Peluang status penuh waktu, tetapi aturan belum lengkap
PPPK paruh waktu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dalam skema paruh waktu sebelum berpeluang beralih ke status penuh waktu melalui kebijakan pemerintah. Rencana perubahan ini disepakati pemerintah dan DPR setelah pembahasan lintas kementerian, dengan pelaksanaan bertahap mulai 1 Januari 2027. Namun, kabar tentang peningkatan status belum sama dengan kepastian pelaksanaan: mekanisme, aturan turunan, dan terutama sumber gaji masih belum jelas di daerah. Kebijakan tersebut menyasar beragam pekerjaan yang dekat dengan layanan publik, termasuk guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, tenaga kesehatan, Satpol PP, serta tenaga teknis dan pelaksana. Artinya, keputusan pusat berpotensi memengaruhi bukan hanya status pegawai, melainkan juga kemampuan pemerintah daerah menjaga layanan sehari-hari. Tanpa petunjuk teknis yang mengikat, pemerintah daerah belum dapat menyusun kepastian yang sama bagi para pegawai.
Kalsel dan Palembang: angka besar, kepastian berbeda
Di Kalimantan Selatan, 6.322 PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah provinsi direncanakan berubah status. Jumlah itu merupakan hasil evaluasi dari 6.398 pegawai: kontrak 6.322 orang diperpanjang hingga satu tahun, sementara 76 orang tidak diperpanjang karena berbagai alasan, termasuk pengunduran diri, batas usia, kinerja, kehadiran, atau kondisi kesehatan. BKD Kalsel telah berkoordinasi dengan kementerian dan BKN serta menyiapkan skema, termasuk perencanaan melalui APBD, sembari menunggu regulasi resmi. Di Palembang, 1.987 PPPK paruh waktu berpeluang menjadi PPPK penuh waktu. Wali Kota Ratu Dewa menyambut rencana itu, tetapi pemerintah kota belum menerima surat resmi maupun juknis. Dengan demikian, kedua daerah sama-sama menunggu kepastian pusat, meski Kalsel telah menyebut perencanaan anggaran sebagai langkah persiapan. Belum ada dasar untuk menganggap peluang pengangkatan sebagai keputusan final bagi masing-masing pegawai.
Tuban menyoroti persoalan paling mendesak: siapa membayar?
Tuban memperlihatkan bahwa perubahan status PPPK bukan semata urusan administrasi. Gaji PPPK paruh waktu saat ini bersumber dari pos belanja jasa pada perangkat daerah, sedangkan gaji PNS dan PPPK penuh waktu ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Jika beban pegawai yang berubah status tetap berada di APBD, kemampuan fiskal daerah dapat tertekan. Pemkab Tuban juga menghadapi risiko belanja pegawai melewati batas maksimal 30 persen dari total APBD, sementara rancangan anggaran 2027 menunggu pengesahan. Kepala Diskominfo-SP Tuban Arif Handoyo menyatakan belum ada aturan resmi atau petunjuk teknis untuk kebijakan baru itu. Sikap menunggu ini bukan sekadar kehati-hatian birokratis: tanpa penjelasan tentang pembagian tanggung jawab gaji, daerah sulit memastikan kemampuan membayar tanpa mengganggu perencanaan belanja lain. Pertanyaan tentang gaji PPPK daerah karena itu harus dijawab bersama mekanisme pengangkatan, bukan setelah perubahan status berjalan.
Kepastian fiskal harus menyertai janji pengangkatan
Rencana menjadikan PPPK paruh waktu sebagai PPPK penuh waktu patut disambut sebagai peluang bagi ribuan pegawai, tetapi ukuran keberhasilannya bukan sekadar jumlah orang yang beralih status. Pemerintah pusat perlu segera menetapkan juknis, jadwal, kriteria, dan pembagian tanggung jawab pembiayaan agar pemerintah daerah dapat menyusun anggaran yang realistis. Jika sumber gaji dibiarkan kabur, janji peningkatan status berisiko berubah menjadi tekanan baru bagi APBD dan menambah ketidakpastian bagi pegawai. Perbandingan Kalsel, Palembang, dan Tuban menunjukkan skala peluangnya besar, sementara kesiapan fiskal dan informasi pelaksanaan belum setara. Perubahan status PPPK baru akan memberi kepastian nyata ketika aturan pengangkatan berjalan seiring dengan kejelasan siapa yang membayar gaji. Sampai itu ditetapkan, pemerintah daerah dan pegawai sama-sama menunggu jawaban yang menentukan apakah rencana tersebut dapat dilaksanakan tanpa mengorbankan layanan publik atau kesehatan anggaran.
