Yang dipertaruhkan dalam penyidikan
Penyadapan ilegal adalah pemantauan komunikasi tanpa dasar atau prosedur hukum yang sah, sehingga penyelidikannya harus memastikan fakta, kewenangan, dan pertanggungjawaban sebelum menarik kesimpulan. Dugaan yang kini disorot DPR menyangkut informasi penyadapan terhadap Presiden, sejumlah tokoh politik, serta pimpinan dan anggota Komisi III DPR; Ketua Komisi III Habiburokhman menyatakan terkejut mendengar kabar itu saat menjawab wartawan di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Ia menegaskan bahwa lembaganya menunggu perkembangan penyidikan, bukan menetapkan kesalahan lebih dahulu. Posisi itu tepat: perkara yang menyentuh pejabat tinggi dan lembaga negara rentan menjadi bahan spekulasi, sementara penghakiman sebelum bukti diuji dapat merusak proses hukum. Keseriusan kasus harus diukur dari mutu pengusutannya, bukan dari kerasnya tuduhan yang beredar.
Profesional, objektif, dan transparan
Habiburokhman meminta proses hukum berjalan profesional, objektif, dan transparan, serta diserahkan kepada aparat berwenang tanpa tekanan atau campur tangan. Bagi Komisi III DPR, menunggu hasil penyidikan bukan berarti membiarkan perkara berjalan tanpa pengawasan. Namun, pengawasan yang sehat menuntut informasi perkembangan disampaikan secara terbuka sejauh tidak mengganggu penyidikan atau membuka informasi yang wajib dilindungi. Anggota Komisi III dari PAN, Sarifuddin Sudding, juga meminta Polri bertumpu pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan menelusuri informasi secara cermat. Ini ukuran yang lebih berguna daripada tuntutan agar perkara segera menghasilkan nama: publik berhak mengetahui apakah penyidik menguji bukti secara konsisten, bukan menekan mereka untuk mengonfirmasi dugaan.
Keterbukaan tidak sama dengan membeberkan seluruh bahan penyidikan. Yang diperlukan ialah penjelasan berkala mengenai langkah dan dasar hukum penanganan, dengan batas yang menjaga proses tetap adil. Tanpa itu, ruang kosong informasi mudah diisi kabar yang belum terverifikasi.
Mencari pemberi perintah dan motif
PAN mendorong agar pengusutan tidak berhenti pada orang yang diduga melakukan penyadapan secara langsung. Sudding meminta penyidik menelusuri siapa yang mungkin memberi perintah, siapa yang menggunakan informasi, serta motif dan tujuan tindakan tersebut. Dengan kata lain, penyidikan perlu menguji kemungkinan adanya aktor intelektual, tetapi tidak boleh mengubah kemungkinan itu menjadi kesimpulan tanpa bukti sah. Menemukan pelaku lapangan saja berisiko menyisakan pertanyaan penting: apakah tindakan dilakukan atas inisiatif sendiri, siapa yang memperoleh manfaat, dan apakah informasi dipakai untuk kepentingan tertentu? Habiburokhman juga meminta penyidik mengungkap motif, termasuk kemungkinan kaitan dengan posisi jabatan atau kepentingan politik, bila bukti mendukung pemeriksaan tersebut. Jawaban atas pertanyaan itu harus lahir dari penyidikan, bukan dari dugaan publik atau tekanan politik.
Informasi perkara menyebut empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Mereka diduga terlibat penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal; dugaan penyadapan disebut menyasar berbagai pihak pada 2025–2026, dan hasilnya diduga dihapus pada Oktober 2026. Rincian tersebut menambah alasan agar penyidik menguji rangkaian bukti secara menyeluruh, tetapi statusnya tetap dugaan. Asas praduga tak bersalah berlaku sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Pengawasan publik dan aturan ke depan
Pengawasan publik seharusnya menuntut akuntabilitas, bukan mendikte hasil perkara. Masyarakat perlu memperoleh kabar yang cukup untuk menilai apakah proses berjalan, sementara penyidik harus menjaga kerahasiaan yang memang diperlukan. Sudding mengingatkan bahwa keterbukaan dapat mencegah spekulasi dan menjaga kepercayaan, selama informasi yang disampaikan tetap sesuai ketentuan hukum. Keseimbangan ini penting karena perkara menyangkut bukan hanya pejabat, tetapi juga batas perlindungan privasi warga. Habiburokhman mendorong regulasi khusus penyadapan agar perlindungan tidak hanya berlaku bagi Presiden dan pejabat negara, melainkan bagi seluruh warga dari tindakan yang tidak sesuai hukum.
Rancangan undang-undang tentang penyadapan masih disusun. Komisi III berencana mengintensifkan pembahasannya setelah pembahasan RUU Perampasan Aset, bersama sejumlah rancangan undang-undang lainnya. Agenda legislasi itu tidak boleh menjadi pengganti penyelesaian perkara yang sedang berjalan: aturan baru diperlukan untuk memperjelas batas dan pengawasan, sementara dugaan saat ini tetap harus diuji menurut hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penyidikan bukan sekadar kecepatan atau banyaknya pihak yang disebut, melainkan temuan yang dapat diuji, penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan proses yang bebas intervensi. Komisi III DPR patut terus mengawasi, tetapi harus menjaga jarak dari kesimpulan prematur. Publik berhak menuntut kejelasan; para pihak yang dituduh tetap berhak atas praduga tak bersalah.
