Aspirasi yang tertahan barikade
Aksi mahasiswa adalah bentuk partisipasi publik ketika warga turun menyampaikan tuntutan dan meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakannya. Pada Rabu malam, 28 Oktober 2026, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta bertahan di depan gedung UOB di Jalan Jenderal Sudirman, sementara barikade polisi dan TNI membatasi jalan menuju Bundaran HI. Mereka meminta aparat membuka barikade agar dapat menyuarakan evaluasi atas dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Demonstrasi bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, tetapi semangat persatuan itu terasa berjarak dari kenyataan ketika akses untuk menyampaikan pendapat dipersempit. Aksi berlangsung tertib, dan hingga pukul 18.15 WIB massa masih bertahan. Hak menyampaikan aspirasi perlu dijaga bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintah. Ketika demonstrasi Bundaran HI terhalang, yang dipertaruhkan bukan hanya lokasi berkumpul, tetapi juga kepercayaan bahwa kritik dapat didengar.
Tuntutan ekonomi menyentuh kebutuhan sehari-hari
Tuntutan mahasiswa mencakup perbaikan daya beli, penciptaan lapangan kerja dengan upah layak, dan pertumbuhan yang juga dirasakan kelompok berpenghasilan rendah. Itu bukan daftar abstrak: biaya hidup yang menekan dan sulitnya memperoleh pekerjaan langsung menentukan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan. Para demonstran juga menyoroti kenaikan harga bensin dan kelangkaan BBM bersubsidi, yang mereka kaitkan dengan ketegangan di Timur Tengah. Mereka mengkritik keputusan pemerintah pada akhir September memangkas subsidi energi dari Rp376,8 triliun tahun ini menjadi Rp261 triliun tahun depan. Seorang mahasiswa, Diana, menyatakan pemangkasan itu terjadi saat warga menghadapi tekanan harga dan pasokan, sementara pemerintah dinilai mengalokasikan lebih banyak dana untuk program Makan Bergizi Gratis dan koperasi desa. Perbedaan prioritas anggaran memang layak diperdebatkan, tetapi pemerintah harus menjelaskan dampaknya terhadap rumah tangga. Janji pertumbuhan tidak cukup bila warga merasakan biaya meningkat dan kesempatan kerja tetap sempit.
Hukum, kebebasan berpendapat, dan lingkungan
Selain ekonomi, tuntutan mahasiswa menyasar penegakan hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan kebebasan berpendapat, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan yang lebih tegas dan berkelanjutan. Kritik atas karhutla dan kenaikan harga juga muncul dalam aksi lain, memperlihatkan bahwa keresahan publik tidak terbatas pada satu isu. Mahasiswa semula berencana berjalan dari Bundaran HI menuju Istana Kepresidenan, sekitar tiga kilometer, tetapi pengerahan aparat dan blokade membuat mereka berpencar ke berbagai lokasi. Pada Kamis, 29 Oktober, mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi bertajuk “Bergerak Menuju Istana”; setelah tertahan di Jalan Budi Kemuliaan, massa dialihkan melalui Jalan MH Thamrin dan Jalan Kebon Sirih hingga mencapai Jalan Medan Merdeka Selatan. Pengamanan dapat menjaga ketertiban, tetapi pembatasan yang tidak disertai ruang dialog berisiko mengubah pengelolaan aksi menjadi penghambat hak warga. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa aparat bekerja profesional dan hukum berlaku juga bagi pihak yang berkuasa.
Mengabaikan kritik menggerus partisipasi
Risiko terbesar bukan hanya demonstrasi yang tertahan, melainkan generasi muda yang berhenti percaya bahwa suaranya berarti. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing memperingatkan bahwa jika kritik dan tuntutan mahasiswa terus diabaikan, anak muda dapat menganggap partisipasi politik dan saluran demokrasi sebagai tindakan sia-sia. Peringatan itu patut ditanggapi serius: masyarakat yang apatis kehilangan dorongan untuk menyampaikan gagasan, mengawasi kebijakan, dan ikut mencari jalan keluar. Karena itu, respons pemerintah semestinya melampaui pernyataan umum. Tuntutan perlu dijawab dengan penjelasan terbuka, langkah yang dapat diperiksa, dan ruang dialog yang menghormati hak menyampaikan pendapat. Aksi mahasiswa mengangkat persoalan nyata—dari daya beli dan pekerjaan hingga korupsi serta karhutla—yang tidak akan selesai hanya dengan membatasi pergerakan massa. Kesimpulannya jelas: mendengar kritik bukan konsesi kepada demonstran, melainkan kewajiban pemerintahan yang ingin menjaga kepercayaan publik. Tanpa tindak lanjut yang terukur, kekecewaan hari ini dapat berubah menjadi apatisme esok.
