Portofolio yang luas menuntut strategi berbeda
Aset LMAN adalah barang milik negara yang dipercayakan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara untuk diamankan, dikembangkan, dan dimanfaatkan agar memberi nilai ekonomi maupun manfaat publik. Hingga November 2026, LMAN mengelola 335 aset, dari hunian dan gedung komersial hingga fasilitas energi—portofolio yang terlalu beragam untuk ditangani dengan satu pendekatan saja. Apartemen mendominasi dengan 153 unit atau 45,7% dari keseluruhan aset. Berikutnya ada 117 gudang, kios, dan rumah toko; 42 rumah atau bidang tanah; 18 gedung; serta tiga kawasan atau hotel. Daftar itu juga mencakup dua kilang LNG, Arun dan Badak. Campuran ini menunjukkan tantangan sebenarnya: pengelolaan aset negara bukan sebatas menyewakan ruang kosong. Hunian, bangunan komersial, dan fasilitas energi memiliki kebutuhan pemeliharaan, calon pengguna, serta jalur pemanfaatan yang berbeda.
Skala dan kemajuan pengelolaan menunjukkan bahwa portofolio ini mulai bergerak, meski pekerjaan belum selesai. Sebanyak 199 aset atau 59,4% telah dioptimalkan, dengan pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 20% sejak 2021. Namun, angka tersebut sebaiknya dibaca sebagai kemajuan, bukan bukti bahwa seluruh aset telah menghasilkan manfaat setara. Sebanyak 73% properti telah bersertifikat atas nama Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dari 218 aset yang masuk rencana renovasi atau konstruksi, 73% pengerjaannya selesai, sementara sisanya masih dalam persiapan dan perencanaan. Pengamanan hak, perbaikan kondisi fisik, dan kecocokan fungsi harus berjalan bersama. Tanpa itu, aset besar sekalipun berisiko hanya menjadi daftar inventaris yang mahal dirawat.

Pemasaran perlu mengubah aset menganggur menjadi penerimaan
Langkah berikutnya terlihat pada 60 aset yang disiapkan untuk dipasarkan: 23 apartemen dan 37 aset non-apartemen, setara dengan 17,9% dari portofolio. Ini bukan jaminan pendapatan otomatis. Pemasaran baru bernilai jika kondisi aset, kepastian administrasi, harga pemanfaatan, dan kebutuhan calon pengguna dipertemukan secara masuk akal. Penyewaan atau bentuk pemanfaatan lain dapat menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sementara penggunaan ruang yang sebelumnya tidak termanfaatkan juga berpotensi mengurangi biaya pemeliharaan atau kebutuhan ruang pemerintah. Karena itu, ukuran keberhasilan pengelolaan aset negara seharusnya tidak berhenti pada jumlah penawaran atau kontrak, tetapi melihat penerimaan, efisiensi, dan manfaat publik yang benar-benar tercapai.
LMAN juga mengembangkan AESIA sebagai sarana optimasi dan pemasaran, dengan fitur geospasial, realitas virtual, dan kecerdasan buatan untuk membantu calon pengguna meninjau aset. Teknologi dapat memperluas jangkauan informasi, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan aset dan penilaian kebutuhan pasar. Portofolio yang belum siap dipasarkan pun perlu jalur kerja jelas: 31 aset masih dalam konstruksi, 34 berada pada tahap prapengembangan, dan 11 masih dalam konseptualisasi. Dengan tahap yang terbuka dan informasi yang mudah diakses, peluang aset negara produktif lebih besar. Sebaliknya, bila promosi mendahului kesiapan legal dan fisik, calon pemanfaat bisa kehilangan kepercayaan sebelum proses berjalan.
Gedung Daendels membuktikan manfaat bisa melampaui angka
Gedung Daendels, kini dikenal sebagai Gedung A.A. Maramis di kawasan Lapangan Banteng, memperlihatkan bagaimana aset bersejarah dapat tetap digunakan tanpa menanggalkan tanggung jawab pelestarian. Pembangunannya dimulai atas prakarsa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada 1809. Mandat pengelolaan gedung diserahkan kepada LMAN pada Juni 2023, dengan fokus pada pelestarian, pemeliharaan nilai sejarah, dan pendayagunaan. Hasil ekonominya terukur: hingga 31 Oktober 2026, PNBP LMAN dari pemanfaatan gedung mencapai Rp1,31 miliar, dibanding Rp830 juta pada 2025 dan Rp850 juta pada 2024. Angka tersebut penting, tetapi bukan satu-satunya alasan gedung ini layak disebut produktif. Bangunan warisan tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai sumber pemasukan; keaslian arsitektur dan nilai sejarahnya juga harus tetap dijaga.
Manfaat sehari-hari terlihat dari ragam kegiatan yang berlangsung di gedung itu. Sejak awal 2026 hingga 31 Oktober, tercatat 69 aktivitas: 39 mendukung tugas pemerintahan, 13 berupa pendidikan atau edukasi, sembilan kegiatan budaya, dan delapan kegiatan sejarah. Pada periode yang sama, penghematan biaya tercatat Rp3,43 miliar, naik 317% dibandingkan Rp1,08 miliar pada 2025. Contoh ini memberi ukuran yang lebih lengkap untuk menilai kinerja aset: penerimaan kas, penghematan, akses bagi kegiatan publik, serta pelestarian. Pengelolaan yang hanya mengejar PNBP berisiko mengabaikan nilai yang tak bisa dipulihkan; sebaliknya, pelestarian tanpa pendayagunaan dapat membiarkan aset kehilangan fungsi.
Kesimpulannya, 335 aset yang dikelola LMAN adalah peluang sekaligus tanggung jawab. Dominasi apartemen memberi ruang bagi pemasaran berskala besar, sedangkan aset khusus seperti kilang LNG dan Gedung A.A. Maramis menuntut keahlian serta ukuran manfaat yang berbeda. Enam puluh aset siap dipasarkan merupakan langkah konkret, tetapi keberhasilannya harus dibuktikan melalui pemanfaatan yang sesuai, penerimaan negara, efisiensi biaya, dan perlindungan nilai aset. Itulah standar yang semestinya dipakai untuk menilai pengelolaan aset negara: bukan sekadar seberapa banyak aset ditawarkan, melainkan apakah kekayaan publik benar-benar bekerja untuk masyarakat.






