Tol Pekanbaru-Rengat dan Mendalo: Infrastruktur yang Bertumpu pada Sengketa Lahan
Tol Trans-Sumatera ruas Pekanbaru–Rengat dan pelebaran jalan kawasan kampus Mendalo adalah proyek infrastruktur Jambi-Riau yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas ekonomi Sumatera, mengurangi kemacetan, dan membuka aksesibilitas baru antar kota, namun seluruh ambisi ini berdiri di atas fondasi paling rumit: ganti rugi tanah jalan tol yang adil bagi warga pemilik lahan. Poin utamanya: percepatan konstruksi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat. Rapat koordinasi di kantor dinas pekerjaan umum di Jambi pada Selasa, 11 Agustus, dan di sebuah hotel di Pekanbaru pada Selasa, 14 April, menunjukkan betapa pemerintah daerah dan pusat sedang berpacu dengan waktu menyelesaikan administrasi dan sengketa lahan sebelum alat berat bergerak lebih jauh. Tanpa penyelesaian lahan yang rapi, mimpi jalan bebas hambatan hanya akan menambah ketegangan sosial, bukan mobilitas.
Strategi Jambi: Tol Jambi-Rengat Fase I dan Pelebaran Mendalo
Di Jambi, Gubernur Al Haris memilih pendekatan agresif: percepatan Tol Jambi–Rengat fase I pada ruas Pijoan–Cinto Kenang–Merlung dijalankan bersamaan dengan dorongan pelebaran jalan di Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi. Ini bukan sekadar proyek pendukung, melainkan simpul penting jaringan infrastruktur Jambi-Riau yang akan mengalirkan arus manusia dan barang menuju dan dari jalur tol. Pelebaran jalan di kawasan kampus Mendalo bahkan dirancang sekitar 8 kilometer dengan lebar hingga 40 meter, sebuah skala yang mengubah lanskap dan perilaku mobilitas di wilayah pendidikan ini. "Ini lebih memberikan kenyamanan bagi mahasiswa yang kuliah di UNJA, UIN dan juga masyarakat," tegas Al Haris, menempatkan kenyamanan pengguna sebagai argumen utama bagi pembebasan lahan. Namun pernyataan itu baru bernilai jika proses ganti rugi lahan warga di sepanjang jalur Mendalo diselesaikan secara terbuka dan tepat waktu, bukan dibiarkan menjadi konflik berkepanjangan.
Tol Trans-Sumatera Pekanbaru-Rengat: Koordinasi AGHT dan Kepastian Hak Warga
Di sisi utara, pembangunan Tol Trans-Sumatera Pekanbaru–Rengat, khususnya Seksi Lingkar Pekanbaru, dikebut melalui rapat koordinasi Administrasi Ganti Kerugian Tanah (AGHT) di sebuah hotel di Pekanbaru. Rapat yang dihadiri Wakil Bupati Kampar Misharti, pejabat kejaksaan tinggi dan negeri, ketua pengadilan negeri wilayah terdampak, serta jajaran PT Hutama Karya, memperlihatkan bahwa percepatan fisik tol ini sepenuhnya bergantung pada sinergi lintas institusi. Fokusnya jelas: sinkronisasi data lahan, menyelesaikan kendala hukum, dan mempercepat pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak pembangunan. Pemerintah Kabupaten Kampar menyatakan mendukung pembebasan lahan dengan tetap menjamin hak-hak masyarakat, sebuah janji politik dan hukum yang akan diuji di lapangan saat nilai ganti rugi dan bukti kepemilikan diperdebatkan. Tanpa kejelasan AGHT, Tol Trans-Sumatera Pekanbaru akan tersandera oleh sengketa, bukan menjadi motor konektivitas ekonomi Sumatera.
Dampak Ekonomi dan Sosial: Konektivitas Sumatera Tidak Boleh Mengorbankan Keadilan
Secara ekonomi, manfaat jaringan infrastruktur Jambi-Riau sulit disangkal: penuntasan administrasi ganti rugi lahan di ruas Tol Pekanbaru–Rengat Seksi Lingkar Pekanbaru diharapkan mengurai kepadatan lalu lintas, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau secara berkelanjutan. Di Jambi, pelebaran Mendalo akan mengamankan akses vital mahasiswa UNJA dan UIN, sekaligus mengangkat nilai kawasan studi yang setiap hari dipadati pengguna jalan. Namun dampak sosial menjadi alarm: jika koordinasi lintas pemerintah daerah gagal, proyek ini berpotensi memicu ketidakpercayaan warga terhadap kebijakan infrastruktur, terutama di titik-titik pembebasan lahan. Konektivitas ekonomi Sumatera harus berdiri di atas kecakapan pemerintah memastikan bahwa akuisisi tanah tidak meminggirkan warga, melainkan memberi peluang baru bagi pemilik lahan untuk memasuki ekonomi jalan tol.
Kesimpulan: Mengukur Keberhasilan Tol Bukan Hanya dari Panjang Jalan
Rangkaian rapat koordinasi di Jambi dan Riau menunjukkan bahwa pemerintah memahami satu hal penting: tanpa ganti rugi tanah jalan tol yang transparan dan terkoordinasi, percepatan konstruksi hanya akan menambah daftar masalah. Gubernur Jambi yang meminta Pemkab Muaro Jambi segera turun ke lapangan, dan Wakil Bupati Kampar yang menjamin hak warga, sama-sama menyadari bahwa waktu menjadi musuh sekaligus ukuran integritas. Keberhasilan Tol Trans-Sumatera Pekanbaru-Rengat dan pelebaran Mendalo seharusnya tidak diukur dari seberapa cepat aspal digelar, tetapi dari seberapa kuat kepercayaan publik terhadap prosesnya. Jika hak warga dijaga, data lahan rapi, dan koordinasi lintas daerah berjalan, barulah konektivitas ekonomi Sumatera layak disebut kemajuan, bukan sekadar proyek besar di atas luka kecil yang diabaikan.
