Penolakan yang berakar pada perlindungan pura
Dermaga LCM adalah fasilitas plengsengan di Pelabuhan Gilimanuk untuk melayani kapal penyeberangan, dan rencana perluasannya kini ditolak Desa Adat Gilimanuk karena dikhawatirkan mengancam tanggul serta kawasan Pura Segara. Keputusan resmi itu lahir dari paruman pada 9 November 2026, dihadiri sekitar 15 peserta dari unsur prajuru, Kertha Desa, Saba Desa, pecalang, kelian adat, dan perwakilan krama. Sikap tersebut kemudian dituangkan dalam surat bernomor 69/DAG/XI/2026 tertanggal 10 November 2026 dan dikirim kepada pihak ASDP. Penolakan ini bukan semata keberatan atas pekerjaan fisik. Bagi desa adat, pelaba Pura Segara adalah kawasan yang harus dijaga, sementara tanggul penahan abrasi yang sudah terkikis berpotensi melindungi lebih dari satu bangunan. Warga menyebut wantilan sebagai salah satu fasilitas yang bisa ikut terancam jika kerusakan bertambah.
Akses kapal penting, tetapi tanggul sudah rentan
Alasan operasional di balik perluasan juga nyata. Dalam rapat koordinasi 5 November, ASDP memaparkan rencana menggunakan lahan 56,72 meter persegi di sekitar pelaba Pura Segara. Tujuannya mengatasi kapal yang kerap kandas saat air surut, memperlancar penyeberangan, dan mengurangi antrean kendaraan menuju kapal. Manfaat itu menyentuh pengguna Pelabuhan Gilimanuk, sehingga kebutuhan akses tidak patut diabaikan. Namun, rencana tersebut berhadapan dengan kondisi tanggul yang telah rusak sebelum perluasan dibahas. Bendesa Adat I Nengah Naya menduga kapal yang bersandar terlalu dekat ikut mempercepat pengikisan melalui gelombang dan aktivitas pelayaran. Karena itu, menambah ruang dermaga tanpa lebih dulu memastikan keselamatan tanggul berisiko memindahkan masalah operasional menjadi kerusakan kawasan adat. Kepentingan pelayanan pelabuhan harus dipertemukan dengan perlindungan fisik dan nilai kawasan pura, bukan diperlakukan sebagai pilihan yang saling meniadakan.
Batas lahan dan perbaikan harus mendahului kesepakatan
Ada alasan kuat bagi Desa Adat Gilimanuk untuk meminta kejelasan sebelum pekerjaan berjalan: batas lahan ASDP dan pelaba Pura Segara perlu dipastikan agar pengembangan tidak menimbulkan sengketa aset maupun mengganggu fasilitas masyarakat. Desa adat menegaskan tidak memberi izin untuk perluasan atau pengambilan lahan pura di luar batas yang telah ditetapkan. Sikap ini lebih tegas daripada dukungan bersyarat yang sempat disampaikan dalam rapat awal. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa konsultasi belum menghasilkan jaminan yang cukup bagi warga adat. Desa adat juga meminta ASDP dan Gapasdap membantu memperbaiki serta memperkuat tanggul melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Permintaan itu seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan pelengkap setelah keputusan perluasan dibuat. Memperkuat perlindungan terlebih dahulu dapat memberi dasar yang lebih aman untuk menilai apakah desain dermaga masih bisa disesuaikan.
Dialog perlu menghasilkan perlindungan yang terukur
Lurah Gilimanuk Ida Bagus Tony Wirahadikusuma menyatakan siap memfasilitasi pertemuan lanjutan antara desa adat dan ASDP serta mengawal tindak lanjut hasil paruman. Ia juga menjelaskan bahwa aktivitas alat berat yang terlihat belakangan masih berupa pengerukan sedimentasi, bukan pekerjaan perluasan dermaga. Pertemuan berikutnya sebaiknya tidak berhenti pada pertukaran dukungan atau penolakan. Para pihak perlu memperjelas batas lahan, menyepakati langkah perbaikan tanggul, dan menilai pilihan teknis yang dapat menjaga kelancaran kapal tanpa menambah risiko pada pura dan wantilan. Dengan begitu, kebutuhan akses pelabuhan dapat dibahas berdasarkan kondisi lapangan dan batas yang disepakati, bukan dengan mengesampingkan keberatan warga. Kesimpulannya, penolakan ini patut dipandang sebagai tuntutan agar pembangunan bertanggung jawab: dermaga Gilimanuk dapat dikembangkan hanya jika keselamatan Pura Segara dan hak kawasan adat memperoleh perlindungan yang jelas.






