Konversi Angkot Kota: Modernisasi yang Tak Bisa Ditunda
Konversi angkot kota adalah proses mengubah layanan angkutan kota yang selama ini beroperasi secara informal dan tersebar menjadi sistem transportasi umum yang lebih terkoordinasi, terintegrasi dengan moda-moda massal seperti MRT dan BRT, serta diarahkan melalui regulasi dan perencanaan ruang agar mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan kenyamanan, dan menjaga peran sosial-ekonomi para pengemudi angkot dalam ekosistem mobilitas perkotaan. Pergeseran ini bukan sekadar urusan teknis armada, melainkan keputusan politik kota: apakah tetap bertahan pada pola angkutan kecil yang saling berebut penumpang, atau berani beralih ke sistem angkot terintegrasi yang melayani warga secara lebih adil dan efisien. Di balik wacana modernisasi transportasi umum, tersimpan pertanyaan mendasar: kota ingin mengurus mobilitas sebagai hak warga, atau sebagai sekadar ruang ekonomi yang dibiarkan liar?
Bandung: Konversi Masif Demi Mengusir Kemacetan
Bandung memilih jalur konversi angkot kota secara agresif: tiga angkot menjadi satu bus sedang, dengan rencana 1.500 angkot dikonversi menjadi 750 mikrobus berkapasitas kursi lebih banyak. Langkah ini jelas berorientasi pada pengurangan jumlah kendaraan, karena jumlah kendaraan di kota ini nyaris setara dengan populasi, sementara luas jalan tidak bertambah. Di atas kertas, ini strategi rasional: lebih sedikit unit, lebih banyak kapasitas, dan peluang menata trayek secara terpadu. "2024 sudah akan mulai mencoba program transformasi transportasi yang terintegrasi. Ada beberapa koridor yang akan dijadikan projek, salah satunya konversi angkot," kata Ketua Komisi C DPRD Bandung Yudi Cahyadi. Namun keberanian mengurangi armada berarti pemerintah harus konsisten menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan terjangkau, jika tidak ingin konversi berujung pada migrasi massal kembali ke kendaraan pribadi.
Malang: Angkot Pelajar sebagai Wajah Baru Layanan Sosial
Malang mengambil sudut yang lebih sosial dalam modernisasi transportasi umum. Sebanyak 96 angkot diproyeksikan menjadi armada Program Angkot Pelajar dan kini memasuki tahap akhir finalisasi. Program ini disiapkan untuk memudahkan mobilitas siswa sekaligus membuka ruang pemberdayaan bagi pengemudi dan pengusaha angkot lokal. Di sini, angkot bukan hanya dikonversi, tetapi dikukuhkan sebagai bagian dari sistem transportasi terintegrasi, termasuk sebagai pengumpan (feeder) setelah beroperasinya Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Pendekatan ini patut diapresiasi: alih-alih meminggirkan angkot, kota memilih mengikat mereka ke skema layanan yang lebih teratur dan dibiayai lewat mekanisme anggaran yang sedang dirapikan secara administratif. Jika Angkot Pelajar berjalan baik, Malang menunjukkan bahwa konversi angkot kota dapat menjadi kebijakan protektif terhadap kelompok rentan—pelajar dan sopir—sekaligus menata jaringan mobilitas.
Tangerang dan Serang: Integrasi MRT–BRT dan Angkot Terintegrasi
Di Tangerang, modernisasi transportasi umum dimulai dari dokumen tata ruang. Pemerintah kabupaten mempercepat revisi RTRW untuk memperkuat pembangunan MRT dan BRT, dengan fokus "connecting BRT dengan MRT" agar sistem transportasi massal tertuang jelas dalam kebijakan daerah. Rancangan MRT Kembangan–Balaraja sepanjang 30 kilometer dengan 14 stasiun akan disokong layanan BRT sebagai feeder yang menghubungkan stasiun dengan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat. Ini contoh integrasi MRT BRT yang memaksa kota merancang ulang peran angkot: apakah tetap menjadi angkut-keluar-masuk sembarangan, atau diikat sebagai pengumpan resmi. Serang mengambil posisi serupa lewat kajian peremajaan angkot terintegrasi untuk memudahkan mobilitas warga. Kajian ini menghubungkan angkot dengan bus dan feeder milik pemerintah provinsi, memastikan arus transportasi lebih mudah, terhubung, dan tidak membebani masyarakat.
Dari Angkot Liar ke Sistem Terkoordinasi: Apa Taruhannya?
Ketika Bandung mengurangi armada, Malang menyiapkan Angkot Pelajar, Tangerang merapikan RTRW untuk integrasi MRT–BRT, dan Serang mengkaji angkot terintegrasi, satu pola besar muncul: kota-kota mulai meninggalkan model transportasi informal menuju sistem yang terkoordinasi dan modern. Konversi angkot kota bukan lagi sekadar proyek teknis, tetapi penataan ulang relasi antara negara lokal, pelaku angkot, dan warga. Jika pemerintah berani mengelola layanan, bahkan membiayai langsung sebagian armada seperti opsi yang dipertimbangkan Serang, maka tanggung jawab atas kualitas mobilitas tidak bisa lagi dilemparkan pada mekanisme pasar semata. Taruhannya jelas: kota yang menunda modernisasi transportasi umum akan terus terkunci pada kemacetan, polusi, dan ketidakpastian trayek; kota yang bergerak menuju angkot terintegrasi berpeluang menjadikan mobilitas sebagai hak warga, bukan sekadar jasa yang harus dinegosiasikan di jalanan setiap hari.
