Digitalisasi keuangan daerah: dari jargon teknologi menjadi alat kendali harga
Digitalisasi keuangan daerah adalah strategi penggunaan teknologi pembayaran, pengelolaan anggaran, dan layanan publik berbasis digital oleh pemerintah daerah untuk membuat transaksi lebih transparan, cepat, dan efisien sekaligus memperkuat ekonomi digital regional dan membantu pengendalian inflasi nasional melalui data yang lebih akurat dan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Di forum FEKDI x IFSE di Jakarta International Convention Center, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman tampil bukan sekadar sebagai narasumber, tetapi sebagai contoh konkret bagaimana konsep ini diterjemahkan ke lapangan. Sulsel disebut sebagai salah satu pelopor digitalisasi keuangan daerah dengan transaksi nontunai, marketplace daerah, hingga pembayaran pajak kendaraan secara digital dan real-time. Pertanyaannya kini bergeser: bukan apakah daerah perlu masuk ke ekonomi digital regional, melainkan seberapa cepat mereka berani mengikuti langkah Sulsel.
Model Sulsel: ekosistem digital yang menyentuh kas daerah hingga UMKM
Andi Sudirman terang-terangan menyebut bahwa Sulsel sengaja membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) yang terintegrasi, bukan kumpulan aplikasi yang berdiri sendiri. Ia menegaskan, "Sulsel menjadi salah satu pelopor digitalisasi keuangan daerah" dengan deretan capaian: implementasi transaksi nontunai, marketplace BajuBodo yang tembus peringkat tiga nasional versi pemerintah dengan transaksi ratusan miliar dan puluhan ribu produk, sampai pembayaran pajak kendaraan bermotor secara digital dan real-time. Ini bukan sekadar pamer prestasi; integrasi rantai transaksi dari masyarakat ke kas daerah berarti aliran uang dapat dipantau harian, sehingga gejolak harga dan konsumsi dapat terbaca lebih cepat. Strategi finansial pemerintah daerah diperkuat melalui perluasan jaringan internet, peningkatan kualitas konektivitas, penguatan pusat data, sistem informasi, dan literasi SDM. Di sini tampak jelas: pengendalian inflasi dimulai dari infrastruktur digital yang rapi.
Sinergi pusat-daerah: digitalisasi keuangan sebagai instrumen pengendalian inflasi nasional
FEKDI x IFSE dirangkai dengan Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), menandai bahwa pemerintah pusat kini melihat digitalisasi keuangan daerah sebagai bagian dari strategi finansial pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Rakornas ini sebagai momentum memperkuat sinergi pusat–daerah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital. Ia mengingatkan, pertumbuhan ekonomi semester I sebesar 5,45 persen dengan inflasi 3,19 persen bukan alasan berpuas diri, tetapi dasar untuk kebijakan yang lebih presisi. Di sisi lain, paket kebijakan konkret seperti penyaluran PKH tahap ketiga bagi 27,13 juta keluarga dan bantuan beras 10 kg per bulan untuk 33,2 juta penerima, serta penguatan Gerakan Pangan Murah bersama bank sentral dan pemerintah daerah, menunjukkan bahwa data dan sistem digital di daerah akan menentukan seberapa tepat sasaran intervensi ini.
Koalisi antardaerah: dari Sulsel ke Kaltara, membangun ekonomi digital regional bersama
Kehadiran wakil gubernur dari berbagai daerah, termasuk Wagub Kalimantan Utara Ingkong Ala, memperlihatkan bahwa pengendalian inflasi nasional dan digitalisasi keuangan daerah tidak bisa ditangani secara parsial. Forum ini mempertemukan pimpinan lembaga negara, pemangku kepentingan, dan kepala daerah dari seluruh wilayah sehingga model Sulsel bisa diadaptasi, disesuaikan, dan diperbanyak. Ekonomi digital regional membutuhkan konektivitas lintas batas administratif: rantai pasok pangan yang tercatat digital, pembayaran lintas daerah yang nontunai, hingga program sosial yang disalurkan berdasarkan data terpadu. Di titik ini, daerah yang belum bergerak agresif berisiko tertinggal dua kali: tertinggal dalam layanan publik dan tertinggal dalam kemampuan meredam gejolak harga. Komitmen yang ditunjukkan Kaltara melalui keikutsertaan dalam agenda nasional ini adalah sinyal bahwa koalisi antardaerah menuju tata kelola keuangan digital mulai terbentuk.
Kesimpulan: jadikan digitalisasi keuangan daerah tulang punggung kebijakan fiskal lokal
Pelajaran utama dari panggung FEKDI x IFSE: digitalisasi keuangan daerah bukan pelengkap, tetapi tulang punggung kebijakan fiskal lokal dan instrumen nyata pengendalian inflasi. Sulsel menunjukkan bahwa ketika transaksi nontunai, marketplace daerah, dan pembayaran pajak digital dirangkai dalam satu ekosistem, pemerintah daerah mendapat tiga keuntungan sekaligus: penerimaan lebih transparan, data ekonomi lebih kaya, dan respon terhadap gejolak harga lebih cepat. Pemerintah pusat sudah mengikat agenda ini dalam Rakornas pengendalian inflasi dan P2DD, lengkap dengan skema bantuan sosial dan pangan murah yang membutuhkan akurasi data daerah. Jika kepala daerah menganggap digitalisasi keuangan hanya proyek teknologi, mereka akan kehilangan kesempatan strategis. Yang mendesak dilakukan adalah menjadikannya fondasi perencanaan anggaran, penetapan harga, dan perlindungan daya beli warga.
