Jakarta menjadi titik awal ambisi finansial
Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) adalah rencana pembentukan pusat di Jakarta untuk menarik kegiatan keuangan lintas negara melalui aturan, mekanisme penyelesaian sengketa, konektivitas, dan kesiapan tenaga kerja. Pada Rabu, 28 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan rencana itu dalam sesi tanya jawab sebuah acara di Jakarta. Pemerintah mempelajari pusat keuangan Dubai sebagai acuan, sementara arahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Jakarta sebagai tahap pertama sebelum pengembangan dilanjutkan ke Bali. Arah ini masuk akal: Jakarta sudah memiliki citra internasional yang dinilai cukup baik, tetapi reputasi saja tidak akan menjadikannya pusat keuangan. Rencana PFII baru menarik jika aturan dan fasilitasnya memberi pelaku usaha alasan nyata untuk memilih kota ini. Karena ketentuan operasional dan jadwal pelaksanaannya belum dipaparkan terperinci, janji tersebut masih perlu dibuktikan lewat kesiapan, bukan sekadar nama besar.
Kepastian hukum menjadi ujian utama
Prioritas paling mendesak ialah membangun kerangka aturan yang membuat keputusan investasi dapat dipahami dan sengketa dapat ditangani dengan jelas. Airlangga menyatakan undang-undang terkait sudah selesai, sementara pemerintah menyiapkan aturan turunan serta personel yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Ini pekerjaan yang menentukan: aturan di atas kertas tidak cukup jika prosedur dan pelaksananya belum siap. Salah satu perubahan yang disiapkan adalah sistem penyelesaian sengketa dua tingkat, dengan kesempatan mengajukan banding satu kali; panel hakim akan ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Rancangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi investor internasional. Namun, daya tariknya akan bergantung pada pelaksanaan yang konsisten dan dapat dipercaya. Karena detail operasional PFII belum dijabarkan secara lengkap, publik belum dapat menilai bagaimana mekanisme itu akan bekerja dalam praktik. Menyebutnya sebagai perubahan penting adalah awal; membangun kepercayaan membutuhkan aturan pelaksanaan yang terang.
Transportasi dan tenaga ahli bukan pelengkap
Pusat finansial internasional tidak hidup hanya di dalam dokumen hukum. Pemerintah juga menyoroti kesiapan personel, transportasi yang baik, dan lingkungan kota yang nyaman ditinggali sebagai bagian dari persiapan untuk menarik investor. Ketiga hal ini saling terkait: regulasi yang rapi kehilangan daya tarik bila perjalanan dan kehidupan sehari-hari di kota menjadi hambatan, sementara fasilitas fisik tak banyak berarti tanpa tenaga yang siap mengoperasikan sistemnya. Karena itu, agenda PFII sebaiknya dibaca sebagai pekerjaan membangun ekosistem, bukan sekadar menetapkan lokasi di Jakarta. Pemerintah sudah menyebut aspek-aspek yang perlu disiapkan, tetapi sumber yang tersedia belum merinci langkah, standar, atau jadwal untuk mewujudkannya. Tanpa rincian tersebut, sulit mengukur apakah kesiapan kota akan sejalan dengan ambisinya. Infrastruktur dan sumber daya manusia perlu diperlakukan sebagai syarat utama, bukan urusan yang bisa ditunda sampai pusatnya terbentuk.
Model Dubai adalah acuan, bukan hasil akhir
Mengacu pada model Dubai memberi pemerintah titik pembanding saat merancang PFII, tetapi meniru kerangka saja tidak menjamin Jakarta akan menjadi tujuan keuangan global. Airlangga mengatakan pemerintah mempelajari model Dubai dan sejumlah negara lain, dengan tujuan menarik investasi internasional.
