Perluasan yang harus terasa bagi keluarga
Madrasah swasta gratis adalah layanan pendidikan di madrasah yang didukung bantuan pemerintah agar peserta didik dapat bersekolah tanpa menanggung biaya pendidikan. Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan banyaknya lembaga yang tercatat dalam program, melainkan berkurangnya beban keluarga tanpa pungutan pengganti.
Komisi E DPRD DKI mendorong 20 madrasah swasta masuk program gratis pada 2027. Usulan ini menjadi bagian dari rencana menambah 100 satuan pendidikan swasta dalam APBD 2027, setelah banyak calon siswa tidak tertampung di sekolah negeri saat penerimaan murid baru. Perluasan sekolah gratis Jakarta patut disambut, tetapi akses baru hanya bermakna bila biaya tidak sekadar berpindah dari satu pos ke pos lain.
Dari total usulan, 60 merupakan sekolah swasta, 20 madrasah swasta, dan 20 sekolah luar biasa (SLB) swasta. Pelaksanaan ditargetkan mulai tahun ajaran baru pada Juli 2027, sementara usulan masih harus dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran DPRD DKI.

Dana hibah perlu aturan yang bisa ditegakkan
Perluasan program sekolah gratis tidak cukup ditopang alokasi dana; aturan yang jelas dan pengawasan yang dapat dijalankan sama pentingnya. Madrasah berada di bawah naungan yayasan dan Kementerian Agama, dengan mekanisme pengelolaan berbeda dari sekolah swasta umum. Perbedaan ini membuat prosedur bantuan harus dirancang khusus, bukan disalin begitu saja dari skema sekolah lain.
Komisi E meminta Dinas Pendidikan menyiapkan dasar hukum yang terang sekaligus mengawasi penyaluran dan penggunaan dana hibah pendidikan. Tanpa pedoman yang rinci, publik sulit mengetahui sekolah mana yang memenuhi syarat, bagaimana bantuan dikelola, dan kepada siapa laporan harus disampaikan. Transparansi juga perlu mencakup tindak lanjut ketika ditemukan penyimpangan.
Ketua Komisi E M. Subki menilai hibah kepada madrasah berpotensi menjadi langkah perintis bagi provinsi lain. Namun, klaim percontohan hanya akan berarti jika dana sampai kepada siswa dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan berhenti sebagai keberhasilan administrasi.

Bebas pungutan adalah ukuran keberhasilan
DPRD menegaskan bahwa peserta program tidak boleh dibebani pungutan tambahan oleh sekolah maupun yayasan. Artinya, bantuan harus membebaskan siswa dari biaya pendidikan, bukan menjadi alasan untuk tetap meminta pembayaran dengan nama atau bentuk lain.
Subki memperingatkan, “Kita betul-betul pastikan enggak ada lagi bayar A, B, C, D, enggak ada lagi tahan-tahan ijazah dan lain sebagainya.” Pernyataan itu menetapkan standar yang konkret: tidak ada pungutan yang bertentangan dengan janji program, dan ijazah tidak boleh ditahan karena persoalan biaya.
Agar standar itu tidak berhenti sebagai imbauan, Dinas Pendidikan perlu menyediakan jalur pengaduan yang mudah diakses, memeriksa laporan, dan menjelaskan hasil pengawasan. Regulasi serta mekanisme pengusulan sekolah juga perlu diperbarui sebelum program berjalan. Kesimpulannya, target 20 madrasah dan total 100 satuan pendidikan baru layak disebut perluasan akses bila siswa benar-benar bebas pungutan dan penggunaan hibah dapat diawasi.






