinas. Satgas mendorong pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS melakukan penanganan sistem sungai secara terpadu, dengan koordinasi lintas sektor sebagai tulang punggung.
Di tingkat nasional, hasil Monev akan menjadi bahan evaluasi Satgas untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk usulan penambahan komponen dalam R3P. Brigjen Pol Yopie menegaskan bahwa permohonan Wali Kota akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai Kasatgas PRR. Ini membuka peluang pendanaan dan dukungan regulasi, tetapi juga memunculkan risiko birokrasi berlarut yang berpotensi mengulur implementasi. Pendekatan terintegrasi hanya akan berbuah apabila setiap mata rantai—dari perencanaan kota, pengelola sungai, sampai pengambil keputusan pusat—bersedia mengikat diri pada target yang sama: mengakhiri siklus banjir Padang berulang, bukan sekadar mencatatnya sebagai data rutin mitigasi bencana hidrometeorologi.
Kesimpulan: Menguji Keseriusan Kota dalam Mengakhiri Siklus Banjir
Strategi Rp955,7 miliar yang diajukan untuk rehabilitasi infrastruktur banjir dan pengendalian sungai Padang adalah langkah ambisius, tetapi keambisiusan itu wajar, bahkan terlambat, bila melihat pola banjir Padang berulang dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan hulu–hilir yang ditekankan Satgas PRR Sumatera patut diapresiasi sebagai pergeseran dari logika proyek jangka pendek ke agenda mitigasi bencana hidrometeorologi yang lebih menyeluruh.
Namun, pergeseran paradigma hanya akan berarti bila diterjemahkan menjadi keputusan sulit di lapangan: merelokasi titik rawan, mengatasi konflik lahan, memberi ruang lebih besar bagi sungai, dan memastikan setiap proyek R3P mengurangi risiko, bukan hanya menutup kerusakan lama. Pesan utama Monev—bahwa rehabilitasi harus mengurangi risiko agar kerusakan tidak berulang—seharusnya menjadi kompas bagi semua aktor, dari balai sungai hingga pengambil keputusan pusat. Jika kompas ini dipegang teguh, Padang berpeluang keluar dari jebakan siklus banjir; jika tidak, angka Rp955,771 miliar akan tercatat hanya sebagai biaya lain dalam daftar panjang bencana yang tidak pernah selesai.
