Ruang publik harus kembali berfungsi
Penertiban bangunan liar adalah upaya pemerintah mengembalikan trotoar, fasilitas umum, dan bantaran sungai agar dapat digunakan sesuai fungsi bersama, bukan dikuasai bangunan atau lapak yang menghalangi akses. Langkah ini layak dilakukan ketika keselamatan dan kelancaran warga terganggu, tetapi ukurannya bukan sekadar berapa banyak bangunan dibongkar: ruang yang dibuka harus tetap dapat diakses dan tidak kembali dipenuhi pelanggaran.
Pada Rabu, 11 November 2026, Pemerintah Kota Jakarta Timur menertibkan sekitar 20 lapak PKL Pulogadung yang berdiri di atas fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan terminal. Petugas gabungan juga membongkar bangunan nonpermanen di sepanjang trotoar dekat terminal. Aduan masyarakat menjadi pemicu, sementara lapak di lokasi itu disebut menghambat akses dan memperparah kemacetan pagi. Penataan ini masuk akal, sebab trotoar dan fasilitas umum semestinya melayani banyak orang, bukan menjadi ruang yang sulit dilewati.
Pulogadung: bongkar saja tidak cukup
Pembongkaran di Pulogadung melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, dan petugas perhubungan. Material bangunan diangkut, sedangkan pedagang yang memiliki KTP DKI diarahkan untuk mengajukan tempat usaha di pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya atau lokasi penampungan UMKM binaan. Pemerintah juga menyatakan penertiban didahului peringatan bertahap, dari surat peringatan pertama hingga ketiga.
Arah relokasi ini penting: ketertiban kota tidak semestinya dibangun dengan menghapus mata pencaharian tanpa alternatif. Pemerintah menyebut lokasi bekas lapak akan ditata menjadi taman dan meminta Satpol PP berjaga agar pedagang tidak kembali membuka lapak di tempat yang melanggar aturan. Rencana itu baru akan berarti bila taman benar-benar dibangun, akses pejalan kaki terjaga, dan pilihan tempat berdagang dapat dijangkau oleh mereka yang terdampak. Tanpa pengawasan dan tindak lanjut, penertiban berisiko menjadi siklus bongkar, kosong, lalu kembali dipenuhi lapak.
Tanah Abang: sorotan publik dan kebutuhan perlindungan
Di bantaran sungai Tanah Abang, Pemerintah Kota Jakarta Pusat menertibkan 39 bangunan semi permanen di sepanjang Kanal Banjir Barat, kawasan Jalan Tenaga Listrik, Kebon Melati. Penertiban dilakukan setelah keberadaan bangunan kembali menjadi sorotan publik dan informasi tentangnya ramai di media sosial. Lokasi yang aktif dilalui kendaraan turut menimbulkan kekhawatiran keselamatan.
Sebelum pembongkaran, kecamatan mendata penghuni dan menyosialisasikan rencana agar mereka dapat memindahkan barang secara mandiri. Warga terdampak ditawari pilihan, termasuk relokasi ke rumah susun, penempatan di panti sosial, atau pulang ke kampung halaman. Sembilan kepala keluarga mengajukan permohonan hunian rusun; penghuni lain memilih pindah sendiri. Pendekatan ini lebih bertanggung jawab daripada pembongkaran tanpa persiapan, tetapi permohonan belum sama dengan kepastian tempat tinggal. Pemerintah perlu memastikan tindak lanjut bagi keluarga yang mencari hunian, bukan berhenti pada pendataan.

Keberhasilan ditentukan setelah penertiban
Penertiban di kedua kawasan menunjukkan kebutuhan yang nyata untuk membuka jalur pejalan kaki, mengurangi gangguan lalu lintas, dan menjaga keselamatan di tepi jalan maupun kanal. Namun, pengulangan penertiban di bantaran KBB—yang sebelumnya juga dibongkar pada akhir Juni dan September—menjadi peringatan bahwa pembongkaran saja tidak menyelesaikan penyebab bangunan kembali muncul. Pemerintah menyebut lokasi itu dianggap nyaman untuk hunian sementara dan telah menginstruksikan pengawasan rutin.
Kesimpulannya, penataan ruang publik harus memadukan penegakan aturan dengan pengawasan berkelanjutan dan solusi yang sesuai bagi pedagang maupun penghuni terdampak. Trotoar dan bantaran sungai yang kembali terbuka adalah hasil penting, tetapi bukan akhir pekerjaan. Pemerintah perlu menjaga fungsi ruang tersebut sekaligus memastikan warga mendapat jalur usaha atau hunian yang layak; tanpa dua hal itu, penertiban hanya menghasilkan perubahan sementara.






