Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Jateng Siapkan Dana Cadangan, Berharap Pusat Gaji PPPK

Jateng Siapkan Dana Cadangan, Berharap Pusat Gaji PPPK
Minat|Tembikar

Status penuh waktu masih menunggu aturan

PPPK paruh waktu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dalam skema paruh waktu dan dapat menjadi penuh waktu jika kebijakan serta persyaratan pengangkatannya ditetapkan. Pemprov Jawa Tengah mendukung rencana perubahan status pada 2027, tetapi hingga kini belum menerima petunjuk teknis atau surat edaran dari pemerintah pusat. Artinya, dukungan politik belum menjadi kepastian bagi pegawai maupun pemerintah daerah.

Sekda Jateng Sumarno menyatakan pemerintah provinsi akan mengikuti kebijakan pusat, seraya meminta kepastian agar pelaksanaan dapat dipersiapkan. Menurut data BKD Jateng, ada 12.846 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov, termasuk 9.891 pegawai—sekitar 77 persen—dalam formasi teknis. Besarnya jumlah pegawai membuat kejelasan aturan bukan urusan administratif belaka: aturan akan menentukan siapa yang bisa beralih status dan kapan prosesnya dimulai.

Jangan biarkan mekanisme menggantung

Belum jelas apakah pegawai harus mendaftar kembali atau cukup diproses berdasarkan data yang diserahkan pemerintah daerah. Pemprov juga belum mengetahui apakah seluruh PPPK paruh waktu akan menjadi penuh waktu atau hanya kelompok yang memenuhi syarat. Ketidakpastian ini membuat rencana 2027 masih berupa arah kebijakan, bukan jadwal operasional yang bisa dijadikan pegangan.

Komposisi tenaga kerja mempertegas pentingnya aturan yang terukur: selain 9.891 tenaga teknis, sekitar 2.948 orang merupakan tenaga guru, sementara tenaga kesehatan tersisa tiga orang. Pemerintah pusat perlu segera menjelaskan kriteria, tahapan, dan cakupan pengangkatan. Tanpa itu, pegawai sulit menilai prospek statusnya, sedangkan Pemprov tidak dapat menyusun kebutuhan administrasi dan pembiayaan dengan akurat. Kepastian harus datang sebelum ekspektasi berubah menjadi janji yang tak jelas batasnya.

Siapa yang membayar gaji?

Tarik-menarik terbesar ada pada pembiayaan. Selama ini, penghasilan PPPK paruh waktu maupun penuh waktu di lingkungan provinsi bersumber dari APBD. Sumarno berharap perubahan status disertai dukungan pusat agar gaji PPPK tidak lagi sepenuhnya membebani kas daerah. Harapan itu masuk akal: jika pusat menetapkan kebijakan pengangkatan, pembagian tanggung jawab biaya semestinya dijelaskan bersamaan, bukan ditinggalkan sebagai persoalan daerah.

Pemprov juga menginginkan penyaluran gaji tetap melalui bank daerah, sekalipun sumber dan kewenangan penggajian beralih ke pusat. Permintaan tersebut menunjukkan bahwa peralihan ke APBN untuk PPPK bukan sekadar soal siapa membayar, tetapi juga bagaimana sistem pembayaran berjalan. Pemerintah pusat perlu menetapkan skema yang konsisten, sementara pemerintah daerah dan pegawai memerlukan kepastian bahwa pembayaran tetap lancar.

Anggaran cadangan adalah langkah berjaga-jaga

Meski berharap pusat mengambil alih gaji, Pemprov Jateng tidak bisa menyusun anggaran berdasarkan harapan semata. BKD tetap mempertahankan alokasi daerah sebagai langkah antisipasi untuk 2027. Selama ini, gaji PPPK paruh waktu dicatat melalui pos belanja barang dan jasa, sedangkan skema bagi status penuh waktu memiliki pencatatan berbeda. Karena petunjuk pembiayaan belum terbit, menghapus dana cadangan sekarang akan menjadi taruhan yang tidak perlu.

Anggaran PPPK Jateng karena itu perlu disiapkan dengan dua kemungkinan: pembiayaan tetap ditanggung APBD atau beralih ke APBN. Dana cadangan bukan penolakan terhadap kebijakan pusat, melainkan perlindungan agar penghasilan pegawai tidak tersendat saat proses transisi. Namun, pemerintah pusat tetap harus segera menuntaskan aturan dan pembagian beban. Tanpa kepastian itu, daerah dipaksa menanggung risiko fiskal dari kebijakan yang belum memiliki petunjuk pelaksanaan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!