Putusan hukum membuka jalan revisi di Jawa Barat
Upah minimum sektoral adalah batas upah minimum yang ditetapkan untuk sektor usaha tertentu, sebagai pengakuan atas karakteristik pekerjaan, risiko, kompetensi, dan produktivitasnya. Putusan PT TUN Jakarta dalam sengketa UMSK Jawa Barat memberi serikat buruh pijakan hukum untuk menuntut pemenuhan hak yang sempat tertunda.
PT TUN Jakarta mengabulkan permohonan sejumlah serikat buruh terkait UMSK 2026 dan membatalkan keputusan gubernur tentang penetapan upah sektoral tahun itu. Konsekuensinya, Pemprov Jawa Barat diminta segera menerbitkan revisi SK UMSK. Dalam pertemuan pada 3 November 2026, Gubernur Dedi Mulyadi disebut telah menyatakan aturan lama akan dicabut dan aturan baru diterbitkan setelah satu perkara yang tersisa diputus. Ini bukan urusan administratif belaka: kepastian putusan harus diterjemahkan menjadi keputusan yang bisa dijalankan perusahaan.
Serikat pekerja menyatakan ketentuan baru tetap berlaku sejak 1 Januari 2026 meskipun revisi terbit belakangan. Artinya, perusahaan berkewajiban membayar rapelan selisih upah yang tertunda. Jika hak itu tidak segera dipenuhi, kemenangan di pengadilan akan terasa jauh dari kehidupan buruh.
Jawa Tengah menuntut jangkauan yang lebih luas
Di Jawa Tengah, tuntutannya bukan pemulihan satu keputusan, melainkan perluasan kebijakan. KSPI Jateng mendesak Gubernur Ahmad Luthfi mewajibkan UMSP dan UMSK berlaku di seluruh 35 kabupaten/kota pada 2027. Perbedaan ini penting: Jawa Barat sedang menguji apakah putusan hukum benar-benar dipatuhi, sedangkan Jawa Tengah memperjuangkan agar perlindungan sektoral tidak bergantung pada daerah yang kebetulan lebih dulu menetapkannya.
Cakupan saat ini masih terbatas. Pada 2025, UMSK berlaku di Kota Semarang dan Jepara; pada 2026, lima daerah menerapkannya, yaitu Cilacap, Tegal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Demak. Jepara justru tidak melanjutkan skema tersebut. Pola yang bertambah tetapi tidak konsisten ini menguatkan kritik KSPI: perlindungan pekerja sektor tertentu belum menjadi kebijakan yang merata.
KSPI mengusulkan upah minimum sektoral sekurang-kurangnya 5% di atas UMP atau UMK. Usulan itu masuk akal sebagai batas bawah agar UMSK tidak menjadi label tanpa selisih berarti, seperti yang dikeluhkan serikat pekerja di sejumlah wilayah.
Jepara kembali membahas UMSK, tetapi kepastian belum ada
Jepara menunjukkan bagaimana aturan dan waktu pembahasan dapat menentukan ada tidaknya perlindungan sektoral. Pemerintah daerah menyebut UMSK 2026 tidak digunakan karena penyesuaian terhadap PP 49 Tahun 2025 dinilai menyisakan waktu yang tidak cukup untuk pembahasan. Namun, pembahasan untuk 2027 telah dimulai sejak Juni berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, meski sektor dan besarannya belum ditentukan.
Kepastian masih menunggu skema penghitungan upah dari pemerintah pusat. Penundaan itu patut dicermati: tanpa jadwal dan pedoman yang jelas, pembahasan dapat kembali terlambat hingga pekerja kehilangan perlindungan pada tahun berjalan. Pada saat yang sama, tuntutan mengacu pada 100% Kebutuhan Hidup Layak menjadi ukuran yang relevan. UMP Jawa Tengah 2026 sebesar Rp2,3 juta disebut baru memenuhi sekitar 66% dari KHL 2025 yang mencapai Rp3,5 juta.
Angka tersebut menjelaskan mengapa usulan kenaikan sektoral bukan sekadar tuntutan untuk membedakan pekerjaan. Bagi pekerja, upah harus cukup untuk hidup secara wajar dan bermartabat; bagi pemerintah, itu menuntut keputusan yang lebih konsisten dan tidak bergantung pada kesiapan tiap daerah.
Ujian berikutnya adalah konsistensi pelaksanaan
Perkembangan di dua provinsi ini memperlihatkan dua sisi persoalan yang sama. Di Jawa Barat, putusan pengadilan mesti berujung pada revisi SK dan pembayaran hak buruh, bukan berhenti sebagai preseden. Di Jawa Tengah, desakan pemberlakuan UMSP dan UMSK di 35 daerah harus dijawab dengan aturan, jadwal, dan penghitungan yang memberi kepastian. Keduanya menuntut pemerintah menjadikan upah sektoral sebagai perlindungan nyata, bukan kebijakan yang mudah berubah atau hanya berlaku di beberapa tempat.
Kesimpulannya, putusan UMSK Jawa Barat memperkuat tuntutan agar keputusan upah dijalankan, sementara dorongan di Jawa Tengah menguji kesediaan pemerintah memperluas perlindungan secara adil. Revisi SK UMSK yang segera, pembayaran rapelan, dan cakupan sektoral yang konsisten akan menjadi ukuran apakah suara buruh menghasilkan perubahan konkret.






