Penolakan yang berangkat dari risiko nyata
Dermaga LCM Gilimanuk adalah fasilitas pelabuhan bagi kapal Landing Craft Machine, dan rencana memperluasnya kini ditolak Desa Adat Gilimanuk karena berpotensi memakai lahan pura serta memperburuk kondisi tanggul di kawasan suci tersebut. Penolakan resmi diputuskan dalam paruman pada 9 November 2026, lalu disampaikan kepada PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang melalui surat tertanggal 10 November. Rapat yang dihadiri sekitar 15 peserta itu melibatkan prajuru, Kertha Desa, Saba Desa, pecalang, kelian adat, dan perwakilan krama. Bendesa Adat I Nengah Naya menegaskan keputusan tersebut menjadi sikap resmi desa. Ini bukan keberatan yang dapat dipisahkan dari risiko fisik di lokasi: warga menyebut tanggul penahan abrasi sudah terkikis sebelum proyek dibahas, sehingga rencana pembangunan di dekatnya menuntut jawaban keselamatan yang jelas.

Manfaat pelabuhan, risiko bagi tanggul pura
Kebutuhan operasional pelabuhan juga nyata. Dalam pembahasan sebelumnya, ASDP memaparkan rencana menggunakan 56,72 meter persegi di area Pelaba Pura Segara untuk mengatasi kapal yang kerap kandas saat air surut, memperlancar penyeberangan, dan mengurangi antrean kendaraan. Bagi pengguna jasa, kelancaran sandar dan berkurangnya antrean tentu penting. Namun, manfaat itu tidak otomatis membenarkan pemanfaatan lahan yang dipersoalkan atau mengabaikan kondisi tanggul. Menurut Naya, kapal yang bersandar terlalu dekat diduga menimbulkan gelombang yang mengikis struktur penahan abrasi. Jika tekanan gelombang dan pekerjaan perluasan menambah kerusakan, dampaknya dapat meluas ke bangunan di sekitar pura, termasuk wantilan. Karena itu, polemik perluasan Pelabuhan Gilimanuk bukan pilihan sederhana antara kemajuan dan penolakan: persoalannya ialah apakah perbaikan layanan dapat dicapai tanpa menambah risiko pada kawasan pura.
Batas lahan dan keselamatan harus dijernihkan
Desa adat menyatakan tidak memberi izin untuk perluasan atau pengambilan lahan Pura Segara di dalam batas yang telah ditetapkan. Sikap ini berakar pada perlindungan kawasan yang bernilai bagi masyarakat, tetapi juga pada kekhawatiran praktis: tanggul yang telah rusak dapat semakin terkikis dan membahayakan fasilitas lain. Agar perdebatan tidak berputar pada klaim yang saling berhadapan, batas lahan ASDP dan pelaba pura perlu dipastikan secara terbuka sebelum ada pekerjaan perluasan. Warga juga perlu mendapat penjelasan mengenai bagaimana dampak gelombang kapal dan kegiatan proyek terhadap tanggul akan dinilai. ASDP menyatakan aktivitas alat berat yang terlihat belakangan masih sebatas pengerukan sedimentasi, bukan pekerjaan perluasan. Pembedaan ini penting untuk mencegah kesimpulan tergesa-gesa, tetapi tidak menghapus kebutuhan dialog dan kejelasan rencana.
Jalan keluar harus melindungi layanan dan pura
Langkah berikutnya seharusnya bukan memaksakan proyek atau membiarkan persoalan tanggul tanpa penanganan. Desa Adat Gilimanuk meminta ASDP maupun Gapasdap membantu memperbaiki dan memperkuat tanggul melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, sekaligus meminta kejelasan batas lahan agar tidak terjadi tumpang tindih. Lurah Gilimanuk, Ida Bagus Tony Wirahadikusuma, menyatakan siap memfasilitasi pertemuan lanjutan antara desa adat dan ASDP. Pertemuan itu perlu menghasilkan pemeriksaan kondisi tanggul, kesepakatan batas, serta penilaian pilihan teknis yang menjaga kelancaran penyeberangan tanpa mengorbankan kawasan pura. Infrastruktur pelabuhan penting bagi pengguna, tetapi perlindungan tanggul Pura Segara tidak boleh menjadi harga yang dibayar demi efisiensi. Kesimpulannya, perluasan hanya layak dibahas kembali jika keselamatan kawasan dan persetujuan atas penggunaan lahan mendapat kepastian.






