Penerimaan menguat di tengah penyesuaian fiskal
Pendapatan negara Sumsel adalah seluruh penerimaan pemerintah yang dicatat di wilayah Sumatera Selatan, termasuk pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Hingga 30 September 2026, Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan tumbuh, sementara belanja negara menyusut terutama karena alokasi transfer ke daerah berkurang.
Total pendapatan mencapai Rp12,36 triliun, setara 70,50% dari target, atau meningkat 15,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini menandakan kemampuan menghimpun penerimaan tetap terjaga di tengah penyesuaian fiskal. Namun, pertumbuhan pendapatan bukan gambaran lengkap kesehatan APBN Sumatera Selatan: belanja yang lebih rendah dan transfer yang menyusut menunjukkan sisi penerimaan dan pengeluaran bergerak ke arah berbeda.
Pajak menjadi penopang utama
Penerimaan pajak Sumsel mencapai Rp9,44 triliun, atau 64,18% dari target, dengan pertumbuhan tahunan 14,34%. Kenaikan ini didorong setoran masa PPN dari sektor administrasi pemerintahan dan PPh Badan. Rincian tersebut penting: pertumbuhan tidak hanya tercermin pada total, tetapi juga terkait dengan setoran dari kegiatan pemerintahan dan perusahaan.
Meski nilainya besar, realisasi pajak masih berada di bawah tiga perempat target pada akhir September. Karena itu, laju pertumbuhan patut dibaca bersama capaian terhadap sasaran, bukan sebagai bukti target tahunan telah tercapai. Data yang tersedia menunjukkan sumber pendorong, tetapi tidak merinci kontribusi masing-masing jenis setoran terhadap kenaikan.
PNBP melampaui target, bea masuk ikut menguat
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp2,53 triliun, yakni 103,57% dari target, dan tumbuh 21,49% secara tahunan. Peningkatan PNBP lainnya turut mendukung capaian ini. PNBP telah melampaui sasaran sebelum akhir tahun, menjadikannya salah satu titik paling kuat dalam laporan penerimaan.
Di luar pajak dan PNBP, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp383,21 miliar, atau 103,12% dari target. Nilainya tumbuh 8,99% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama ditopang kinerja bea masuk. Dengan demikian, kenaikan pendapatan negara bersumber dari lebih dari satu kelompok penerimaan. Namun, capaian di atas target pada dua komponen ini tidak menghapus kenyataan bahwa penerimaan pajak baru mencapai 64,18% dari target.
Kontras penerimaan dan belanja perlu diperhatikan
Realisasi belanja negara mencapai Rp30,09 triliun, atau 74,55% dari pagu, tetapi turun 12,20% secara tahunan. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp10,96 triliun, setara 65,46% dari pagu, dan justru tumbuh 26,19%. Kenaikan belanja pusat dikaitkan dengan belanja pegawai, percepatan belanja barang termasuk kegiatan cetak sawah, serta belanja modal untuk infrastruktur dan ketahanan sumber daya air.
Tekanan pada total belanja terutama terlihat pada transfer ke daerah. Realisasinya Rp19,14 triliun atau 80,98% dari pagu, turun 25,22% secara tahunan sejalan dengan penurunan alokasi pada 2026, khususnya Dana Bagi Hasil dan Dana Desa. Kemenkeu menyebut aktivitas ekonomi regional tetap terjaga dan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat membaik. Meski demikian, pertumbuhan pendapatan saja belum cukup untuk menyimpulkan kinerja fiskal daerah membaik secara menyeluruh.
Kesimpulannya, APBN Sumatera Selatan menunjukkan kemajuan nyata di sisi penerimaan: pajak meningkat, PNBP melampaui target, dan kepabeanan serta cukai ikut tumbuh. Namun, penurunan belanja dan transfer ke daerah membuat hasil fiskal tetap berimbang antara capaian penerimaan dan penyusutan alokasi. Ukuran kinerja yang lebih utuh harus melihat kedua sisi tersebut, bukan pertumbuhan pendapatan semata.
