Evaluasi Tiga Tahun Papua Selatan: Menguji Janji Otonomi
Evaluasi tiga tahun daerah otonom baru Papua Selatan adalah proses penilaian menyeluruh oleh pemerintah pusat dan legislatif untuk mengukur kinerja pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan setelah pemekaran provinsi tersebut. Dalam evaluasi ini, kualitas tata kelola, kedekatan layanan kepada warga, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi tolok ukur utama keberhasilan otonomi baru. Fokusnya bukan hanya pada struktur baru di atas kertas, tetapi pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Kementerian Dalam Negeri menggelar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah saat Papua Selatan memasuki usia tiga tahun sebagai daerah otonom baru, dipimpin Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otsus, Sumule Tumbo, bersama Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua Selatan pada 10 Agustus 2026. Ini bukan sekadar agenda rutin; evaluasi ini adalah ujian pertama apakah kebijakan pemekaran yang bersifat top-down itu mulai menampakkan hasil nyata bagi warga Papua Selatan.
Mengapa Evaluasi Sekarang: Antara Amanat Hukum dan Tanggung Jawab Politik
Momentum tiga tahun menjadi batas waktu politik dan administratif yang tidak bisa diabaikan. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ini merupakan bagian dari kebijakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap provinsi hasil pemekaran maupun provinsi induk, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2024. Di sisi lain, evaluasi tiga tahun pelaksanaan pembangunan Papua Selatan secara eksplisit merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
Artinya, Komisi II DPR RI dan Kemendagri tidak sekadar menjalankan formalitas, tetapi menjawab kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab politik atas pembentukan daerah otonom baru Papua Selatan. Kebijakan pemekaran di Tanah Papua yang lahir melalui keputusan bersama pemerintah, DPR, dan DPD, bersifat top-down dan karenanya harus dibayar dengan akuntabilitas yang tinggi terhadap hasilnya. Jika tiga tahun pertama hanya diisi alasan transisi tanpa capaian yang jelas, maka legitimasi pemekaran akan dipertanyakan, terutama oleh masyarakat yang menunggu perubahan.
Data, OPD, dan Transparansi: Fondasi Evaluasi yang Layak Dipercaya
Evaluasi tanpa data yang jujur hanya akan menjadi seremonial yang menyenangkan pejabat, bukan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan meminta seluruh organisasi perangkat daerah menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam evaluasi tiga tahun pelaksanaan pembangunan oleh Komisi II DPR RI dan Kemendagri. Gubernur Apolo Safanpo menegaskan bahwa setiap OPD wajib menyediakan seluruh data dan informasi terkait tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik agar evaluasi memberi gambaran umum yang utuh tentang perkembangan pembangunan di wilayah tersebut.
Di sini letak tantangan utama: kualitas data menjadi cermin kualitas tata kelola. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun dan disampaikan tepat waktu untuk kemudian diperiksa BPK, dan hasil pemeriksaan itu menjadi basis pembahasan pertanggungjawaban APBD dengan DPRD. Jika sejak awal budaya transparansi dan akuntabilitas tidak ditegakkan, maka daerah otonom baru Papua Selatan akan terjebak dalam pola lama: dokumen rapi, tetapi fakta lapangan tertinggal. Evaluasi tiga tahun ini harus memutus kebiasaan itu, atau Otsus dan DOB hanya berganti nama tanpa perubahan substansi.
Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Keuangan: Pencapaian Awal dan Pekerjaan Rumah
Substansi evaluasi pemerintahan daerah Papua Selatan tidak berhenti pada administrasi; ia menyentuh tiga pilar inti: pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah. Sumule Tumbo menegaskan bahwa tujuan utama otonomi daerah adalah mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Evaluasi atas daerah otonom baru Papua Selatan karenanya melihat dua aspek besar: kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat, termasuk perubahan nyata dalam kualitas pelayanan publik, pembangunan, serta pengelolaan pemerintahan.
Dalam konteks pembangunan Papua Selatan, Komisi II DPR RI dan Kemendagri melaksanakan kemitraan evaluasi untuk menilai sejauh mana infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, serta kapasitas aparatur mulai terbangun. Pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek penting lain, karena informasi yang disampaikan kepada DPRD dan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan dan telah melalui proses audit resmi. Tanpa pengelolaan keuangan yang disiplin, pembangunan infrastruktur hanya akan meninggalkan jejak proyek, bukan manfaat jangka panjang.
Ke Depan: Mengubah Evaluasi Menjadi Agenda Perbaikan Nyata
Evaluasi tiga tahun daerah otonom baru Papua Selatan tidak boleh berhenti sebagai daftar temuan. Menurut Sumule Tumbo, evaluasi ini bukan semata-mata untuk mencari kekurangan atau kesalahan, tetapi sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana tujuan pemekaran tercapai dan apa saja yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan bagi pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI untuk merumuskan langkah strategis memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan, memperjelas kewenangan dan batas wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Papua Selatan.
Di titik ini, tanggung jawab tidak hanya berada di Jakarta atau Merauke. Pemerintah provinsi, kabupaten, DPRD, dan OPD harus menjadikan rekomendasi evaluasi sebagai agenda kerja, bukan sekadar lampiran laporan ke Presiden. Pemekaran daerah pada prinsipnya bertujuan mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik; jika tiga tahun pertama tidak segera diikuti perbaikan konkrit, maka kepercayaan warga terhadap otonomi akan tergerus. Evaluasi tiga tahun ini harus dibaca sebagai peringatan dini: masih ada waktu memperbaiki arah pembangunan Papua Selatan, tetapi waktu itu tidak panjang.
