Resentralisasi bukan sekadar soal besar kabinet
Resentralisasi adalah pemindahan atau penarikan kembali kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, yang dapat mengurangi ruang daerah untuk menentukan kebijakan sesuai kebutuhan warganya. Peringatan tentang arah itu disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Hasanuddin, Aminuddin Ilmar, dalam diskusi Forum Intelektual Antardisiplin di Makassar pada 31 Oktober 2026. Ia mengkritik struktur Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ilmar, jika desentralisasi dijalankan konsisten sesuai Pasal 18 UUD 1945, kabinet pusat semestinya ramping: tidak lebih dari 20 kementerian, bahkan cukup 15. Angka tersebut bukan tujuan pada dirinya sendiri; ia menegaskan pertanyaan yang lebih penting, yakni apakah pusat mengambil ruang yang seharusnya dimiliki daerah. Resentralisasi Indonesia patut dinilai dari akibatnya terhadap otonomi daerah, bukan hanya dari susunan kabinet.
Peringatan atas ketidakpuasan daerah
Ilmar menilai kebijakan pemerintah pusat kian mengikis kewenangan daerah dan memperlihatkan tren resentralisasi pada era pemerintahan Prabowo-Gibran. Kekhawatirannya bukan abstrak: ketika daerah merasa ruang mengambil keputusan menyempit, ketidakpuasan dapat tumbuh menjadi gejolak yang merusak kepercayaan terhadap pemerintah. Karena itu, perdebatan ini tidak seharusnya dipersempit menjadi urusan efisiensi birokrasi atau banyaknya kementerian. Otonomi daerah memberi pemerintah setempat ruang untuk merespons kebutuhan dan keadaan lokal; melemahkannya tanpa alasan kuat berisiko membuat kebijakan terasa jauh dari warga. Ini juga menyangkut mutu demokrasi Indonesia: kewenangan yang tersebar membuka lebih banyak ruang bagi partisipasi dan pertanggungjawaban di tingkat lokal. Pemerintah pusat boleh menetapkan arah bersama, tetapi sentralisasi yang mengabaikan suara daerah berisiko mengubah koordinasi nasional menjadi dominasi.
Trilema politik dan harga stabilitas
Perdebatan tentang resentralisasi berlangsung di tengah kegelisahan yang lebih luas mengenai arah politik. Selama Orde Baru, stabilitas pembangunan dan kesinambungan rencana jangka panjang bertumpu pada kontrol eksekutif yang sentralistik, sementara ruang kritik dan partisipasi dibatasi. Setelah reformasi, kebebasan politik meluas, tetapi kompetisi elektoral berbiaya tinggi dan pergantian prioritas pemerintahan turut menyulitkan kesinambungan kebijakan. Dua pengalaman itu menunjukkan bahwa stabilitas tanpa kebebasan dapat menekan demokrasi, sedangkan kebebasan tanpa kesepakatan arah bersama dapat menghasilkan ketidakpastian. Gagasan trilema yang dibahas dalam sumber tersebut menyatakan bahwa negara tidak dapat sekaligus meraih demokrasi, kedaulatan penuh, dan integrasi global; pilihan harus dibuat di antara ketiganya. Itu bukan alasan untuk membatasi demokrasi secara sepihak. Trilema seharusnya menjadi dorongan menyusun konsensus yang jelas, bukan pembenaran untuk memusatkan kekuasaan.
Mencari batas yang menjaga kepercayaan
Tarik-ulur antara stabilitas pemerintahan, kebebasan demokratis, dan kewenangan daerah tidak akan selesai dengan memilih satu kutub lalu mengorbankan yang lain. Pemerintahan Prabowo membutuhkan kemampuan menjalankan agenda nasional, tetapi kapasitas itu tidak boleh dibangun dengan mengikis mekanisme otonomi dan pengawasan. Ketidakpastian politik yang berulang juga punya dampak nyata: ketika kebijakan berubah-ubah dari pusat hingga daerah, pelaku usaha dapat menunda ekspansi, sementara warga menghadapi program yang tidak berkesinambungan. Jalan yang lebih masuk akal ialah membatasi kecenderungan sentralistik melalui pembagian kewenangan yang transparan, konsisten dengan konstitusi, serta memberi daerah peran nyata dalam keputusan yang menyentuh mereka. Kritik terhadap kebebasan politik yang berlebihan tidak boleh menjadi dalih untuk membungkam perbedaan. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang mampu bertindak sekaligus daerah yang dapat meminta pertanggungjawaban.
Kesimpulannya, peringatan Ilmar layak diperlakukan sebagai alarm tentang legitimasi, bukan sekadar kritik terhadap ukuran kabinet. Resentralisasi yang terus mengurangi ruang daerah dapat menyuburkan ketidakpuasan dan melemahkan kepercayaan pada demokrasi Indonesia. Stabilitas penting, tetapi stabilitas yang bertumpu pada pemusatan kekuasaan berisiko mengulang keterbatasan masa lalu. Pemerintah pusat perlu membuktikan bahwa koordinasi nasional dapat berjalan seiring dengan otonomi daerah, kebebasan mengkritik, dan pertanggungjawaban publik. Tanpa keseimbangan itu, ketertiban mungkin tampak terjaga, tetapi fondasi demokratisnya justru menipis.
