Keselamatan rel perlu berjalan bersama perlindungan warga
Penataan Kampung Bahari adalah upaya membersihkan dan mengatur kawasan di sekitar jalur kereta sekaligus mengurangi risiko bagi perjalanan KA dan masyarakat yang tinggal di dekat rel. KAI menyiapkan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah untuk memulai pembersihan pada 4 November 2026, sebagai bagian dari penataan yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah. Langkah ini masuk akal karena material di tepi rel dan bangunan kosong dapat menjadi gangguan keselamatan. Namun, penertiban bantaran rel tidak boleh dinilai hanya dari seberapa cepat kawasan dibersihkan. Ukuran keberhasilannya juga harus mencakup kepastian tempat tinggal dan perlakuan yang layak bagi warga yang terdampak. KAI menyatakan pekerjaan akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan keselamatan perjalanan serta kondisi masyarakat sekitar. Pendekatan bertahap penting, tetapi perlu disertai informasi yang jelas agar warga memahami apa yang akan terjadi dan kapan.
Pembersihan mencakup bangunan kosong dan material rel
Di lapangan, KAI Daop 1 Jakarta bersama kepolisian dan Pemerintah Jakarta Utara membongkar bangunan kosong serta membersihkan material di sekitar jalur KA Kampung Bahari. Prioritas pada bangunan yang sudah tidak berpenghuni dan benda yang berpotensi mengganggu perjalanan merupakan pembatasan yang patut diperhatikan: penataan area operasional tidak otomatis berarti semua rumah warga diperlakukan sama. Hingga laporan kegiatan tersebut, 58 gerbong material hasil bersih lintas telah diangkut ke Stasiun Tanjung Priok, sementara area aset KAI yang didata di kawasan itu sekitar 47.537 meter persegi. Angka tersebut menunjukkan skala pekerjaan yang besar, bukan alasan untuk mengabaikan dampaknya bagi permukiman. Pembersihan jalur kereta Jakarta akan berlanjut sampai selesai, sehingga koordinasi antarlembaga dan komunikasi dengan warga perlu tetap berjalan sepanjang proses, bukan hanya saat alat berat tiba.
Bantuan perbaikan rumah dan pilihan hunian harus diperjelas
Pemerintah menyebut 46 warga Kampung Bahari telah tercatat sebagai penerima bantuan perbaikan rumah yang tersebar di beberapa RW; pendataan ulang masih dapat dilakukan untuk melihat kemungkinan penambahan penerima sesuai ketersediaan program. Bantuan itu memberi jalur agar sebagian rumah dapat diperbaiki, sedangkan bagi warga yang terdampak penataan, pemerintah, KAI, dan pemerintah daerah membahas alternatif tempat tinggal. Karena itu, bantuan perbaikan dan relokasi sebaiknya dipaparkan sebagai pilihan yang berbeda, bukan dianggap otomatis berlaku bagi semua keluarga. Hunian sementara Senen bisa menjadi opsi bagi warga yang membutuhkan tempat tinggal layak, tetapi pemindahan belum dapat dianggap pasti sebelum pendataan selesai. Keterbukaan tentang kriteria penerima bantuan, kelayakan rumah, serta pilihan hunian akan membuat proses lebih adil dan mencegah warga menerima informasi yang simpang siur.
Pendataan menentukan langkah relokasi berikutnya
KAI masih mendata warga sebelum memindahkan mereka ke Hunian Sementara Senen. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyebut pendataan mencakup beberapa lokasi ke arah utara, selatan, dan Manggarai, tetapi rincian kawasan yang akan ditata belum dipastikan. Hunian Senen berkapasitas sekitar 250 unit dan saat itu telah ditempati 69 keluarga, sehingga masih tersedia ruang bagi keluarga yang membutuhkan hunian layak. Kapasitas kosong memberi pilihan praktis, tetapi tidak menghapus perlunya pendataan yang cermat dan keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan tiap keluarga. Kesimpulannya, pembersihan Kampung Bahari layak diteruskan demi keselamatan rel, dengan syarat bantuan perbaikan rumah dan opsi relokasi disampaikan secara transparan. Keberhasilan penataan bukan sekadar rel yang bersih, melainkan juga warga yang mendapat kepastian sebelum dipindahkan.
