Perpanjangan bukan solusi tanpa perubahan
TPST Bantargebang adalah fasilitas pengolahan sampah yang menampung kiriman dari Jakarta dan menjadi bagian dari tanggung jawab bersama pemerintah Jakarta dan Bekasi. Perpanjangan pengelolaannya hanya akan bermakna jika mengurangi penimbunan sekaligus memperbaiki dampak yang dirasakan warga sekitar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menandatangani kerja sama baru untuk lima tahun pada 26 Oktober 2026. Kesepakatan ini datang ketika timbunan sampah telah menumpuk selama bertahun-tahun dan kedua pemerintah menyatakan perlu memperkuat penanganan serta pemulihan lingkungan. Jadi, ukuran keberhasilannya tidak cukup berupa kesinambungan operasional. Jakarta mengirim lebih dari 9.000 ton sampah per hari secara keseluruhan, sementara pengiriman ke Bantargebang tetap berjalan normal tanpa penghentian. Beban sebesar itu menuntut hasil nyata, bukan sekadar perpanjangan administrasi.
Teknologi energi harus mengurangi residu
Rencana mengubah sampah menjadi sumber energi menawarkan arah yang lebih masuk akal daripada terus mengandalkan penimbunan, tetapi teknologi harus dinilai dari seberapa banyak residu yang benar-benar berhasil dialihkan. Kerja sama mencakup pemilahan sejak sumber, peningkatan kapasitas pengolahan, dan penggunaan Refuse Derived Fuel untuk menekan sampah yang berakhir di area penimbunan. Pemerintah DKI juga sedang memfinalisasi rencana pembangkit listrik tenaga sampah bersama Danantara di kawasan Bantargebang. Itu masih rencana, bukan hasil yang sudah dirasakan warga. Karena itu, pengelolaan sampah Bekasi dan Jakarta perlu disertai sasaran yang terukur, pemantauan berkala, dan keterbukaan mengenai kinerja fasilitas. Tanpa pengurangan kiriman dan residu yang dapat dibuktikan, label energi berisiko menjadi janji baru di atas masalah lama.
Kompensasi warga tak boleh tertinggal
Perjanjian antarpemerintah kehilangan legitimasi jika warga yang menanggung bau dan dampak lingkungan harus terus menunggu haknya. Warga Sumur Batu melaporkan kompensasi tertahan hingga empat bulan, sementara truk sampah tetap datang ke kawasan TPST. Hasan mengatakan jumlah yang semestinya diterima adalah Rp1.200.000 per kepala keluarga, tetapi yang cair hanya Rp600.000. Apong juga mengeluhkan penundaan tersebut dan menilai bantuan tidak sebanding dengan paparan bau serta dampak lingkungan sehari-hari. Di sisi lain, Pemprov DKI menyatakan dukungan kompensasi kepada Pemkot Bekasi sekitar Rp362 miliar untuk periode lima tahun. Angka dukungan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bantuan sampai tepat waktu kepada penerima. Kompensasi warga Bantargebang memerlukan jadwal pencairan yang jelas, data penerima yang tertib, dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses.
Ukur keberhasilan dari tindak lanjut
Langkah berikutnya harus menghubungkan target teknologi dengan manfaat yang bisa diperiksa publik: lebih sedikit sampah ditimbun, lingkungan yang lebih terlindungi, dan bantuan warga yang dibayar sesuai ketentuan. Kedua pemerintah menyatakan akan melanjutkan kajian teknis agar program pengolahan, energi, infrastruktur, dan manfaat masyarakat berjalan terukur. Warga juga mendapat kepastian bahwa pencairan kompensasi yang tertunda akan segera direalisasikan pada akhir bulan. Kepastian itu perlu ditindaklanjuti dan diverifikasi, bukan dibiarkan menjadi janji berulang. Dalam lima tahun ke depan, evaluasi bersama seharusnya menunjukkan perkembangan yang terbuka dan dapat dinilai warga. Kesimpulannya, perpanjangan TPST Bantargebang memberi kesempatan untuk mengubah cara penanganan sampah, tetapi keberhasilannya bergantung pada dua hal yang tak bisa dipisahkan: teknologi yang mengurangi beban penimbunan dan perlindungan yang benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak.
